Persoalan mendasar dalam demokrasi elektoral Indonesia, khususnya terkait sistem kandidasi dan ambang batas pemilu. Dominasi oligarki, tingginya biaya politik, serta lemahnya kaderisasi partai dinilai telah mempersempit ruang partisipasi politik rakyat dan berdampak pada kualitas pemerintahan dalam sistem presidensial.
Melalui analisis putusan Mahkamah Konstitusi terbaru dan perbandingan praktik ketatanegaraan, JPPR menawarkan gagasan penataan ulang ambang batas pencalonan presiden, kepala daerah, dan parlemen agar lebih konstitusional, inklusif, dan demokratis. Policy brief ini juga mendorong kodifikasi undang-undang pemilu sebagai langkah strategis untuk memperkuat kepastian hukum dan kualitas demokrasi Indonesia ke depan.