Calon legislatif yang tidak mengungkapkan daftar riwayat hidupnya dapat menimbulkan kesan mencurigakan terhadap para pemilih. Padahal menurut koordinator nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Nurlia Dian Paramita,…
Year: 2023
30 Persen Caleg Tutupi Riwayat Hidup, JPPR: Lamar Kerja Saja Pakai CV
Pilihan 30 persen calon anggota legislatif (caleg) DPR RI untuk tidak membuka daftar riwayat hidup mereka ke publik dianggap bukan urusan remeh-temeh. “Dalam kerangka pengenalan…
JPPR Ajak Masyarakat Gunakan Politik Santun dan Hargai Perbedaan
Dalam perkembangan situasi menuju pilpres 2024, konteks indeks kerawanan Bawaslu sudah menunjukan suatu kerawanan yang tinggi diberbagai daerah Konflik itu bisa bersifat konflik laten, yang…
JPRR: Kultur PKPU Kacau di Tengah Prinsip Penyelenggaraan Pemilu yang Berkepastian Hukum
SEKNAS JPPR–Upaya kepastian hukum yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dinilai kacau oleh Jaringan Penddikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR). Hal ini merupakan respons JPPR atas proses…
MK Dinilai Bertindak di Luar Kewenangan, JPPR dan KIPP Minta MKMK Dibuat Permanen
SEKNAS JPRR–Dua organisasi masyarakat, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) dan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) mendorong supaya Majelis Kehormatan Mahkamah Konsitusi (MKMK) untuk dibuat…
JPPR Soroti Belum Ada Revisi PKPU Pascaputusan MK, Bagaimana Pendaftaran Prabowo dan Gibran ke KPU?
SEKNAS JPPR–Proses pendaftaran bakal calon wakil presiden (cawapres) dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), Gibran Rakabuming Raka berpotensi tidak sah. Hal ini lantaran KPU RI tidak menindaklanjuti Putusan MK 90/PUU-XXI/2023 dengan melakukan…
JPPR dan KIPP Menolak Segala Bentuk Tindakan Terbentuknya Dinasti Politik di Indonesia
SEKNAS JPPR–Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) dan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) menolak segala bentuk tindakan baik secara politik maupun hukum yang dapat melegitimasi…
KPU Wajib Tindaklanjuti Putusan MK
SEKNAS JPPR–KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas perkara Nomor Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang membuka keran kepala daerah sebagai calon presiden…
Tindak Lanjut Putusan MK, JPPR: KPU Wajib Konsultasi dengan DPR dan Pemerintah
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI wajib berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah melalui rapat dengar pendapat (RDP) dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal syarat usia calon presiden (capres) dan calon…
Mengawal Kepentingan dan Suara Pemilih
SEKNAS JPPR–Ibarat meja, sejatinya, sebuah pemilihan umum yang demokratis dapat dikatakan memiliki ”kaki-kaki” penting yang harus seimbang untuk menghasilkan pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Selain…