JPPR Nasional-Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) melihat masih ada kelemahan dalam proses pembentukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Hal ini didasari oleh dipilihnya salah satu nama calon anggota DKPP oleh DPR, padahal yang bersangkutan masih menjabat komisioner KPU provinsi dan terindikasi terseret kasus korupsi.
“Tentu hal tersebut bertentangan dengan tugas dan wewenang DKPP mengenai penegakan kode etik penyelenggara pemilu untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas,” kata Manajer Pemantauan JPPR Aji Pangestu
Artikel ini sudah pernah diterbitkan di Nasional.Tempo.co