# Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat

> Pemilih Cerdas Demokrasi Berkualitas


## Posts

- [Kornas JPPR: MoU Bukan Sekadar Simbolik, tapi Langkah Nyata untuk Demokrasi](https://jppr.or.id/kornas-jppr-mou-bukan-sekadar-simbolik-tapi-langkah-nyata-untuk-demokrasi/): Pemilu sejatinya adalah kerja berat yang harus ditopang bersama. Semua pihak bersama penyelenggara pemilu harus bergandeng tangan untuk menyukseskannya. Hal ini disampaikan Ketua KPU Mochammad Afifuddin saat hadir bersama Anggota KPU Yulianto Sudrajat dan Iffa Rosita dalam penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan empat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Perisai Demokrasi Bangsa (PDB), Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), serta Akademi Pemilu dan Demokrasi (APD) di Ruang Sidang Utama Lantai II KPU, Senin (14/7/2025). “Bahwa pemilu ini kerja berat yang harus kita topang bersama. Kita mau jadi dosen, aktivis, penyelenggara, sejatinya harus bergandeng tangan, kalau tidak mustahil,” […]
- [Putusan MK Timbulkan Krisis Konstitusi, JPPR Desak Kodifikasi UU Pemilu](https://jppr.or.id/putusan-mk-timbulkan-krisis-konstitusi-jppr-desak-kodifikasi-uu-pemilu/): Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden segera melakukan kodifikasi Undang-Undang Pemilu. Hal ini dinilai mendesak sebagai tindak lanjut Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025 dan merespons Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 terkait pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal. “Bahwa berpedoman pada pasal 10 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut, maka DPR atau Presiden, poin pertama dan utama, harus berdasarkan ketentuan UUD 1945,” kata Koordinator Nasional JPPR, Rendy N.S. Umboh dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (10/7/2025). JPPR menyoroti pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang akan digelar dalam rentang 2–2,5 tahun setelah Pemilu nasional, […]
- [Minimnya Daya Tarik Kandidat Pilkada 2024 Penyebab Turunnya Partisipasi Pemilih](https://jppr.or.id/minimnya-daya-tarik-kandidat-pilkada-2024-penyebab-turunnya-partisipasi-pemilih/): Koordinator Nasional (Kornas) Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Rendy NS Umboh menilai turunnya partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 salah satunya karena kandidat calon kepala daerah kurang diminati. Menurut dia, kandidat kurang diminati kemungkinan karena berkapasitas rendah sebagai calon kepala daerah. “Sehingga, barangkali pemilih bilang, tidak perlu ke TPS (Tempat Pemungutan Suara), kandidatnya kita tidak kenal, kandidatnya kapasitasnya di bawah, itu soal kandidasi,” kata Rendy dalam diskusi publik bertajuk “Menakar Problem Pemilu dan Pilkada 2024” di Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2025). Rendy kemudian menjabarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menunjukkan partisipasi pemilih pada Pilkada Jakarta 2024 di […]
- [JPPR: Mayoritas Pemenang Pilkada 2024 di Daerah Bukan dari Koalisi KIM Plus](https://jppr.or.id/jppr-mayoritas-pemenang-pilkada-2024-di-daerah-bukan-dari-koalisi-kim-plus/): Penelitian terbaru Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) mengenai dukungan partai politik bagi pemenang pada Pilkada 2024 di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota menunjukkan, partai politik di daerah tidak sepenuhnya terfragmentasi dukungan seperti layaknya di tingkat pusat. Deputi Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Aji Pangestu, mengatakan, sebanyak 31 dari 37 pemilihan gubernur dan wakil gubernur dimenangi oleh partai politik yang bukan murni berasal dari koalisi pendukung partai pemerintah, KIM plus. “Konfigurasi atas kemenangan partai politik pendukung pasangan calon yang bukan berasal dari KIM Plus mencapai 29 daerah hasil keterpilihan. Pemantauan ini dilakukan berdasarkan data hasil final rekapitulasi pemilihan oleh […]
- [JPPR : Kritik untuk Perbaikan, Bukan Perubahan Sistem](https://jppr.or.id/jppr-kritik-untuk-perbaikan-bukan-perubahan-sistem/): Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) mengingatkan kritik terhadap pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak menjadi alasan untuk mengubah sistem. Koordinator Nasional JPPR, Rendy NS Umboh, mengingatkan bahwa langkah tersebut akan membawa kemunduran bagi demokrasi di Indonesia. “Jangan sampai kritik-kritik terhadap pelaksanaan Pilkada maupun Pemilu kita, lantas mengubah sistem,” kata Rendy, saat membuka diskusi publik bertajuk “Menakar Problem Pemilu dan Pilkada 2024”, di Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2025). Seperti diketahui, muncul wacana mengubah sistem pilkada dari langsung menjadi dipilih DPRD. Wacana tersebut muncul setelah adanya kritikan soal mahalnya biaya pilkada. Ia meminta agar pembuat Undang-Undang, dalam hal […]
- [JPPR Gugat Hasil Pilbup Nias Utara: Sorotan pada Netralitas ASN dan Pelanggaran Administrasi](https://jppr.or.id/jppr-gugat-hasil-pilbup-nias-utara-sorotan-pada-netralitas-asn-dan-pelanggaran-administrasi/): Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Sekretariat Kabupaten Nias Utara mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias Utara Nomor 761 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2024. JPPR dalam hal ini diwakilkan Evorianus Harefa yang merupakan Koordinator Kabupaten Nias Utara. Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati (PHPU Bup) Kabupaten Nias Selatan digelar Panel 3 yang dipimpin Hakim Konstitusi Arief Hidayat dengan didampingi oleh Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P Foekh. Perkara Nomor 91/PHPU.BUP-XXIII/2025 ini digelar pada Rabu (8/1/2025) di Ruang Sidang Panel […]
- [2024 Indonesia Regional Head of Election: Addressing Low Voter Turnout and Accessibility Issues](https://jppr.or.id/2024-indonesia-regional-head-of-election-addressing-low-voter-turnout-and-accessibility-issues/): The Voter Education Network (JPPR) has identified various issues and challenges in the 2024 Regional Head Elections that continue to impact the quality of democracy in Indonesia. These issues range from procedural inaccuracies and the suitability of polling station (TPS) locations to low voter turnout. JPPR’s monitoring highlighted several recurring problems, including delays in opening TPS. For instance, polling stations like TPS 05 in Sangaji Village, North Maluku, and TPS 03 in Wonorejo, Central Java, faced delays due to incomplete logistics and the absence of witnesses. These delays, coupled with technical difficulties in opening ballot boxes, underline the need for […]
- [JPPR Ungkap Kesenjangan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas di Pilkada 2024](https://jppr.or.id/jppr-ungkap-kesenjangan-aksesibilitas-bagi-penyandang-disabilitas-di-pilkada-2024/): Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) kembali menyoroti pentingnya pemilu inklusif yang dapat diakses oleh seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Namun, hasil pemantauan JPPR di Pilkada 2024 menunjukkan bahwa prinsip inklusivitas ini masih belum sepenuhnya diterapkan di banyak Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Indonesia. Salah satu kendala utama yang ditemukan JPPR adalah minimnya fasilitas yang mendukung pemilih tunanetra. Di 47 TPS yang tersebar di berbagai wilayah, seperti Jakarta Timur (6 TPS), Jakarta Pusat (7 TPS), Halmahera Selatan (2 TPS), dan Surabaya (3 TPS), tidak tersedia surat suara dalam huruf braille. Ketiadaan fasilitas ini membatasi hak pemilih tunanetra untuk berpartisipasi […]
- [JPPR Ungkap Maraknya Pelanggaran di Masa Tenang Pilkada 2024](https://jppr.or.id/jppr-ungkap-maraknya-pelanggaran-di-masa-tenang-pilkada-2024/): Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat atau JPPR di delapan daerah menemukan berbagai dugaan pelanggaran yang terjadi selama masa tenang Pilkada 2024, pada 24–26 November 2024. Pelanggaran itu mulai dari politik uang, hingga kampanye di media sosial dan media cetak yang dilakukan oleh pasangan calon kepala daerah, tim pemenangan, ataupun sukarelawan. Wakil Manajer Pendidikan Pemilih JPPR Guslan Batalipu mengatakan, pemantauan selama masa tenang Pilkada dilakukan di delapan daerah, yaitu Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Maluku Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Barat, dan DKI Jakarta. Dari pemantauan itu, JPPR menemukan adanya praktik kampanye terselubung yang dilakukan pasangan calon (paslon), tim […]
- [Politik Uang Ancam Demokrasi, JPPR Desak Penegakan Hukum Tegas](https://jppr.or.id/politik-uang-ancam-demokrasi-jppr-desak-penegakan-hukum-tegas/): Maraknya politik uang menjelang Pilkada terus menjadi ancaman serius bagi kualitas demokrasi di Indonesia. Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menyoroti bahwa pelanggaran pemilu, khususnya politik uang, kerap terjadi di masa tenang. Menurut Koordinator Nasional JPPR, Rendi, praktik ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak mental dan moral masyarakat. “Politik uang telah menciptakan budaya keliru di masyarakat, seolah-olah setiap ajang pemilu identik dengan peredaran uang. Praktik ini mencederai nilai demokrasi karena pemilih tidak lagi memilih berdasarkan visi, misi, dan program kerja, tetapi lebih pada iming-iming materi,” ungkap Rendi dalam sebuah diskusi di Rumah Pilkada. Rendi menjelaskan bahwa berdasarkan survei […]
- [JPPR Pamekasan Temukan APK Paslon Terpasang di Masa Tenang Pilkada 2024](https://jppr.or.id/jppr-pamekasan-temukan-apk-paslon-terpasang-di-masa-tenang-pilkada-2024/): Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 2 tahun 2024 tentang tahapan-tahapan dan jadwal pelaksanaan, dan minggu ini (24-26/11) memasuki masa tenang sampai pada Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara. Artinya, tidak ada lagi Pasangan Calon atau tim melakukan kampanye, baik terbuka atau tertutup, alat peraga kampanye (APK) ataupun iklan. Pantauan media di lapangan Senin (25/11/2024) pukul 08:23 WIB, sejumlah APK ketiga paslon Cabup-Cawabup Pamekasan terlihat masih terpasang di pohon di sejumlah ruas jalan Kota Pamekasan seperti Jl. Diponegoro dan Jl. Kabupaten. Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Kabupaten Pamekasan, Mawardi S.E mengatakan, bahwa tidak boleh ada pergerakan apapun, baik […]
- [JPPR Singkawang Inisiasi Sadar Tolak Politik Uang](https://jppr.or.id/jppr-singkawang-inisiasi-sadar-tolak-politik-uang/): Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR), menyelenggarakan gerakan sadar politik uang , bersama elemen masyarakat dan aliansi mahasiswa Kota Singkawang. Berlangsung di beberapa titik lokasi, di Kota Singkawang, Rabu (24/11/2024). “Hari ini kami JPPR, bersama masyarakat Singkawang dan perwakilan aliansi masyarakat Singkawang melakukan gerakan sadar tolak politik uang dalam Pilkada 2024. Yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024 ,” kata Rubi Ismayanto, SE., M.E Koordinator Daerah (Korda) JPPR Kota Singkawang, menerangkan. Gerakan sadar tolak politik uang, lanjut Rubi, juga mendorong warga masyarakat yang mempunyai hak memilih, untuk datang ke TPS. Kita pastikan, kata dia, bahwa kedatangan warga ke TPS untuk […]
- [JPPR Soroti Lemahnya Pengawasan yang Dilakukan Jajaran Bawaslu](https://jppr.or.id/jppr-soroti-lemahnya-pengawasan-yang-dilakukan-jajaran-bawaslu/): Kegiatan gelar Apel Siaga Pengawasan Pilkada serentak 2024, yang digelar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Subang, Rabu (20/11/2024) di Gedung GOR Gotong-royong dipandang tidak efisien dan efektif, oleh Ketua Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Kabupaten Subang Deni Subroto. Deni Subroto mengatakan, jajaran Bawaslu bukanlah saatnya untuk menggelar kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial, seperti gelar Apel pengawasan pemilu. Tapi yang perlu dilakukan, dan ditunjukan saat ini oleh seluruh jajaran Bawaslu, dimasa kampanye dan tahap berikutnya, adalah kinerja pengawasan aktif, guna mengawal dan menegakkan Undang-undang, aturan atau regulasi yang berlaku pada Pilkada 2024, sehingga pelaksanaan Demokrasi Pilkada di Subang, bisa dirasakan adil, […]
- [JPPR Asahan Kerahkan Ribuan Relawan untuk Pantau Pilkada](https://jppr.or.id/jppr-asahan-kerahkan-ribuan-relawan-untuk-pantau-pilkada/): Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Kabupaten Asahan, menyatakan kesiapan JPPR sebagai saksi kolom kosong dalam pemantauan Pilkada di Asahan 2024. Pernyataan ini disampaikan oleh Koordinator JPPR Asahan, Dianti Novita Marwa didampingi Perdana Ramadhan selaku manager hubungan antar lembaga pada Sabtu (16/11/2024) dalam keterangan persnya. “JPPR siap untuk menjadi pemantau Pilkada di Asahan termasuk untuk saksi pada kolom kosong. Kita sedang koordinasikan hal ini kepada KPU,” kata Dian. Untuk diketahui, JPPR menjadi satu-satunya pemantau resmi yang terdaftar dan tersertifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Asahan. Mengingat, situasi pada pesta demokrasi di Pilkada Asahan 2024 hanya diikuti oleh satu pasangan […]
- [JPPR Soroti Aplikasi Sirekap Pilkada Serentak Yang Bermasalah](https://jppr.or.id/jppr-soroti-aplikasi-sirekap-pilkada-serentak-yang-bermasalah/): Paska peluncuran Aplikasi Sirekap untuk Pilkada Serentak 2024, sejumlah kritikan muncul. Terkait hal itu, Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilu Untuk Rakyat (JPPR) Kabupaten Subang Deni Subroto menyebutkan, persoalan tersebut juga menjadi sorotan JPPR. Karena menurutnya, di Kabupaten Subang salah satu yang disoroti adalah hilangnya statistik atau tabulasi data yang merupakan hasil sekstraksi dan C hasil Pilkada Serentak 2024. “Timbulnya kritikan dan menjadi sorotan JPPR terkait aplikasi Sirekap tersebut, karena hilangnya statistik atau tabulasi data yang merupakan hasil ekstraksi, dan C hasil pilkada serentak 2024,” ujar Deni Subroto kepada RRI di Subang, Rabu (13/11/2024). Maka dari itu, lanjut Deni Subroto, KPU Subang […]
- [JPPR Kota Sukabumi Warning Penyelenggara Soal Potensi Kerawanan di TPS](https://jppr.or.id/jppr-kota-sukabumi-warning-penyelenggara-soal-potensi-kerawanan-di-tps/): Sekda Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat (JPPR) Kota Sukabumi mengingatkan kepada penyelenggara pemilihan 2024 soal potensi kerawanan di tempat pemungutan suara (TPS). Hal ini disampaikan oleh Wakil Koordinator Sekda JPPR Kota Sukabumi, Hasbi Raudul Ulum, Rabu (13/11/2024). Mantan Ketua PC PMII Kota Sukabumi periode 2022-2023 ini memberikan rambu hati-hati kepada penyelenggara pemilu untuk memitigasi potensi kerawanan di TPS. “Kami menyoroti dan memberikan rambu hati-hati kepada penyelenggara Pilkada di Kota Sukabumi, khususnya untuk memitigasi potensi kendala-kendala yang mungkin bisa terjadi di TPS pada perhelatan Pilkada Serentak tahun 2024 ini,” kata Hasbi. Hasbi menyebut dari banyaknya potensi yang mungkin terjadi di antaranya, […]
- [JPPR Pamekasan: Netralitas Penyelenggara Kunci Pilkada Berkualitas](https://jppr.or.id/jppr-pamekasan-netralitas-penyelenggara-kunci-pilkada-berkualitas/): Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Pamekasan menerima Akreditasi Pemantau Pemilu dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan pada, Rabu (13/11/2024). JPPR berkomitmen untuk melakukan pemantauan dan pendidikan serta sosialisasi pengawasan terhadap masyarakat, guna untuk mewujudkan Pilkada yang berkualitas dan berintegritas. “Kami mengajak kepada seluruh masyarakat untuk turut serta mengawasi Pilkada 2024 di Kabupaten Pamekasan,” kata Mawardi, Koordinator Daerah JPPR Pamekasan. Mengingat bahwa Pemilu 2024 kemarin dinilai sangat brutal. Karena banyak sekali temuan-temuan di lapangan yang dianggap melanggar aturan namun tidak ada penindakan. Sehingga terjadi tuntutan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Penghitungan Suara Ulang (PHU). Lebih lanjut, Mawardi menilai bahwa Pemilu […]
- [KPU Diminta Segera Gelar Bimtek bagi Petugas KPPS Jelang Penghitung Suara](https://jppr.or.id/kpu-diminta-segera-gelar-bimtek-bagi-petugas-kpps-jelang-penghitung-suara/): aringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Maluku Utara kembali meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) di setiap kabupaten dan kota untuk segera melibatkan jajarannya di tingkat KPPS dalam bimbingan teknis (Bimtek) menjelang penghitung suara pada 27 November 2024 mendatang. Sebagaimana pengalaman pemilihan umum (Pemilu) presiden, DPR, DPD dan DPRD Provinsi, DPRD kabupaten dan kota pada Pemilu lalu, membawa kabar yang kurang baik di masyarakat. “Sejarah Pemilu kemarin, di mana terdapat pemungutan suara ulang (PSU), yang hampir di semua wilayah Kabupaten dan Kota di Provinsi Maluku Utara. Dengan factor tersebut, ada terjadi pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali di TPS, […]
- [JPPR: Aturan Kampanye Pilkada 2024 Berlaku untuk Semua, Termasuk Presiden](https://jppr.or.id/jppr-aturan-kampanye-pilkada-2024-berlaku-untuk-semua-termasuk-presiden/): Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) merespons wacana Presiden Prabowo Subianto ikut kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024. Khususnya untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimun. Koordinator Nasional (Kornas) JPPR, Rendy Umboh mengatakan, dalam UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada telah mengatur secara tegas dan lugas terkait larangan presiden sebagai pejabat negara mengikuti kampanye pasangan calon kepala daerah. “Secara jelas, lugas, dan tegas, pada bagian kelima Larangan Dalam Kampanye, Pasal 71 ayat 1 (UU Pilkada), Pejabat Negara dalam hal ini Presiden Prabowo, dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan […]
- [Prabowo Dianggap Endorse Calon Pilkada Serentak, Langgar UU atau Etika Bernegara?](https://jppr.or.id/prabowo-dianggap-endorse-calon-pilkada-serentak-langgar-uu-atau-etika-bernegara/): Kornas Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Rendy NS Umboh mengatakan tindakan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam mengendorse atau mendukung Calon Gubernur (Cagub) Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Luthfi telah melanggar Undang-Undang dan etika bernegara. “Selain persoalan pelanggaran undang-undang, ini soal etika bernegara juga, bahwa sebenarnya sebagai Kepala Negara, wajib melindungi seluruh tumpah dara Indonesia, wajib menjaga demokrasi agar berjalan sehat dan sebagaimana mestinya. Pak Presiden, sudah berulang kali mengatakan tidak ikut campur soal Pilkada, tidak intervensi soal Pilkada, tetapi video tersebut, menyatakan sebaliknya.” kata Rendy dalam keterangan yang diterima Merdeka.com, Senin (11/11). Sebelumnya Rendy menyebut bahwa […]
- [JPPR Soroti Netralitas Presiden dalam Video Ajakan Prabowo Dukung Luthfi-Taj Yasin](https://jppr.or.id/jppr-soroti-netralitas-presiden-dalam-video-ajakan-prabowo-dukung-luthfi-taj-yasin/): Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menilai Prabowo Subianto kehilangan wibawanya sebagai presiden usai dirinya muncul dalam sebuah video dan mengajak masyarakat untuk memilih pasangan calon Pilgub Jawa Tengah Ahmad Luthfi-Taj Yasin. “Kelihatan seolah-olah kehilangan kewibawaan sebagai presiden,” kata Koordinator Nasional JPPR Rendy Umboh dalam keterangan tertulis pada Senin, 11 November 2024. Rendy mempertanyakan urgensi keterlibatan kepala negara yang diduga melakukan tindakan menguntungkan satu paslon besutan Koalisi Indonesia Maju (KIM). “Sebegitunyakah presiden kita diperlakukan?” Menurut Rendy, sikap Prabowo yang disebutnya memohon untuk memenangkan Luthfi-Taj Yasin berhadapan dengan konstruksi hukum berupa undang-undang yang berlaku dan etika serta tata pemerintahan yang baik. […]
- [Dukungan Presiden Prabowo ke Luthfi-Taj Yasin, Pelanggaran Terang-Terangan Pasal 71 UU Pilkada](https://jppr.or.id/dukungan-presiden-prabowo-ke-luthfi-taj-yasin-pelanggaran-terang-terangan-pasal-71-uu-pilkada/): Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Rendy Umboh mengomentari terkait dukungan Presiden Prabowo Subianto kepada calon gubernur-wakil gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen. Ia menilai pihak Presiden Prabowo melakukan blunder terkait sikap sang Kepala Negara tersebut. ”Kami menduga tim dari pihak Presiden telah kebobolan atau blunder dalam menyikapi ini,” kata Rendy dalam keterangannya, Minggu (10/11/2024), dikutip dari Kompas.id “Apakah hal ini karena ketidaktahuan atau karena kesengajaan, seharusnya Presiden sebagai kepala negara mengedepankan prinsip demokrasi yang sehat,” imbuhnya. Menurutnya, dengan adanya dukungan yang ditunjukkan kepada pasangan calon Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen, Presiden Prabowo diduga telah melanggar Pasal 71 […]
- [Cegah PSU di Pilkada 2024, JPPR Maluku Utara Berikan Rekomendasi kepada KPU Kabupaten/Kota](https://jppr.or.id/cegah-psu-di-pilkada-2024-jppr-maluku-utara-berikan-rekomendasi-kepada-kpu-kabupaten-kota/): Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden, DPR, DPD dan DPRD Provinsi, serta DPRD kabupaten/ kota pada 14 Februari lalu membawa kesan kurang baik dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Di Maluku Utara pesta demokrasi lima tahunan ini acap kali meninggalkan yang namanya pemungutan suara ulang (PSU). Hampir semua wilayah di Maluku Utara terjadi PSU. Salah satu faktor PSU adalah sering terjadi pemilih mencoblos lebih dari satu kali di TPS, atau pemilih mencoblos dengan menggunakan undangan orang lain. Ketua Ketua Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Maluku Utara, Jainul Yusup mengatakan untuk meminimalisir dan mengantisipasi PSU perlu dibutuhkan cara yakni dengan mengevaluasi penyelenggara KPU […]
- [Pilkada Serentak Semakin Dekat, JPPR Imbau Warga Hadir di TPS dan Gunakan Hak Pilih](https://jppr.or.id/pilkada-serentak-semakin-dekat-jppr-imbau-warga-hadir-di-tps-dan-gunakan-hak-pilih/): emungutan Suara untuk Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2924 Bupati dan Wakil Bupati Subang, termasuk juga Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar, di berbagai daerah tinggal menghitung hari. Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Deni Subroto mengatakan, pihaknya mengajak kepada seluruh masyarakat Subang pada 27 Nopember 2024 agar datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk menggunakan hak suaranya dan menentukan pilihannya baik Bupati dan Wakil Bupati Subang, maupun Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 5 tahun mendatang. “JPPR sebagai salah satu lembaga pemantau, akan terus berupaya memberi warna untuk mengawal pelaksanaan demokrasi Pilkada 2024 di Kabupaten Subang agar dapat berjalan […]
- [JPPR Kawal Pilkada Serentak Demi Terwujudnya Pemilu Bermartabat dan Berintegritas](https://jppr.or.id/jppr-kawal-pilkada-serentak-demi-terwujudnya-pemilu-bermartabat-dan-berintegritas/): Sebagai Lembaga Pemantau Pemilu, Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR), hadir untuk mengawal jalannya tahapan demi tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Pilkada Serentak 2024. Koordinator JPPR Kabupaten Subang, Deni Subroto mengatakan, selama kehadiran JPPR dalam memantau pelaksanaan Pilkada Serentak di Kabupaten Subang, yang dilakukan KPU Subang sudah sesuai harapan. “JPPR hadir untuk memberikan warna, dalam mengawal demokrasi di Kabupaten Subang, yang bermartabat dan berintegritas bagi masyarakat Subang,” ungkap Deni kepada RRI di Subang, Jumat (8/11/2024). Kehadiran JPPR juga, lanjut Deni Subroto, untuk mendorong KPU secara inten melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pemilihan Gubernur […]
- [JPPR Singkawang Desak Pengawasan Ketat untuk Cegah Kecurangan Pilkada 2024](https://jppr.or.id/jppr-singkawang-desak-pengawasan-ketat-untuk-cegah-kecurangan-pilkada-2024/): Korda JPPR Singkawang Rubi Ismayanto mengingatkan dan mengimbau agar pilkada serentak 2024 di Kota Singkawang berjalan lancar dan tidak ada kecurangan termasuk tidak ada PSU (pemungutan suara ulang). “Dua hal yang urgensi dan kita warning hasil evaluasi pemilu kemarin yakni kecurangan dan PSU, krena dua hal ini adalah bukti bahwa peserta dan penyelenggara telah dewasa, telah demokratis dan kontestasi pergantian kepala daerah untuk meneruskan dan meningkatkan daerah semakin baik dan maju,” ujar Rubi Ismayanto. Kecurangan itu potensi ada dan pengawas pemilihan lah yang harus menekannya dan masyarakat juga harus bersedia menolaknya. “Begitu juga potensi PSU juga ada, bisa akibat dari […]
- [Iffa Rosita Dilantik, JPPR: Harus Bisa Perkuat KPU di Pilkada 2024](https://jppr.or.id/iffa-rosita-dilantik-jppr-harus-bisa-perkuat-kpu-di-pilkada-2024/): Peneliti Senior Jaringan Pendidik Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Dian Pramita mengatakan, pelantikan Iffa Rosita sebagai Anggota Komisi Pemlihan Umum (KPU) RI menggantikan Hasyim Asyari akan mempermudah kinerja lembaga ini dalam menyelenggarakan Pilkada Serentak 2024. “Tentu saja kehadiran Iffa Rosita akan memperkuat koordinasi tersebut berdasarkan tugas masing-masing divisi,” ujar Dian melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Rabu (6/11/2024). Dian menjelaskan, Iffa akan mengisi kekosongan koordinasi dan supervisi yang selama ini kosong karena Hasyim dipecat dari jabatannya usai terbukti melakukan tindak asusila. Ia juga menyebutkan, KPU selanjutnya juga akan melakukan pleno untuk menempatkan Iffa Rosita sebagai anggota pimpinan KPU RI yang baru. “Mudah-mudahan, […]
- [Baliho Dukungan Paslon Melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan](https://jppr.or.id/baliho-dukungan-paslon-melanggar-peraturan-daerah-kabupaten-lamongan/): Maraknya baliho dan reklame yang tersebar di berbagai wilayah Lamongan dengan tulisan “Wayahe Lamongan Ganti Bupati” dan “Aku Sek Percoyo Pak Yes” menjadi sorotan publik. Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Kabupaten Lamongan memberikan komentar terhadap baliho tersebut sebagai wujud proses demokrasi yang berjalan dengan baik. Dalam pernyataan resmi, Koordinator JPPR Lamongan, M. Nadhim, menilai bahwa keberadaan baliho tersebut menunjukkan keberanian masyarakat dalam menyuarakan pendapatnya secara terbuka. “Hak kebebasan berpendapat ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang melindungi hak warga negara untuk menyampaikan aspirasi di muka umum,” jelas Nadhim. Meskipun kedua baliho memiliki tujuan […]
- [JPPR Dorong RUU Pemilu Masuk Prolegnas 2025-2029 dan Reformasi Desain Pemilu](https://jppr.or.id/jppr-dorong-ruu-pemilu-masuk-prolegnas-2025-2029-dan-reformasi-desain-pemilu/): Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menyoroti pentingnya reformasi desain pemilu di masa depan. Oleh karena itu, RUU Pemilu perlu masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2025-2029. “Apakah selang 2025-2029 ada agenda perubahan konstitusi? Jika tidak, maka argumentasi-argumentasi soal desain pemilu masa depan ini jadi relevan untuk dipertimbangkan. Kalau iya, jadi tidak relevan,” ujar Koordinator Nasional JPPR, Rendy NS Umboh, dalam rapat pleno bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 31 Oktober 2024. Rendy pun mengusulkan agar pemisahan pemilu nasional dan lokal dilakukan dengan jeda yang tidak terlalu jauh untuk menghindari ketidaksesuaian dalam tata negara. […]
- [JPPR dan Bawaslu RI Tanda Tangani MOU untuk Penguatan Partisipasi dan Pengawasan Pemilu](https://jppr.or.id/jppr-dan-bawaslu-ri-tanda-tangani-mou-untuk-penguatan-partisipasi-dan-pengawasan-pemilu/): Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia resmi menandatangani Memorandum of Understanding (MOU) dalam upaya memperkuat partisipasi publik dan pengawasan dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Kerja sama ini bertujuan untuk mendorong peran aktif masyarakat dalam mengawal integritas Pemilu melalui berbagai program edukasi, pelatihan, dan pengawasan yang berfokus pada masyarakat. MOU ini juga mencakup sinergi dalam menyebarluaskan informasi penting terkait Pemilu dan mendorong partisipasi yang inklusif dari semua lapisan masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang rawan akan kecurangan. Koordinator Nasional JPPR Rendy NS Umboh, menyampaikan bahwa melalui kerja sama ini, JPPR akan fokus pada penyediaan edukasi […]
- [JPPR Malut Desak Bawaslu Kota Ternate Lakukan Investigasi dan Tindak ASN yang Berpolitik](https://jppr.or.id/jppr-malut-desak-bawaslu-kota-ternate-lakukan-investigasi-dan-tindak-asn-yang-berpolitik/): Jaringan Pendidikan Pemilih Rakyat (JPPR) Maluku Utara mengingatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Ternate untuk segera bertindak dan mengawasi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak ikut terlibat politik pada Pilkada Serentak 27 November 2024. “Bawaslu prov beserta Bawaslu Kota Ternate harus egera bertindak dengan cepat untuk melakukan penelusuran terkait dari berbagai informasi publik yang muncul di media masa atau diruang media WA group atau hasil screenshot yang di publish dalam ruang publik menjadi petunjuk untuk di lakukan penelusuran untuk dapat ditindak dengan tegas” Kata manager Pemantau Jaringan Pendidikan Pemilih Rakyat (JPPR) Maluku Utara Ramli K Yacub kepada media ini melaui […]
- [JPPR Ajak Bawaslu Subang Tingkatkan Pengawasan Aktif Pilkada](https://jppr.or.id/jppr-ajak-bawaslu-subang-tingkatkan-pengawasan-aktif-pilkada/): Jaringan Pendidikan Pemilu Untuk Rakyat (JPPR) mengajak Bawaslu Subang untuk mengoptimalkan pengawasan aktif penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Karena menurut Koordinator JPPR Kabupaten Subang Beni Subroto, Bawaslu Subang hanya mengandalkan pengawasan partisipatif masyarakat, dalam setiap pengawasan Pilkada hingga ketingkat Desa. “Bagaimana bisa mewujudkan pilkada yang kondusif dan berkualitas, akuntabel dan kredibel, jika tak ada greget pengawasan aktif yang dilakukan Bawaslu terhadap tim sukses dan seluruh pasangan calon bupati Subang selama jalannya Pilkada Serentak 2024 ini,” ujar Beni kepada RRI di Subang, Rabu (23/10/2024). Koordinasi JPPR menyebutkan, banyak laporan dari masyarakat terkait kinerja Bawaslu, banyaknya pelanggaran di lapangan yang sampai hari ini […]
- [Gelar Rapat Kerja Untuk Hadapi Pilkada Serentak 2024, JPPR Palembang: Pentingnya Program Anti Golput dan Penanganan Money Politik](https://jppr.or.id/gelar-rapat-kerja-untuk-hadapi-pilkada-serentak-2024-jppr-palembang-pentingnya-program-anti-golput-dan-penanganan-money-politik/): Palembang, LU – Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Kota Palembang mengadakan Rapat Kerja di Ruang Parameswara, Kantor Walikota Palembang, Sabtu (19/10/2024) untuk membahas berbagai isu krusial menjelang Pilkada 27 November 2024. Dalam rapat tersebut, JPPR menyoroti pentingnya program anti golput, penanganan money politic, serta upaya melawan politik SARA dan black campaign. JPPR juga menekankan pentingnya menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penyelenggara pilkada. Sebagai bagian dari strategi, JPPR berencana membentuk 2.272 relawan yang akan direkrut dalam beberapa gelombang, dengan penempatan di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Palembang. Melalui langkah ini, JPPR berkomitmen untuk menciptakan pemilihan yang […]
- [Bawaslu Sambut Ajakan Kolaborasi JPPR dalam Pengawasan Pastisipatif di Pilkada Serentak 2024](https://jppr.or.id/bawaslu-sambut-ajakan-kolaborasi-jppr-dalam-pengawasan-pastisipatif-di-pilkada-serentak-2024/): Jakarta (JPPR) – Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyambut baik ajakan kolaborasi Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) dalam pengawasan partisipatif di Pilkada Serentak 2024. Menurutnya, kolaborasi antara seluruh elemen diperlukan karena pengawasan partisipatif tidak memandang pemilu atau pemilihan. “Karena yang sekarang kami lakukan itu semaksimal mungkin melakukan upaya mitigasi terhadap berbagai potensi kerawanan di setiap daerah di setiap tahapan lalu mengatur strategi bagaimana cara menghadapinya,” kata Lolly dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (9/10/2024. Dia menambahkan dalam konteks pengawasan partisipatif, Bawaslu akan bertemu dengan JPPR ataupun mitra yang lain. Lolly mengatakan ke depan akan dapat dibahas kolaborasi apa yang bisa dilakukan kepada […]
- [Rendy NS Umboh Gantikan Nurlia Dian Paramita Sebagai Kornas JPPR 2024-2026](https://jppr.or.id/rendy-ns-umboh-gantikan-nurlia-dian-paramita-sebagai-kornas-jppr-2024-2026-2/): JAKARTA – Kursi Koordinator Nasional (Kornas) Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) kini berpindah dari semula diduduki oleh Nurlia Dian Paramita atau akrab disapa Mita, ke Rendy NS Umboh. Rendy menjadi Kornas JPPR 2024-2026 dalam Pertemuan Nasional JPPR pada 18-19 Juli lalu di Jakarta. Acara ini dihadiri oleh 28 lembaga konsorsium yang terdiri atas perwakilan 6 rumpun yakni Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, NGO, Interfaith (lintas iman), Perguruan Tinggi (PT) dan NU non ormas. Pertemuan Nasional ikut juga menjadi ajang untuk melaporkan pertanggungjawaban dari Steering Group (SG) dan Koordinator Nasional JPPR 2021-2024. Selain itu, dilakukan pula pemilihan Steering Group dan Koordinator Nasional JPPR untuk periode 2024-2026. “Rendy NS Umboh dari unsur interfaith terpilih sebagai Koordinator […]
- [Penyalahgunaan Identitas Marak Terjadi di Pilgub Jakarta 2024, Kornas JPPR: Verifikasi Administrasi Harus Dilakukan Dengan Baik](https://jppr.or.id/rendy-ns-umboh-gantikan-nurlia-dian-paramita-sebagai-kornas-jppr-2024-2026/): Jakarta – Koordinator Nasional (Kornas) Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Rendy NS Umboh, mengungkapkan bahwa penyalahgunaan identitas untuk mendukung pasangan calon (paslon) tertentu seringkali terjadi dalam gelaran Pilkada. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap maraknya kasus identitas warga Jakarta yang dicatut secara sembarangan untuk mendukung pasangan Dharma Pongrekun – Kun Wardhana di Pilgub Jakarta 2024. “Penyalahgunaan KTP dalam setiap dukungan, baik dalam konteks Pemilu maupun Pilkada, selalu terjadi. Itu adalah fakta yang kami temui dari Pemilu ke Pemilu, maupun Pilkada ke Pilkada,” ujar Rendy dikutip dari Inilah.com, Sabtu (17/8/2024). Rendy menekankan bahwa verifikasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) […]
- [JPPR Adakan Sekolah Inklusif Berkelanjutan di Pontianak](https://jppr.or.id/jppr-adakan-sekolah-inklusif-berkelanjutan-di-pontianak/): Jakarta – Sekretariat Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) mengadakan Sekolah Inklusif Berkeadilan (SIB) dengan tema “Penguatan Partisipasi Kelompok Rentan pada Pilkada 2024”, di Ruang Otoda Magister Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, Rabu (2/10/2024). Kegiatan ini dilaksanakan demi menghadapi Pilkada 2024 yang akan diselenggarakan secara serentak di seluruh Indonesia pada November mendatang. JPPR menyadari pentingnya melibatkan seluruh elemen masyarakat, terutama kelompok rentan dan kelompok minoritas dalam proses demokrasi, mengingat Pilkada 2024 akan menjadi babak baru dalam penyelenggaraan Pilkada di Indonesia dengan berbagai tantangan yang memerlukan perhatian dan solusi komprehensif. SIB merupakan program kerja sama JPPR bersama Canada Fund Local Initiatives (CFLI). SIB […]
- [Jumlah Paslon Tunggal Paling Rendah Persentasenya Sejak Tahun 2015, Dampak Dari Putusan MK](https://jppr.or.id/jumlah-paslon-tunggal-paling-rendah-persentasenya-sejak-tahun-2015-dampak-dari-putusan-mk/): JAKARTA, JPPR.or.id – Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) mencatat jumlah pasangan calon tunggal pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 menjadi yang terendah sejak 2015. Koordinator JPPR Rendy NS Umboh menyebut, ada 43 calon tunggal yang ada pada Pilkada 2024, sedangkan pada pilkada tahun-tahun sebelumnya hingga 2015, secara kumulatif calon tunggal paling rendah berada di angka 53. “Artinya, kita jangan melihat secara parsial, tapi secara utuh, bahwa terjadi penurunan calon tunggal,” ujar Rendy dalam keterangan pers, Minggu (1/9/2024) Rendy mengatakan, penurunan calon tunggal tersebut merupakan efek dari putusan MK yang telah diterjemahkan dan dilaksanakan KPU lewat peraturan KPU dan surat […]
- [JPPR Sukabumi Komitmen Jadi Pemantau Independen Untuk Demokrasi Sehat](https://jppr.or.id/jppr-sukabumi-komitmen-jadi-pemantau-independen-untuk-demokrasi-sehat/): Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Kota Sukabumi melakukan pendaftaran sebagai Pemantau pada Pilkada Serentak 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi. Berkas pendaftaran JPPR diterima langsung oleh Ketua KPU Kota Sukabumi Imam Sutrisno, didampingi Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM bersama Seni Soniansih. JPPR sendiri menjadi lembaga Pemantau pertama yang melakukan penyerahan berkas pendaftaran ke KPU. Koordinator Daerah JPPR Ratna Istianah mengatakan, lembaganya akan mengawal proses Pilkada serentak 2024 agar berjalan sesuai aturan dan penuh integritas. “Kami berkomitmen untuk menjadi pemantau yang independen dan objektif, demi tercapainya Pilkada yang jujur dan adil,” ucapnya. Pendaftaran sebagai […]
- [JPPR Asahan Kawal Masa Perpanjangan Pendaftaran Bapaslon Bupati dan Wakil Bupati Asahan](https://jppr.or.id/jppr-asahan-kawal-masa-perpanjangan-pendaftaran-bapaslon-bupati-dan-wakil-bupati-asahan/): Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Kabupaten Asahan pastikan tetap mengawal proses masa perpanjangan pendaftaran bakal pasangan calon (bapaslon) Bupati dan Wakil Bupati Asahan. Koordinator Daerah Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Kabupaten Asahan, Dian Marwa menegaskan komitmen pihaknya untuk mengawasi dan memantau proses pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Asahan dalam Pilkada 2024, terutama selama masa perpanjangan pendaftaran. “JPPR akan berfokus pada transparansi dan mencegah penyimpangan yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap Pilkada,” kata Dian dalam pernyataannya kepada wartawan di Kisaran, Selasa (3/9/24). Dian menegaskan pentingnya pengawasan ketat pada tahap perpanjangan pendaftaran ini untuk memastikan bahwa semua proses […]
- [Waspadai Calon Tunggal, Jangan Hanya dilihat dari Angka](https://jppr.or.id/waspadai-calon-tunggal-jangan-hanya-dilihat-dari-angka/): Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) mencatat jumlah pasangan calon tunggal pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 menjadi yang terendah sejak 2015. Koordinator JPPR Rendy NS Umboh menyebut, ada 43 calon tunggal yang ada pada Pilkada 2024, sedangkan pada pilkada tahun-tahun sebelumnya hingga 2015, secara kumulatif calon tunggal paling rendah berada di angka 53. “Artinya, kita jangan melihat secara parsial, tapi secara utuh, bahwa terjadi penurunan calon tunggal,” ujar Rendy dalam keterangan pers, Minggu (1/9/2024). Rendy mengatakan, penurunan calon tunggal tersebut merupakan efek dari putusan MK yang telah diterjemahkan dan dilaksanakan KPU lewat peraturan KPU dan surat edaran ke seluruh […]
- [KPU Harus memiliki Formula Khusus Terkait Server Sirekap, Pilkada 2024 Publik Tetap Butuh Sirekap](https://jppr.or.id/kpu-harus-memiliki-formula-khusus-terkait-server-sirekap-pilkada-2024-publik-tetap-butuh-sirekap/): Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Nurlia Dian Paramita menjelaskan, Sirekap menjadi salah satu metode cepat untuk menginformasikan hasil penghitungan suara yang sudah direkap di tingkat tempat pemungutan suara (TPS) menjadi informasi publik. Baginya, pemanfaatan Sirekap pada Pemilu 2024 lalu bertujuan untuk memberikan transparansi kepada pemilih mengenai form C.Hasil ihwal siapa pemenang kontestasi pemilu, baik di tingkat TPS, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, sampai provinsi. Kendati demikian, Mita menilai Sirekap yang digunakan pada Pemilu 2024 belum mampu menunjukkan akurasi hasil. “Website Sirekap memberikan pendataan yang berubah-ubah dan menyimpang jauh terkait angka-angka digital yang disajikan,” kata Mita kepada Media Indonesia, Minggu […]
- [Putusan Mahkamah Agung No. 23 Membuat Kacau Batas Usia Pilkada 2024](https://jppr.or.id/putusan-mahkamah-agung-no-23-membuat-kacau-batas-usia-pilkada-2024/): Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Nurlia Dian Paramita menyatakan tindakan KPU dalam memastikan waktu pelantikan merupakan analisis pada situasi normal. Ia menyoroti kekacauan berasal dari putusan MA. “Rilis KPU dalam memastikan kemungkinan pelantikan tanggal 1 Januari 2025 merupakan analisis pada situasi normal. Kekacauan dalam memastikan syarat usia muncul pascaputusan Mahkamah Agung No. 23 P/HUM/2024 yang pada pokoknya penghitungan batas minimal usia calon kepala daerah dihitung sejak ‘pelantikan’ yang telah menggeser hitungan sebelumnya yakni sejak ‘penetapan calon’,” kata Mita kepada CNNIndonesia.com, Senin (1/7). Menurut Mita, putusan MA tersebut berdampak pada situasi sulit KPU dalam memastikan syarat usia, sebab […]
- [Pilkada 2024 Harus Bersih, Hilangkan instrumen negara yang mendukung pasangan calon tertentu](https://jppr.or.id/pilkada-2024-harus-bersih-hilangkan-instrumen-negara-yang-mendukung-pasangan-calon-tertentu/): Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Nurlia Dian Paramita mengatakan, penggunaan instrumen negara dalam menggerakan dukungan kepada pasangan calon tertentu tidak boleh lagi terjadi pada Pilkada 2024. Dalam hal ini, ia mengkritik sikap Bawaslu pada Pemilu 2024 yang tidak merespon dengan tegas kasus deklarasi Apdesi kepada pasangan Prabowo-Gibran. “Waktu itu Bawaslu merespon bahwa tidak ada yang melanggar kok, belum memasuki masa kampanye. Sudah jelas, kalau tidak ada aturannya dianggap kemudian tidak dilarang,” terang Mita dalam diskusi yang digelar The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Kamis (27/6). Baginya, ruang kosong penindakan pelanggaran itu justru bakal dimanfaatkan […]
- [KPU harus bisa mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PSU](https://jppr.or.id/kpu-harus-bisa-mengoptimalkan-partisipasi-masyarakat-dalam-pelaksanaan-psu/): Antusiasme pemilih dalam proses pemungutan suara ulang (PSU) sangat tergantung sosialisasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal tersebut dikarenakan dalam proses pemungutan suara ulang tidak ada proses kampanye. “Antusias pemilih terhadap pelaksanaan PSU tergantung dari pada sosialisasi yang dilakukan KPU,” kata Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Nurlia Dian Paramita saat dihubungi, Jumat (14/6/2024). Lanjut perempuan yang akrab disapa Mita ini, strategi sosialisasi KPU kepada pemilih dalam merasionalisasi alasan pelaksanaan PSU menjadi penting. Sehingga, alasan PSU bisa diterima dan pemilih tidak merasa dirugikan dari sisi waktu karena harus memilih kembali “Ini catatan penting yang perlu dilakukan KPU […]
- [Kornas JPPR : KPU mesti berpikir KERAS agar PSU tidak merugikan pemilih](https://jppr.or.id/kornas-jppr-kpu-mesti-berpikir-keras-agar-psu-tidak-merugikan-pemilih/): KOMISI Pemilihan Umum (KPU) mesti putar otak untuk mendongkrak antusiasme warga agar mau datang kembali ke tempat pemungutan suara (TPS) saat pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu Legislatif 2024 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, PSU digelar dalam rentang empat sampai lima bulan setelah Pemilu Serentak 2024 pada 14 Februari lalu. Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Nurlia Dian Paramita menyinggung, terdapat implikasi dari pelaksanaan PSU yang merupakan amanat MK atas perkara sengketa hasil Pileg 2024 dengan kesediaan warga untuk meluangkan waktu lagi datang ke TPS. Menurutnya, partisipasi pemilih ditentukan oleh bagaimana KPU menyosialisasikan kegiatan PSU di daerah masing-masing. […]
- [Marketing in the Fast Lane Digital Presence](https://jppr.or.id/marketing-in-the-fast-lane-digital-presence/): The digital landscape is vast and ever-changing, presenting for businesses. From social media platforms to search engine algorithms, the channels through which brands can connect with their audience are diverse and constantly evolving.
- [Redefining Strategies for Digital Engagement](https://jppr.or.id/redefining-strategies-for-digital-engagement/): The digital landscape is vast and ever-changing, presenting for businesses. From social media platforms to search engine algorithms, the channels through which brands can connect with their audience are diverse and constantly evolving.
- [From Conversions to Maximizing Present](https://jppr.or.id/from-conversions-to-maximizing-present/): The digital landscape is vast and ever-changing, presenting for businesses. From social media platforms to search engine algorithms, the channels through which brands can connect with their audience are diverse and constantly evolving.
- [Decoding Ultimate for Trends Marketing Success](https://jppr.or.id/decoding-ultimate-for-trends-marketing-success/): The digital landscape is vast and ever-changing, presenting for businesses. From social media platforms to search engine algorithms, the channels through which brands can connect with their audience are diverse and constantly evolving.
- [Revolution Marketing Strategies Today](https://jppr.or.id/revolution-marketing-strategies-today/): The digital landscape is vast and ever-changing, presenting for businesses. From social media platforms to search engine algorithms, the channels through which brands can connect with their audience are diverse and constantly evolving.
- [Crafting Your Trendy Digital Marketing Strategy](https://jppr.or.id/crafting-your-trendy-digital-marketing-strategy/): The digital landscape is vast and ever-changing, presenting for businesses. From social media platforms to search engine algorithms, the channels through which brands can connect with their audience are diverse and constantly evolving.
- [Navigating the Multi Digital Landscape Insights](https://jppr.or.id/navigating-the-multi-digital-landscape-insights/): The digital landscape is vast and ever-changing, presenting for businesses. From social media platforms to search engine algorithms, the channels through which brands can connect with their audience are diverse and constantly evolving.
- [Strategies Effective for Digital Marketing](https://jppr.or.id/strategies-effective-for-digital-marketing/): The digital landscape is vast and ever-changing, presenting for businesses. From social media platforms to search engine algorithms, the channels through which brands can connect with their audience are diverse and constantly evolving.
- [Gen Z Kita Buta Politik?](https://jppr.or.id/gen-z-kita-buta-politik/): Pemungutan suara di Pemilu 2024 telah usai. Tentu banyak hal yang bisa ditangkap, salah satu hal yang menarik untuk dianalisis, yaitu mengapa mayoritas generasi Z (gen Z) melabuhkan pilihannya ke pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Litbang Kompas (14 Februari 2024) melansir ada 65,9 persen gen Z usia 26 ke bawah memilih Prabowo-Gibran. Alasan mereka adalah pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 2 tersebut tegas (22, 5 persen), merakyat (17,2 persen), serta program masuk akal (12,9 persen). Sementara variabel lain sangat rendah, seperti jujur/bersih/tidak korupsi (5,8 persen), cerdas (5,8 persen), dan berpengalaman (5,7 persen). Angka tersebut tidak bisa dianggap sepele. Mengingat pemilih gen Z bukan […]
- [Ramai Isu Perindo Transfer Suara ke PSI, JPPR Ungkap Budaya Jual Beli di Pemilu](https://jppr.or.id/ramai-isu-perindo-transfer-suara-ke-psi-jppr-ungkap-budaya-jual-beli-di-pemilu/): Sebuah akun X sempat menghembuskan isu soal adanya transfer suara dari Partai Perindo ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Pemilu 2024. Meski terdengar mustahil, namun nyatanya, praktik jual beli suara itu sudah menjadi budaya dalam penyelenggaraan pesta demokrasi. Koordinator Nasional (Kornas) Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Nurlia Dian Paramita menyebut, jual beli suara berpotensi terjadi di penghitungan suara tingkat kecamatan. Sebab, panitia pemilihan kecamatan (PPK) melakukan rekapitulasi dari semua data dari tempat pemungutan suara (TPS) yang menghasilkan data pada formulir D hasil. Artikel ini telah tayang di Suara.com dengan judul “Ramai Isu Perindo Transfer Suara ke PSI, JPPR Ungkap […]
- [Percepatan Jadwal Pilkada Bakal Rugikan Pemilih](https://jppr.or.id/percepatan-jadwal-pilkada-bakal-rugikan-pemilih/): Usulan Dewan Perwakilan Rakyat untuk mempercepat jadwal pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah 2024 melalui revisi Undang-Undang Pilkada menuai kritik. Tak hanya menyulitkan penyelenggara pemilu, percepatan jadwal pelaksanaan pilkada dari semula ditetapkan bulan November menjadi September 2024 juga dinilai bakal menyulitkan pemilih. Karena itu, pembentuk undang-undang diminta agar tidak main-main dengan jadwal penyelenggaraan pilkada. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada mengatur, pemungutan suara Pilkada 2024 digelar pada November 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tajapan dan Jadwal Pilkada 2024 juga telah menetapkan pemungutan suara pilkada serentak digelar pada 27 November 2024. Tahapan pilkada juga sudah […]
- [Rekapitulasi Suara Manual Dihentikan, JPPR: Mempertebal Kecurigaan Masyarakat](https://jppr.or.id/rekapitulasi-suara-manual-dihentikan-jppr-mempertebal-kecurigaan-masyarakat/): Langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menghentikan proses penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan mendapat kritik tajam. Tindakan penghentian rekapitulasi suara yang terhitung sejak Minggu, 18 Februari 2024 hingga Selasa, 20 Februari 2024 itu dinilai patut dicurigai semua pihak. “Karena harusnya Sirekap tidak menghambat rekapitulasi secara manual. KPU terkesan ingin melakukan pengkondisian hasil jika hal tersebut terjadi,” ujar Koordinator Nasional JPPR Nurlia Dian Paramita kepada Media Indonesia, Senin, 19 Februari 2024. Mita, sapaan akrabnya, mengatakan rekapitulasi merupakan momentum yang krusial, dan berbagai masalah diduga akan muncul selama rekapitulasi dari tingkat TPS sampai tingkat kecamatan. Baca selengkapnya https://www.metrotvnews.com/read/kj2Cn1ZY-rekapitulasi-suara-manual-dihentikan-jppr-mempertebal-kecurigaan-masyarakat
- [Aksi KPU Hentikan Sementara Penghitungan Suara Manual Patut Dicurigai](https://jppr.or.id/aksi-kpu-hentikan-sementara-penghitungan-suara-manual-patut-dicurigai/): Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghentikan proses penghitungan perolehan suara secara manual di tingkat kecamatan. Penghentian penghitungan suara mulai dilakukan mulai Minggu (18/2) hingga Selasa (20/2).   Koordinator Nasional JPPR Nurlia Dian Paramita menilai kebijakan itu sangat janggal dan patut dicurigai. “Karena harusnya Sirekap tidak menghambat rekapitulasi secara manual. KPU terkesan ingin melakukan pengondisian hasil pemilu,” ujar Mita kepada Media Indonesia, Senin (19/2). Mita menilai rekapitulasi yang krusial dan kerap bermasalah terjadi mulai dari tingkat TPS sampai tingkat kecamatan. “Bayangkan saja, hasil penghitungan di TPS kemudian di serahkan ke PPS untuk diteruskan ke PPK dan di PPK melakukan rekap tingkat kecamatan. Kendalanya rekap di kecamatan […]
- [Tingkatkan Literasi JPPR luncurkan buku panduan Pemilu dan Pilkada 2024](https://jppr.or.id/tingkatkan-literasi-jppr-luncurkan-buku-panduan-pemilu-dan-pilkada-2024/): Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) meluncurkan buku panduan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. “Buku ini sebagai panduan pemilu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai proses pemilu dan pemilihan. Buku ini diharapkan dapat meningkatkan literasi kepemiluan dan membantu masyarakat dalam memahami penyelenggaraan pemilu,” kata Koordinator Nasional JPPR Nurlia Dian Paramita di Jakarta, Senin. Buku panduan itu terdiri atas delapan bab, yakni pendahuluan, partisipasi politik dalam pemilu dan pemilihan, penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, pemilih, peserta pemilu, penyelenggara pemilu, penegakan hukum pemilu, isu krusial pemilu, dan pemantau pemilu. Selain itu, buku itu terdiri atas empat lampiran, yakni model-model […]
- [KPU perlu meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap seluruh tahapan pemilu](https://jppr.or.id/kpu-perlu-meningkatkan-akuntabilitas-dan-kepercayaan-publik-terhadap-seluruh-tahapan-pemilu/): Mendekati pemungutan suara 14 Februari 2024, penyelenggara pemilu harus lebih menunjukkan kerja-kerja pelaksanaan tahapan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Profesionalitas dari penyelenggara dan aparatur negara bisa menciptakan kepercayaan terhadap proses pemilu sehingga hasil pemilu mendapatkan legitimasi kuat dari masyarakat. Pada Rapat Konsolidasi Nasional Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sabtu (30/12/2023), Presiden Joko Widodo mengingatkan KPU agar siap menjalankan pemilihan umum (pemilu) yang jujur dan adil. Keteledoran teknis harus dihindari karena dapat mengganggu kondusivitas negara serta legitimasi pemilu. KPU serta seluruh aparat negara, baik aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia (TNI), maupun Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), harus bersikap netral […]
- [Kornas JPPR : Bawaslu harus berani memanggil Zulhas sebagai Menteri Perdagangan](https://jppr.or.id/kornas-jppr-bawaslu-harus-berani-memanggil-zulhas-sebagai-menteri-perdagangan/): BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI bakal mempelajari guyonan Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan terkait bacaan dan tahiyat akhir salat yang menyinggung pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Hal itu disampaikan anggota sekaligus Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, d an Informasi Bawaslu RI Puadi melalui pesan tertulis saat ditanya sikap Bawaslu atas pernyataan Zulhas yang disampaikan dalam agenda Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (19/12). “Makasih (atas) informasi awalnya, kami akan pelajari peristiwa tersebut,” singkap Puadi […]
- [Demi Sukseskan Pemilu 2024, JPPR Ingatkan Hati-hati Hoaks dan Fitnah](https://jppr.or.id/demi-sukseskan-pemilu-2024-jppr-ingatkan-hati-hati-hoaks-dan-fitnah/): Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Nurlia Dian Paramita menilai bahwa salah satu kunci pemilu 2024 berjalan dengan baik adalah kesadaran semua masyarakat dan semua komponen banga Indonesia tentang apa itu demokrasi. Di mana semua memiliki kebebasan memilih terhadap apa yang diyakini atas apa yang dinilai dari sosok calon pemimpin dengan kesadaran sendiri tanpa adanya paksaan dari siapa pun.     “Tidak memaksakan pilihan masing-masing,” kata wanita yang karib disapa Mita tersebut kepada Holopis.com, Selasa (12/10).   Baca selengkapnya di https://holopis.com/2023/12/12/demi-sukseskan-pemilu-2024-jppr-ingatkan-hati-hati-hoaks-dan-fitnah/
- [Akhir Perdebatan Panggung Debat Capres-Cawapres](https://jppr.or.id/akhir-perdebatan-panggung-debat-capres-cawapres/): SEKNAS JPPR–Polemik soal teknis debat calon presiden dan wakil presiden yang mengemuka satu pekan belakangan akhirnya mereda. Komisi Pemilihan Umum memutuskan capres–cawapres berada di panggung debat secara berdampingan, tetapi yang boleh bicara hanya capres atau cawapres sesuai dengan jadwal debat. Keputusan itu diambil dalam rapat koordinasi persiapan pelaksanaan debat capres-cawapres di kantor KPU, Jakarta, Rabu (6/12/2023). Rapat yang melibatkan tiga tim pemenangan capres-cawapres, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, serta Ganjar Pranowo-Mahfud MD, berlangsung tertutup selama sekitar tiga jam. ”Yang boleh bicara sepenuhnya kalau debat capres ya sepenuhnya capres. Kalau debat cawapres, sepenuhnya yang boleh bicara adalah cawapres,” ujar Ketua KPU Hasyim […]
- [Menanti Perang Argumen Substantif dalam Debat Capres-Cawapres](https://jppr.or.id/menanti-perang-argumen-substantif-dalam-debat-capres-cawapres-baca-selengkapnya-di-artikel-menanti-perang-argumen-substantif-dalam-debat-capres-cawapres-https-tirto-id-gsub/): Palagan Pemilu 2024 akan segera memasuki fase ketika para pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) bersilat lidah. Agenda debat kandidat capres-cawapres resmi dimulai pada 12 Desember 2023. Debat itu dinanti, sebagai riuh-gemuruh ladang pembuktian narasi dan kapasitas diri para paslon. Bukan sekadar menjadi persamuhan normatif yang mengundang kantuk, atau ajang paslon tukar gimik. Agenda debat diharapkan mampu memancing perang gagasan dan argumen kritis para paslon. Memberikan pemilih kesempatan untuk kembali menimbang dan memperkuat pilihan yang masih remang. Dengan begitu, kontestan dan penyelenggara pemilu – dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) – diharapkan mampu menghadirkan atmosfer debat […]
- [JPPR Dorong Pemuda untuk Sukseskan Pemilu 2024 dengan Tangkal Hoaks](https://jppr.or.id/jppr-dorong-pemuda-untuk-sukseskan-pemilu-2024-dengan-tangkal-hoaks/): Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) mendorong kelompok pemuda untuk menyukseskan Pemilu 2024 mendatang dengan menangkal hoaks. Koordinator Nasional JPPR Nurlia Dian Paramita atau akrab disapa dengan Mita menyampaikan, kelompok pemuda perlu berpartisipasi aktif agar dapat menyukseskan Pemilu. “Berpartisipasi aktif dalam menangkal dan menanggulangi hoaks, ujaran kebencian, politisasi SARA, politik uang, dan netralitas aparat,” kata Mita di Gor Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu (25/11/2023). Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “JPPR Dorong Pemuda untuk Sukseskan Pemilu 2024 dengan Tangkal Hoaks”, Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2023/11/25/20501231/jppr-dorong-pemuda-untuk-sukseskan-pemilu-2024-dengan-tangkal-hoaks.
- [JPPR Ajak Pemuda Menentang Upaya-Upaya Lahirkan Neo Orde Baru](https://jppr.or.id/jppr-ajak-pemuda-menentang-upaya-upaya-lahirkan-neo-orde-baru/): SEKNAS JPPR- Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan untuk Rakyat (JPPR), Nurlia Dian Paramita, mendorong pemuda untuk meningkatkan kualitas pemilu di 2024. Salah satunya untuk menentang upaya-upaya untuk melahirkan Neo Orde Baru. “Menentang segala bentuk tindakan yang berusaha untuk melahirkan Neo Orde Baru dengan merusak agenda reformasi, yakni denokratisasi bangsa dan negara,” kata Nurlia dalam Festival Zilenial yang digelar di GOR Pasar Minggu, Sabtu (25/11). Nurlia turut mendorong pemuda aktif dalam menangkal dan menanggulangi hoakss, ujaran kebencian, politisasi SARA, politik uang dan netralitas aparat. Lalu, menciptakan pemilu damai dan gembira, berani berbicara menyampaikan pendapat. Kemudian, mengedepankan persatuan nasional dan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan […]
- [Apdesi Dukung Prabowo-Gibran, JPPR: Ini Bentuk Penghinaan terhadap Negara Hukum](https://jppr.or.id/apdesi-dukung-prabowo-gibran-jppr-ini-bentuk-penghinaan-terhadap-negara-hukum/): Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) mengkritisi tindakan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) yang menghadiri deklarasi desa bersatu guna mendukung salah satu pasangan capres-cawapres di Indonesia Arena, GBK, Minggu 19 November 2023. Diketahui, belasan ribu kades dan perangkat desa yang berkumpul mendeklarasikan dukungannya terhadap pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Seharusnya dukungan itu terlarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Artikel ini telah diterbitkan di halaman SINDOnews.com pada Selasa, 21 November 2023 – 06:41 WIB oleh Muhammad Farhan dengan judul “Apdesi Dukung Prabowo-Gibran, JPPR: Ini Bentuk […]
- [Elite Hembuskan Isu Kecurangan Pemilu, JPPR: Makin Mempersuram Situasi](https://jppr.or.id/elite-hembuskan-isu-kecurangan-pemilu-jppr-makin-mempersuram-situasi/): SEKNAS JPPR–Isu kecurangan dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024 dinilai tak berdasar oleh Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR). Koordinator Nasional (Kornas) JPPR, Nurlia Dian Pramita menjelaskan, isu kecurangan Pemilu 2024 terkesan politis karena dibunyikan beberapa elite politik saja. “Bahkan, isu kecurangan pemilu tersebut tidak ditindaklanjuti dengan upaya penegakan hukum yang tersedia,” ujar Paramita kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (17/11). Menurut sosok yang kerap disapa Mita itu, elite politik yang membunyikan isu kecurangan harus bertanggung jawab apabila yang dia lakukan memberikan dampak terhadap jalannya proses Pemilu 2024. “Sebab, munculnya isu dugaan kecurangan pemilu yang dinarasikan oleh sebagian elite politik akan semakin mempersuram […]
- [Urgensi Pemilu Berlandaskan HAM & Ongkos Mahal Ketidaknetralan](https://jppr.or.id/urgensi-pemilu-berlandaskan-ham-ongkos-mahal-ketidaknetralan/): Pesta demokrasi lima tahunan atau pemilu perlu dijalankan dengan berlandaskan asas kesetaraan, netral, dan imparsial. Ada ongkos mahal ketika pemilu dilakukan tanpa persiapan dan ketidaknetralan. Bukan saja mencoreng nilai demokrasi, kecurangan dan pelanggaran pemilu berpotensi memantik insiden atau gesekan yang memakan korban. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) meluncurkan catatan kritis terkait dengan Pemilu 2024. KontraS dalam catatannya, menyatakan pencoblosan yang akan berlangsung pada 14 Februari 2024, dipenuhi berbagai potensi pelanggaran, kecurangan, dan penyalahgunaan kewenangan. Pemilu 2024, dalam catatan KontraS, diragukan berjalan secara netral dan imparsial, sebab diwarnai berbagai manuver politik penguasa untuk berpihak pada calon tertentu […]
- [KPU Dilaporkan ke Bawaslu soal DCT DPR Tak Penuhi 30% Keterwakilan Perempuan](https://jppr.or.id/kpu-dilaporkan-ke-bawaslu-soal-dct-dpr-tak-penuhi-30-keterwakilan-perempuan/): SEKNAS JPPR–Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan mendatangi Bawaslu RI hari ini. Kedatangan mereka untuk melaporkan KPU RI terkait dugaan pelanggaran administrasi dalam daftar calon tetap (DCT) anggota DPR RI. “Kami melihat mengetahui bahwa KPU RI telah menetapkan daftar calon tetap yang dilakukan pada 3 November yang lalu, dan kemudian diumumkan pada 4 November yang lalu, itu banyak daftar pemilih yang ditetapkan tersebut tidak memenuhi kriteria atau keterwakilan perempuan paling sedikit 30%,” ujar Direktur Eksekutif NETGRIT sekaligus perwakilan dari Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan, Hadar Nafis Gumay, di kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Senin (13/11/2203). Baca artikel detiknews, “KPU Dilaporkan ke […]
- [JPPR: Caleg Tidak Publikasi Riwayat Hidup Dapat Timbulkan Kesan Mencurigakan dan Pertanyaan Pemilih](https://jppr.or.id/jppr-caleg-tidak-publikasi-riwayat-hidup-dapat-timbulkan-kesan-mencurigakan-dan-pertanyaan-pemilih/): Calon legislatif yang tidak mengungkapkan daftar riwayat hidupnya dapat menimbulkan kesan mencurigakan terhadap para pemilih.  Padahal menurut koordinator nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Nurlia Dian Paramita, penyelenggaraan pemilu seharusnya dilaksanakan secara terbuka.  “Tentu saja ketidakterbukaan caleg terhadap riwayat hidupnya akan memberikan kesan mencurigakan oleh pemilih dengan membangun pertanyaan ‘mengapa CV-nya ditutupi?’, ‘apakah dari CV-nya ada hal yang ditutupi dari proses pencalonan ini?’,” ujar perempuan yang akrab disapa Mita ini saat dikonfirmasi, Senin (6/11/2023). Dalam hal keterbukaan informasi penyelenggara pemilu, lanjut Mita, berkaitan erat dengan pendidikan pemilih dalam berpartisipasi di pemilu.  Termasuk keterbukaan daftar calon tetap (DCT) dalam menyampaikan informasi seperti daftar riwayat […]
- [30 Persen Caleg Tutupi Riwayat Hidup, JPPR: Lamar Kerja Saja Pakai CV](https://jppr.or.id/30-persen-caleg-tutupi-riwayat-hidup-jppr-lamar-kerja-saja-pakai-cv/): Pilihan 30 persen calon anggota legislatif (caleg) DPR RI untuk tidak membuka daftar riwayat hidup mereka ke publik dianggap bukan urusan remeh-temeh. “Dalam kerangka pengenalan calon, hal tersebut cukup urgen terkait kesempatan untuk memilih dengan melihat latar belakang berikut kapasitas, pengalaman dan juga hubungan sosial dengan masyarakat sekitar,” kata Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Nurlia Dian Paramita, Senin (6/11/2023). Perempuan yang akrab disapa Mita itu menambahkan, ketidakterbukaan caleg ini akan memberi kesan mencurigakan bagi caleg tersebut. Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “30 Persen Caleg Tutupi Riwayat Hidup, JPPR: Lamar Kerja Saja Pakai CV”, Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2023/11/06/14373161/30-persen-caleg-tutupi-riwayat-hidup-jppr-lamar-kerja-saja-pakai-cv#google_vignette. […]
- [JPPR Ajak Masyarakat Gunakan Politik Santun dan Hargai Perbedaan](https://jppr.or.id/jppr-ajak-masyarakat-gunakan-politik-santun-dan-hargai-perbedaan/): Dalam perkembangan situasi menuju pilpres 2024, konteks indeks kerawanan Bawaslu sudah menunjukan suatu kerawanan yang tinggi diberbagai daerah Konflik itu bisa bersifat konflik laten, yang sifatnya tersembunyi atau konflik sporadis yang kemudian terjadi secara realitas. Untuk konflik laten bisa saja terjadi karena dipicu dari medsos. Hal ini sangat memungkinkan karena saat ini orang-orang merujuk pada medsos baik itu benar atau salah dan belum tentu akurat. Sebab, pada pilpres 2019 lalu, angka hoax, miss informasi, disinformasi, dan ujaran kebencian sangat meningkat. “Artinya jika berbicara pada pemilu 2024 yang kurang empat bulan lagi akan sangat mungkin mirip kondisinya. Apalagi kini sudah ada […]
- [JPRR: Kultur PKPU Kacau di Tengah Prinsip Penyelenggaraan Pemilu yang Berkepastian Hukum](https://jppr.or.id/jprr-kultur-pkpu-kacau-di-tengah-prinsip-penyelenggaraan-pemilu-yang-berkepastian-hukum/): SEKNAS JPPR–Upaya kepastian hukum yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dinilai kacau oleh Jaringan Penddikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR). Hal ini merupakan respons JPPR atas proses tindak lanjut KPU pascaputusan Mahkamh Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mereduki syarat usia minimal calon presiden (capres) calon wakil presiden (cawapres). Sebagaimana diketahui, merujuk pada putusan MK yang dibaca pekan lalu, KPU harus segera melakukan revisi terhadap Peraturan KPU (PKPU) 19/2023 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Namun KPU tidak mengambil langkah tersebut melainkan hanya mengeluarkan surat dinas untuk seluruh partai politik peserta pemillu memedomani Putusan MK itu. “Saya perhatikan KPU makin […]
- [MK Dinilai Bertindak di Luar Kewenangan, JPPR dan KIPP Minta MKMK Dibuat Permanen](https://jppr.or.id/mk-dinilai-bertindak-di-luar-kewenangan-jppr-dan-kipp-minta-mkmk-dibuat-permanen/): SEKNAS JPRR–Dua organisasi masyarakat, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) dan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) mendorong supaya Majelis Kehormatan Mahkamah Konsitusi (MKMK) untuk dibuat secara permanen. Dorongan itu lahir akibat MK yang kini dinilai bertindak di luar kewenangannya sebagai negative legislator yang hanya berwenang untuk menghapus/membatalkan suatu norma dari Undang-Undang (UU). Kini MK disebut menjadi positive legislator, yang di mana hal itu sebenarnya merupakan kebijakan pemerintah dan DPR baik ditinjau secara ketatanegaraan maupun secara peraturan perundang-undangan. Tindakan di luar kewenangan ini terlihat dari Putusan MK dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mereduksi syarat usia calon presiden (capres) calon wakil presiden […]
- [JPPR Soroti Belum Ada Revisi PKPU Pascaputusan MK, Bagaimana Pendaftaran Prabowo dan Gibran ke KPU?](https://jppr.or.id/jppr-soroti-belum-ada-revisi-pkpu-pascaputusan-mk-bagaimana-pendaftaran-prabowo-dan-gibran-ke-kpu/): SEKNAS JPPR–Proses pendaftaran bakal calon wakil presiden (cawapres) dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), Gibran Rakabuming Raka berpotensi tidak sah. Hal ini lantaran KPU RI tidak menindaklanjuti Putusan MK 90/PUU-XXI/2023 dengan melakukan revisi terhadap Peraturan KPU (PKPU) 19/2023. Alih-alih KPU hanya mengeluarkan surat dinas untuk seluruh partai politik (parpol) peserte pemilu untuk memedeomani putusan MK itu. “(Gibran daftar sebaga cawapres) tidak sah, jika PKPU tidak diubah, karena pendekatan surat dinas hanya kebijakan dan tidak masuk dalam peeraturan perundang-undangan,” ujar Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Nurlia Dian Paramita saat dikonfirmasi, Senin (23/10/2023).  Perempuan yang akrab disapa Mita ini menjelaskan, materi juidicail review di MK berada pada level undang-undang, bukan peraturan teknis. Sehingga tidak serta […]
- [JPPR dan KIPP Menolak Segala Bentuk Tindakan Terbentuknya Dinasti Politik di Indonesia](https://jppr.or.id/jppr-dan-kipp-menolak-segala-bentuk-tindakan-terbentuknya-dinasti-politik-di-indonesia/): SEKNAS JPPR–Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) dan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) menolak segala bentuk tindakan baik secara politik maupun hukum yang dapat melegitimasi dan berpihak pada terbentuknya dinasti politik di Indonesia. Manajer Pemantauan JPPR Aji Pangestu mengatakan JPPR dan KIPP mendorong semua pihak untuk kritis melakukan eksaminasi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dianggap memiliki penyelundupan hukum, bahkan membuat bingung salah satu hakim konstitusi itu sendiri. “Kami mendorong semua pihak untuk melakukan evaluasi terhadap Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kekuasaannya secara independen, profesional dan berkeadilan,” kata Aji Pangestu dalam pernyataan pers, Senin (23/10/2023). Dia mengatakan JPPR dan KIPP juga mendesak Mahkamah Konstitusi untuk membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah […]
- [KPU Wajib Tindaklanjuti Putusan MK](https://jppr.or.id/kpu-wajib-tindaklanjuti-putusan-mk/): SEKNAS JPPR–KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas perkara Nomor Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang membuka keran kepala daerah sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, meski berusia kurang dari 40 tahun. Konsultasi dengan pembentuk undang-undang sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Pemilu tak perlu dimaknai sempit lewat rapat di DPR RI. Menurut Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Nurlia Dian Paramita, putusan MK bersifat erga omnes atau mengikat secara umum. Oleh karenanya, suka atau tidak, semua pihak harus menaati putusan tersebut, termasuk KPU. Meski secara regulatif yang diujimaterikan dalam perkara di MK itu adalah pasal dalam […]
- [Tindak Lanjut Putusan MK, JPPR: KPU Wajib Konsultasi dengan DPR dan Pemerintah](https://jppr.or.id/tindak-lanjut-putusan-mk-jppr-kpu-wajib-konsultasi-dengan-dpr-dan-pemerintah/): Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI wajib berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah melalui rapat dengar pendapat (RDP) dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal syarat usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Nurlia Dian Paramita menjelaskan hal itu termaktub dalam Pasal 75 ayat (4) Undang-Undang 7/2017 tentang Pemilu. Di satu sisi mekanisme konsultasi tersebut tidak diatur secara spesifik. Namun perempuan yang akrab disapa Mita ini menegaskan, dalam hal penentuan materi dan norma aturan, KPU lah yang punya kewenangan penuh. Baca selengkapnya di https://www.tribunnews.com/mata-lokal-memilih/2023/10/17/tindak-lanjut-putusan-mk-jppr-kpu-wajib-konsultasi-dengan-dpr-dan-pemerintah
- [Mengawal Kepentingan dan Suara Pemilih](https://jppr.or.id/mengawal-kepentingan-dan-suara-pemilih/): SEKNAS JPPR–Ibarat meja, sejatinya, sebuah pemilihan umum yang demokratis dapat dikatakan memiliki ”kaki-kaki” penting yang harus seimbang untuk menghasilkan pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Selain penyelenggara pemilu, para pemilih, dan peserta pemilu, juga ada ”kaki” keempat yang berperan penting mengawasi, sekaligus mengadvokasi agar pemilu berjalan dalam koridor yang benar, yakni masyarakat sipil yang intens mengawal isu-isu pemilu. Kompas berbincang dengan sejumlah elemen masyarakat sipil untuk mengetahui ekspektasi dan kontribusi mereka pada Pemilu 2024. Sebagian besar menaruh perhatian pada kepentingan pemilih yang belum diakomodasi peserta pemilu. Bahkan, situasi belakangan memunculkan kekhawatiran potensi munculnya manipulasi suara. Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) […]
- [Forum Warga Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Untuk Sukses Pemilihan Umum 2024](https://jppr.or.id/forum-warga-sosialisasi-pengawasan-partisipatif-untuk-sukses-pemilihan-umum-2024/): SEKNAS JPPR– Seknas JPPR mengadakan forum warga bekerjasama dengan Bawaslu RI (13/10/23). Pada kesempatan ini turut hadir, para anak muda yang terdiri atas pemilih pemula dan mahasiswa/i dari sejumlah perguruan tinggi di Jakarta. Nurlia Dian Paramita (Seknas JPPR) menyampaikan bahwaKegiatan ini bertujuan untuk membangun partisipasi anak muda. Kedepan 2024 merupakan pemilu terbesar kedua keterlibatan anak muda untuk menjadi penentu pemimpin dimasa depan. Sedikit saya sampaikan, apa yang menjadi potensi masalah kedepan yang akan kita diskusikan kedepan. Kenapa agama menjadi salah satu modal untuk merencanakan aktivitas dan membangun sesuatu. Sebentar lagi Daftar Calon Tetap akan diumumkan oleh KPU. Selain itu, dalam […]
- [KPU Matangkan Persiapan Pendaftaran Capres-Cawapres](https://jppr.or.id/kpu-matangkan-persiapan-pendaftaran-capres-cawapres/): Kurang dari dua pekan menjelang dimulainya pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden, Komisi Pemilihan Umum terus mematangkan regulasi dan teknis pendaftaran. Persiapan tidak terpengaruh uji materi batas usia capres-cawapres yang hingga kini belum diputuskan Mahkamah Konstitusi. Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Mochammad Afifuddin, mengatakan, proses harmonisasi rancangan Peraturan KPU tentang Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sudah selesai. Dalam waktu dekat, aturan teknis tersebut akan segera diundangkan untuk menjadi landasan pelaksanaan tahapan pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berlangsung pada 19-25 Oktober. ”Harmonisasi sudah selesai Jumat pekan lalu, dan sekarang proses persuratan ke Kementerian Hukum dan HAM agar […]
- [Riwayat 'Hantu' Golput dan Ancaman di Pemilu 2024](https://jppr.or.id/riwayat-hantu-golput-dan-ancaman-di-pemilu-2024/): SEKNAS JPPR–Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum resmi menetapkan calon anggota legislatif serta capres-cawapres peserta Pemilu 2024. Akan tetapi, para pendukung dan relawan telah riuh menabikan calon-calon pilihannya. Selain kelompok pendukung dan simpatisan, ada juga kelompok yang enggan memilih atau mendukung calon-calon tertentu di pemilu. Fenomena golput bukan barang baru di Indonesia. Sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu. Istilah Golongan Putih atau Golput muncul sebelum Pemilu 5 Juli 1971 digelar. Tepatnya pada 28 Mei 1971 yang dideklarasikan bersama-sama oleh Arief Budiman Cs di Jakarta. Golput menjadi istilah yang digunakan untuk merepresentasikan kelompok masyarakat yang enggan memberikan suaranya kepada partai politik di pemilu. Lebih […]
- [JPPR: Berlebihan Larang ASN Follow Akun Pemenangan Capres](https://jppr.or.id/jppr-berlebihan-larang-asn-follow-akun-pemenangan-capres/): SEKNAS JPPR-Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), sebuah organisasi pemantau pemilu terakreditasi di Bawaslu RI, menilai larangan bagi aparatur sipil negara (ASN) untuk mengikuti akun media sosial pemenangan capres merupakan aturan yang berlebihan.  Koordinator JPPR Nurlia Dian Paramita menjelaskan, sebenarnya memang dibutuhkan ketentuan teknis untuk menegakkan netralitas ASN pada Pemilu 2024. Termasuk ketentuan teknis terkait penggunaan media sosial mengingat para kandidat menggunakan ruang-ruang digital demi memperoleh kemenangan.  Baca selengkapnya di https://news.republika.co.id/berita/s1jm3f330/jppr-berlebihan-larang-asn-follow-akun-pemenangan-capres
- [JPPR: Berlebihan Larang ASN Follow Akun Pemenangan Capres](https://jppr.or.id/jppr-berlebihan-larang-asn-follow-akun-pemenangan-capres-2/): SEKNAS JPPR–Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), sebuah organisasi pemantau pemilu terakreditasi di Bawaslu RI, menilai larangan bagi aparatur sipil negara (ASN) untuk mengikuti akun media sosial pemenangan capres merupakan aturan yang berlebihan.  Koordinator JPPR Nurlia Dian Paramita menjelaskan, sebenarnya memang dibutuhkan ketentuan teknis untuk menegakkan netralitas ASN pada Pemilu 2024. Termasuk ketentuan teknis terkait penggunaan media sosial mengingat para kandidat menggunakan ruang-ruang digital demi memperoleh kemenangan.  Ketentuan teknis itu sudah termuat dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menpan-RB, Mendagri, Kepala BKN, Ketua KASN, dan Ketua Bawaslu RI yang diteken 22 September 2022 lalu. Dalam beleid tersebut, ASN dilarang membuat posting, comment, share, […]
- [Bawaslu Beberkan Sejumlah Kerepotan bila Pilkada Dipercepat](https://jppr.or.id/bawaslu-beberkan-sejumlah-kerepotan-bila-pilkada-dipercepat/): SEKNAS JPPR-Badan Pengawas Pemilu membeberkan sejumlah hal yang patut diperhatikan jika pemerintah berkukuh mempercepat jadwal Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024. Tak hanya masalah keamanan, kesiapan penyelenggaraan pemilu dan anggaran hibah untuk penyelenggaran pilkada juga harus dipersiapkan oleh pemerintah daerah. Percepatan pilkada juga akan membuat sejumlah tahapan bersinggungan dengan tahapan Pemilu 2024 sehingga jika tak dipersiapkan dengan baik, kualitas pemilu akan menjadi taruhannya. Rencana untuk memajukan pelaksanaan pilkada dari November 2024 menjadi September 2024 disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam rapat kerja Komisi II DPR dengan pemerintah dan penyelenggara pemilu di Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu (20/9/2023) malam. Salah satu urgensi memajukan […]
- [Soal Video Kampanye Ganjar, Bawaslu Mesti Beri Sanksi ke PDIP](https://jppr.or.id/soal-video-kampanye-ganjar-bawaslu-mesti-beri-sanksi-ke-pdip/): Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Nurlia Dian Paramita menyoroti hasil temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) soal video kepala daerah dari PDI Perjuangan yang mengkampanyekan Ganjar Pranowo di akun X atau Twitter. Mita, sapaan akrabnya menilai, putusan Bawaslu yang menyatakan bahwa tindakan tersebut melanggar pasal 283 UU Pemilu harus dapat ditangani secara sistemik dan progresif oleh Bawaslu melalui pendekatan keadilan pemilu. “Saya kira sangat jelas bahwa statement Bobby dan Gibran melakukan tindakan tersebut atas perintah “partainya” yakni PDIP yang telah ditetapkan KPU sebagai peserta pemilu tahun 2024,” kata Mita kepada Inilah.com, Jumat (22/9/2023). Baca selengkapnya dihttps://www.inilah.com/soal-video-kampanye-ganjar-bawaslu-mesti-beri-sanksi-ke-pdip
- [Bawaslu Harusnya Juga Usut PDIP Terkait Pelanggaran Gibran dan Bobby](https://jppr.or.id/bawaslu-harusnya-juga-usut-pdip-terkait-pelanggaran-gibran-dan-bobby/): SEKNAS JPPR–Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dinilai harus memeriksa PDI Perjuangan terkait polemik ajakan memilih Bakal Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo yang disampaikan Wali Kota Medan Bobby Nasution dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Partai berlogo banteng moncong putih itu dinilai memerintahkan dan menyebarluaskan ajakan memilih Ganjar melalui akun X/Twitter PDI Perjuangan. “Patut dilihat bahwa tindakan tersebut didominasi oleh tindakan partainya. Bukan hanya diperintah oleh partainya saja, tapi partainya pun mengunggah video Gibran dan Boby tersebut di media sosial partainya,” ujar Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Nurlia Dian Paramita kepada Media Indonesia, Jumat, 22 September 2023. Bawaslu harus bertindak tegas. Sehingga, menjadi pembelajaran dan […]
- [Dana pilpres hanya untuk satu putaran munculkan spekulasi 'pemilu ditunda’](https://jppr.or.id/dana-pilpres-hanya-untuk-satu-putaran-munculkan-spekulasi-pemilu-ditunda/): Anggaran Pemilu 2024 untuk KPU dan Bawaslu yang terbatas untuk satu putaran pilpres telah menciptakan ‘ketidakpastian di publik’ dan spekulasi liar ‘jangan-jangan pemilu ditunda’, kata analis politik. Keterbatasan anggaran Pemilu 2024 juga disebut akan menimbulkan persoalan ke depan. Musababnya, bakal capres-cawapres yang akan berlaga kemungkinan lebih dari tiga pasangan. Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengatakan Kementerian Keuangan pasti menyiapkan tambahan anggaran jika berlangsung putaran kedua. Namun, Direktur Puskapol di Universitas Indonesia, Hurriyah menilai pernyataan ini sebenarnya tidak perlu dan “ambigu”. “Jangan sampai persoalan politik anggaran ini dimainkan. Kalau kebutuhan anggarannya tidak memadai di tengah jalan. Ini yang berbahaya,” katanya. KPU […]
- [Bagi-Bagi Gocapan, Zulhas Dinilai Permalukan Penyelenggara Pemilu](https://jppr.or.id/bagi-bagi-gocapan-zulhas-dinilai-permalukan-penyelenggara-pemilu/): KOORDINATOR Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Nurlia Dian Paramita menilai aksi Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan alias Zulhas membagikan uang pecahan Rp50 ribu atau gocapan kepada warga telah mempermalukan penyelenggara pemilu, baik Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU). Aksi Zulhas tersebut diunggah langsung oleh akun Tiktok resmi PAN sejak 10 Juli 2023 dengan tambahan tulisan “PAN PAN PAN bagi bagi gocapan”.  Mita menyebut tindakan Zulhas maupun PAN sebagai hal vulgar.  Baca selengkapnya di Sumber: https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/612977/bagi-bagi-gocapan-zulhas-dinilai-permalukan-penyelenggara-pemilu
- [Ganjar Pranowo muncul di video azan televisi picu polemik - Apa dan mengapa kampanye politik identitas digunakan?](https://jppr.or.id/ganjar-pranowo-muncul-di-video-azan-televisi-picu-polemik-apa-dan-mengapa-kampanye-politik-identitas-digunakan/): Kemunculan capres Ganjar Pranowo dalam video azan maghrib yang disiarkan televisi publik memicu polemik apakah kandidat dari PDI Perjuangan tersebut melakukan politik identitas. Di video itu Ganjar tengah berwudhu kemudian salat berjamaah di sebuah masjid dengan mengenakan baju koko putih, peci hitam dan sarung. Anggota Bawaslu, Totok Hariyono berkata pihaknya sedang menelusuri apakah ada unsur etik atau norma kampanye yang dilanggar dari penayangan tersebut. Namun pengamat pemilu, Kaka Sumita berpendapat tampilan video itu sudah termasuk politisasi identitas karena Ganjar menonjolkan agama atau keyakinannya yang patut diduga hendak memengaruhi pilihan masyarakat. Akan tetapi Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menampik tuduhan itu dan […]
- [Penyelenggaraan Pemilu sedang tidak Baik-Baik Saja](https://jppr.or.id/penyelenggaraan-pemilu-sedang-tidak-baik-baik-saja/): KETIDAKHARMONISAN antara Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan bahwa penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak baik-baik saja. Ketidakharmonisan itu ditunjukkan dengan pengaduan Bawaslu terhadap KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait dengan terbatasnya akses Sistem Informasi Pencalonan atau Silon. “Ketidakharmonisan Bawaslu dan KPU menandakan bahwa pelaksanaan pemilu hari ini tidak baik-baik saja,” kata Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan…. Baca selengkapnya di https://epaper.mediaindonesia.com/detail/penyelenggaraan-pemilu-sedang-tidak-baik-baik-saja
- [Penghitungan Suara Dua Panel Bakal Mempersulit Pengawasan](https://jppr.or.id/penghitungan-suara-dua-panel-bakal-mempersulit-pengawasan/): Komisi Pemilihan Umum merancang model penghitungan suara dengan metode dua panel untuk mempercepat rekapitulasi suara sekaligus menghindari jatuhnya korban jiwa karena kelelahan di Pemilu 2024. Namun, metode itu dinilai menyulitkan pengawasan karena Badan Pengawas Pemilu hanya menempatkan satu pengawas di tiap-tiap tempat pemungutan suara. KPU telah menggelar uji publik tiga rancangan Peraturan KPU (PKPU) pada Senin (4/9/2023). Salah satunya rancangan PKPU tentang Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum. Saat uji publik, Ketua KPU Hasyim Asy’ari menuturkan, pemungutan suara pada Pemilu 2024 masih sama dengan pemilu sebelumnya. Ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Salah satu pertimbangannya adalah pemilih sudah familier dengan […]
- [KPU Klaim DCS tak Terpengaruh Meski MA Kabulkan Gugatan Kuota Caleg Perempuan](https://jppr.or.id/kpu-klaim-dcs-tak-terpengaruh-meski-ma-kabulkan-gugatan-kuota-caleg-perempuan/): SEKNAS JPPR–Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengeklaim putusan Mahkamah Agung (MA) terkait gugatan kuota calon anggota legislatif perempuan tak memengaruhi daftar calon sementara (DCS) anggota DPR Pemilu 2024 yang sudah ditetapkan. MA menyatakan cara penghitungan kuota minimal 30 persen caleg perempuan harus menggunakan pendekatan pembulatan ke atas. Hasyim awalnya mengatakan, putusan MA itu berarti menyatakan bahwa cara penghitungan dengan pendekatan pembulatan ke bawah yang terlanjur dipakai KPU adalah salah. Karena itu, KPU akan menyesuaikan jumlah bakal caleg perempuan dalam DCS dengan putusan MA tersebut. Kendati begitu, Hasyim meyakini 9.919 nama bakal caleg DPR dalam DCS tidak perlu diganti alias diutak-atik. Pasalnya, menurut dia, jumlah bakal caleg perempuan di daftar […]
- [Bawaslu Harus Aktif Telusuri Dugaan Pelanggaran Kampanye PDIP di Medsos](https://jppr.or.id/bawaslu-harus-aktif-telusuri-dugaan-pelanggaran-kampanye-pdip-di-medsos/): Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Nurlia Dian Paramita meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) aktif menangani dugaan pelanggaran tahapan pemilu. Hal ini buntut ramainya partai politik yang mulai berkampanye di media sosial mengajak pemilih untuk mencoblos bakal capres Ganjar Pranowo. “Dalam konteks tersebut Bawaslu harusnya mampu menampilkan kepada publik bahwa tengah aktif melakukan penindakan atas informasi awal tersebut seperti mendatangi kantor partai dan pihak-pihak terkait tersebut guna mencari keterangan,” kata Mita sapaan tenarnya saat dihubungi Inilah.com, Selasa (29/8/2023). Menurutnya, Bawaslu juga harus melakukan koordinasi dengan stakeholder seperti platform media sosial untuk mengumpulkan bukti dalam memenuhi syarat materiil dan formil […]
- [Caleg dari Luar Dapil Lemahkan Demokrasi](https://jppr.or.id/caleg-dari-luar-dapil-lemahkan-demokrasi/): JARINGAN Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menemukan bahwa partai politik tak menyiapkan dengan matang bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dalam Pemilu 2024. Hal itu terlihat dari daftar calon sementara (DCS) banyak caleg yang bertarung di luar domisilinya. Menurut Manajer Pemantauan Seknas JPPR Aji Pangestu, pencalonan bacaleg di luar domisilinya dapat menandakan beberapa hal. Pertama, caleg yang mencalonkan di wilayah bukan tempat tinggalnya berpotensi besar tidak memahami persoalan masyarakat lokal dan kondisi wilayah yang a…. Baca selengkapnya di https://epaper.mediaindonesia.com/detail/caleg-dari-luar-dapil-lemahkan-demokrasi
- [JPPR Sebut Parpol Tak Siapkan Bacaleg Pada DCS Pemilu 2024](https://jppr.or.id/jppr-sebut-parpol-tak-siapkan-bacaleg-pada-dcs-pemilu-2024/): SEKNAS JPPR–Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menemukan bahwa partai politik tak menyiapkan bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Pemilu 2024. Manajer Pemantauan Seknas JPPR Aji Pangestu mengatakan bahwa data DCS yang dipublikasikan KPU hanya berbasis pada data daerah pemilihan, partai politik, nama bakal calon, domisili bakal calon, jenis kelamin, nomor urut, dan presentasi jumlah pencalonan, termasuk presentasi keterwakilan perempuan. “Berbasis pada data tersebut, JPPR melakukan pemantauan terhadap keterpenuhan keterwakilan perempuan dalam proses pencalonan dan menghitung angka bakal calon yang mencalonkan di dapil lain yang bukan tempat domisili calon,” ujar Aji dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, […]
- [JPPR Mengungkapkan Ketidaksiapan Parpol dalam Menyiapkan Bacaleg Untuk Pemilu 2024](https://jppr.or.id/jppr-mengungkapkan-ketidaksiapan-parpol-dalam-menyiapkan-bacaleg-untuk-pemilu-2024/): SEKNAS JPPR–Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) telah mengidentifikasi bahwa partai politik belum mempersiapkan dengan baik bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dalam Daftar Calon Sementara (DCS) untuk Pemilu 2024. Aji Pangestu, Manajer Pemantauan Seknas JPPR, menyatakan bahwa data DCS yang diterbitkan oleh KPU hanya mencakup informasi dasar seperti daerah pemilihan, partai politik, nama bacaleg, domisili bacaleg, jenis kelamin, nomor urut, dan persentase jumlah pencalonan, termasuk persentase keterwakilan perempuan. Aji menjelaskan, “Berdasarkan data tersebut, JPPR telah melakukan pemantauan terhadap keterpenuhan keterwakilan perempuan dalam proses pencalonan, serta menghitung jumlah bacaleg yang mencalonkan diri di dapil lain yang bukan merupakan tempat domisili mereka.” […]
- [Banyak Bacaleg Mantan Terpidana, JPPR: Parpol Gagal dalam Pendidikan Politik](https://jppr.or.id/banyak-bacaleg-mantan-terpidana-jppr-parpol-gagal-dalam-pendidikan-politik/): SEKNAS JPPR–Partai politik (parpol) dinilai gagal dalam melakukan pendidikan politik, khususnya dalam konteks rekrutmen politik.  Hal ini merupakan pandangan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) terkait masih adanya bakal calon anggota legislatif (bacaleg) yang merupakan mantan terpidana.  Koordinator Nasional JPPR Nurlia Dian Paramita menegaskan, bacaleg yang punya rekam jejak buruk sudah seharusnya tidak mendapatkan tempat di masyarakat. “Karena masyarakat berhak memberikan sanksi sosial, apalagi mereka yang akan menjabat di jabatan publik yang akan memberikan pengaruh signifikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata perempuan yang akrab disapa Mita ini, Senin (28/8/2023). Baca selengkapnya di https://www.tribunnews.com/mata-lokal-memilih/2023/08/28/banyak-bacaleg-mantan-terpidana-jppr-parpol-gagal-dalam-pendidikan-politik

## Pages

- [Buku](https://jppr.or.id/buku/): Panduan Pemilu dan Pilkada 2024 JPPR sebagai dari jaringan masyarakat sipil berkewajiban memberikan pemahaman kepada publik berkaitan dengan pengetahuan terkait dengan penyelenggaraan. Buku ini dapat dijadikan salah satu rujukan pemilih dalam meningkatkan literasi kepemiluan guna menghadapi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024. Download Panduan Pendidikan Pemilih Program pendidikan pemilih ini bukan hanya dimaksudkan agar pemilih bersedia datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari yang ditentukan (hari-H), melainkan agar mereka mampu menentukan pilihan atas kehendak sendiri, dengan cara yang benar, dan dengan kesadaran bahwa pilihan mereka akan menentukan masa depan mereka sendiri. Kesadaran ini lazim disebut dengan kompetensi warga (civic […]
- [Selayang Pandang](https://jppr.or.id/selayang-pandang/): Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) merupakan konsorsium lembaga yang memiliki concern dan kapasitas pada pendidikan pemilih dalam rangka penguatan politik masyarakat sipil dan sendi-sendi demokrasi di Indonesia. JPPR digagas dan dibentuk tahun 1999 di Yogyakarta saat politik dan demokrasi di Indonesia sampai pada puncak perubahan yang dikenal dengan era Reformasi Pengalaman Kemitraan JPPR adalah dengan The Asia Foundation pada pada tahun 1999, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 tentang pemantauan, pendidikan pemilih, survey pemilih dan penelitian. Kemitraan dengan JICA FOUNDATION tentang Penyiaran publik pada tahun 2004. Kemitraan dengan UNDP tentang pendidikan pemilih pada tahun 2004 serta kemitraan dengan Partnership […]
- [News and Insights](https://jppr.or.id/news-and-insights/)
- [Hubungi Kami](https://jppr.or.id/contact/): Alamat Seknas Jl. Jeruk No. 34B, RT.12/RW.6, Utan Kayu Utara, Kec. Matraman, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13120 Email : seknasjppr@gmail.com Hotline : +62 811-1010-1998 Silahkan Tinggalkan Pesan
- [Blog Grid](https://jppr.or.id/blog-grid/): Business shah April 20, 2024 Strategies Effective for Digital Market… The digital landscape is vast and ever-changing, presenting for businesses. From… Read More Consulting shah May 7, 2024 Navigating the Multi Digital Landscape … The digital landscape is vast and ever-changing, presenting for businesses. From… Read More Finance shah May 7, 2024 Crafting Your Trendy Digital Marketing … The digital landscape is vast and ever-changing, presenting for businesses. From… Read More Crafting shah May 7, 2024 Revolutionizing Marketing Strategies To… The digital landscape is vast and ever-changing, presenting for businesses. From… Read More Finance shah May 7, 2024 Decoding Ultimate […]
- [Our Projects](https://jppr.or.id/our-projects/): Design Unleashing the Power of Data Idea Securing the Digital Tech World Branding Mastering the Art of Software Branding Navigating the Future of design Design Transform Multi-tech Giants Design Through the Realm of Computing Expert IT Solutions! Offering The Best Real Time Data Solutions! Our success in creating business solutions is due in large part to our talented and highly committed team. Get Started for Free
- [Testimonials](https://jppr.or.id/testimonials/): Eredrik Johanson Financial .INC Softgen a trusted for providing assistants. Initially their main objective was to ensure service they provide these people are loyal to their industry. Félix Lengyel Corporate .INC Softgen a trusted for providing assistants. Initially their main objective was to ensure service they provide these people are loyal to their industry. Stephen Miller Marketing .INC Softgen a trusted for providing assistants. Initially their main objective was to ensure service they provide these people are loyal to their industry. Timothy Paradis Business .INC Softgen a trusted for providing assistants. Initially their main objective was to ensure service they […]
- [Team Details](https://jppr.or.id/team-details/): Marketing Expert Graham Thomas Our success in creating business solutions is due in large part spacially to talented and highly committed team. Having these marketplace to your branded skilled team of designers and developers. Consulting Development Finance Feel free to Write Our Tecnology Experts Our success in creating business solutions is due in large part spacially to talented and highly committed team.
- [Our Team](https://jppr.or.id/our-team/): Félix Lengyel Corporate Erin Robinson Financial Timothy Paradis Marketing Andrea Joseph Cafeteria Stephen Miller Financial Candice Jackson Meteorologist Kristin Castillo Management Angelena Butler Gemologist Engage your customers instantly. Ready to Improve your customer retention rate? Our success in creating business solutions is due in large part spaciallyto talented and highly committed team. Get started for free News and Insights. Our success in creating business solutions is due in large part spacially to talented and highly committed team. Business shah April 20, 2024 Strategies Effective for Digital Market… The digital landscape is vast and ever-changing, presenting for businesses. From… Read More […]
- [Service Details](https://jppr.or.id/service-details/): Great Design That Actually Works! The digital landscape is vast and ever-changing, presenting for businesses. From media platforms to search engine algorithms, the channels through which brands can connect with their audience are diverse and constantly evolving. However, navigating this complex terrain requires more than just a basic understanding of digital tools.In the digital realm, content is king. Whether it’s a captivating blog post, an engaging social media video, or an informative infographic, compelling content is what captures the attention of your audience and keeps them coming back for more. Service Overview: Create & Save your notes with media Automatically […]
- [Our Services](https://jppr.or.id/our-services/): Data Analytics Having marketplace to your branded skilled team of designers and developers. Data Analytics Having marketplace to your branded skilled team of designers and developers. Branding Strategy Having marketplace to your branded skilled team of designers and developers. Digital Marketing Having marketplace to your branded skilled team of designers and developers. User Interface Having marketplace to your branded skilled team of designers and developers. Content Strategy Having marketplace to your branded skilled team of designers and developers. Online Support Having marketplace to your branded skilled team of designers and developers. Shipment & Delivery Having marketplace to your branded skilled […]
- [Home](https://jppr.or.id/): Selayang Pandang Citra Diri JPPR Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) merupakan konsorsium lembaga yang memiliki concern dan kapasitas pada pendidikan pemilih dalam rangka penguatan politik masyarakat sipil dan sendi-sendi demokrasi di Indonesia. JPPR lahir di tahun 1998. Awal mulanya adalah lembaga donor yang prihatin melihat kondisi demokrasi Indonesia yang tampak represif, dalam cengkraman otoritarian dan miskin kebebasan sipil. Akhirnya mereka, The Asia Foundation melalui budi baik USAID memanggil salah satu pegiat perempuan yang berasal dari Lakpesdam NU. Selanjutnya… Visi dan Misi Terwujudnya masyarakat Indonesia yang sadar, berpengetahuan dan partisipatif dalam membangun kedaulatan rakyat. Pemilih Cerdas Demokrasi Berkualitas Literasi Demokrasi […]


[comment]: # (Generated by Hostinger Tools Plugin)