aringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Maluku Utara kembali meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) di setiap kabupaten dan kota untuk segera melibatkan jajarannya di tingkat KPPS dalam bimbingan teknis (Bimtek) menjelang penghitung suara pada 27 November 2024 mendatang.
Sebagaimana pengalaman pemilihan umum (Pemilu) presiden, DPR, DPD dan DPRD Provinsi, DPRD kabupaten dan kota pada Pemilu lalu, membawa kabar yang kurang baik di masyarakat.
“Sejarah Pemilu kemarin, di mana terdapat pemungutan suara ulang (PSU), yang hampir di semua wilayah Kabupaten dan Kota di Provinsi Maluku Utara. Dengan factor tersebut, ada terjadi pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali di TPS, atau pemilih mencoblos menggunakan undangan orang lain,” ungkap Ketua JPPR Maluku Utara Jainul Yusup dalam rilisnya, Minggu (10/11/2024).
Hal itu, kata Jainul, penting harus ada evalusasi kepada penyelenggara di tingkat kabupaten dan kota, jangan sampai terulang kembali di Pilkada serentak kali ini.
Jainul bilamng, pada pemilu kemarin, JPPR telah melihat dan memantau, bahwa ketika di hari H, penyelenggara di tingkat KPPS ada kepanikan maupun keraguan, karena dalam proses penghitungan suara, sering membuka buku panduan pungut hitung.
“Memang, penyelenggara di TPS ini, mereka hanya diberi Bimtek 3 orang saja oleh KPU kabupaten dan kota maupun PKK. Padahal, jumlah anggota KPPS ada sekitar 7 orang, sehingga ketika mendekati hari pemilihan, tenaga KPPS terkuras dengan sibuk menyiapkan TPS. Dan akhirnya pembagian undangan memilih mereka lupa kepada kebutuhan pemilihan lainnya,” tegasnya.
Dengan demikian, KPU di kabupaten dan kota diharapkan bisa mengoptimalkan bimibingan teknis secepatnya kepada semua anggota KPPS, sehingga informasi dan aturan yang disampaikan oleh KPU mampu diketahui secara bersama-sama.
“Bimtek berjenjang, terkadang tidak tersampaikan secara utuh kepada penyelenggara di tingkat bawa, yaitu TPS, maka saya harap Pilkada serentak tahun 2024 ini, harus sukses dan berjalan dengan damai,” ujarnya.
Sumber : porostimur.com