SEKNAS JPPR- Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memberikan akses Sistem Informasi Pencalonan (Silon) kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)…

uru bicara DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Belmondo Scorpio, menilai mantan koruptor tidak pantas menjabat kembali sebagai pejabat publik. Ia mengingatkan, mantan koruptor telah mengkhianati…

Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) mengingatkan KPU harus cermat melihat berkas pendaftaran bakal calon legislator baik DPR, DPRD dan DPD. Sedangkan Bawaslu harus jeli…

Komisi Pemilihan Umum (KPU) diharapkan membuka telinga pada aspirasi publik soal Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023. Substansi yang dipermasalahkan ialah aturan…

SEKNAS JPPR- Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat meminta Komisi Pemilihan Umum mencermati pencalonan bakal anggota Dewan Perwakilan Daerah dari kalangan mantan narapidana. Sebab, sebagian bakal calon…

SEKNAS JPPR–Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), sebuah lembaga pemantau pemilu terakreditasi resmi di Bawaslu RI, menemukan delapan eks narapidana kasus korupsi bakal mendaftar sebagai…

SEKNAS JPPR–Di Indonesia sudah ada kebijakan afirmasi atau 30 persen untuk kuota caleg perempuan. Hanya saja representasi perempuan di parlemen jumlahnya masih sedikit sekali. Menanggapi…

Sebanyak 143 alat peraga partai politik diduga melanggar ketentuan kampanye dipasang di tempat umum. Demikian pantauan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) yang dilakukan di 16 provinsi.…

Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) mengkritik kinerja Bawaslu karena tidak menindak alat peraga partai politik (parpol) yang melanggar ketentuan. Sebab, JPPR menemukan ratusan alat peraga yang melanggar ketentuan…

Seknas JPPR- Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) kritik Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, karena dinilai tidak tegas dalam menindak alat peraga partai politik…