Jakarta – Sekretariat Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) mengadakan Sekolah Inklusif Berkeadilan (SIB) dengan tema “Penguatan Partisipasi Kelompok Rentan pada Pilkada 2024”, di Ruang…
Year: 2024
Jumlah Paslon Tunggal Paling Rendah Persentasenya Sejak Tahun 2015, Dampak Dari Putusan MK
JAKARTA, JPPR.or.id – Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) mencatat jumlah pasangan calon tunggal pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 menjadi yang terendah sejak 2015.…
JPPR Sukabumi Komitmen Jadi Pemantau Independen Untuk Demokrasi Sehat
Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Kota Sukabumi melakukan pendaftaran sebagai Pemantau pada Pilkada Serentak 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi. Berkas pendaftaran…
JPPR Asahan Kawal Masa Perpanjangan Pendaftaran Bapaslon Bupati dan Wakil Bupati Asahan
Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Kabupaten Asahan pastikan tetap mengawal proses masa perpanjangan pendaftaran bakal pasangan calon (bapaslon) Bupati dan Wakil Bupati Asahan. Koordinator…
Waspadai Calon Tunggal, Jangan Hanya dilihat dari Angka
Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) mencatat jumlah pasangan calon tunggal pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 menjadi yang terendah sejak 2015. Koordinator JPPR Rendy…
KPU Harus memiliki Formula Khusus Terkait Server Sirekap, Pilkada 2024 Publik Tetap Butuh Sirekap
Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Nurlia Dian Paramita menjelaskan, Sirekap menjadi salah satu metode cepat untuk menginformasikan hasil penghitungan suara yang sudah…
Putusan Mahkamah Agung No. 23 Membuat Kacau Batas Usia Pilkada 2024
Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Nurlia Dian Paramita menyatakan tindakan KPU dalam memastikan waktu pelantikan merupakan analisis pada situasi normal. Ia menyoroti…
Pilkada 2024 Harus Bersih, Hilangkan instrumen negara yang mendukung pasangan calon tertentu
Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Nurlia Dian Paramita mengatakan, penggunaan instrumen negara dalam menggerakan dukungan kepada pasangan calon tertentu tidak boleh lagi…
KPU harus bisa mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PSU
Antusiasme pemilih dalam proses pemungutan suara ulang (PSU) sangat tergantung sosialisasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal tersebut dikarenakan dalam proses pemungutan suara ulang…
Kornas JPPR : KPU mesti berpikir KERAS agar PSU tidak merugikan pemilih
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) mesti putar otak untuk mendongkrak antusiasme warga agar mau datang kembali ke tempat pemungutan suara (TPS) saat pemungutan suara ulang (PSU)…