in Calon Legistatif, Pemilu 2014, Sindikasi_Media, Uncategorized

140 Caleg Tolak Dipublikasikan

JAKARTA – Kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memublikasikan riwayat hidup calon anggota legislatif (caleg) tidak berjalan mulus. Ada 140 caleg yang tidak mematuhi langkah tersebut. 


Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan, kebijakan tersebut sebagai terobosan komisioner untuk meningkatkan transparansi, tapi itu tidak diatur oleh peraturan KPU. “Ada 140 caleg yang tidak menyatakan kesediaannya untuk mengisi form riwayat hidup,” kata Husni saat rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Gedung DPR kemarin. 

Menurut Husni tidak ada sanksi bagi caleg yang tidak mengikuti aturan publikasi riwayat hidup tersebut. Namun, dia akan mengalami kerugian karena masyarakat kurang mengenal calon wakilnya. Sebelumnya KPU memublikasikan riwayat hidup para caleg yang masuk daftar calon sementara di laman KPU. Kebijakan tersebut kali pertama dilakukan sejak Era Reformasi. 

Anggota Komisi II DPR Ahmad Muqowam menyayangkan ada caleg yang tidak mau memberikan data riwayat hidup. Data tersebut infor-masi publik yang harus diketahui. “Kokada yang eksklusif. Jangan ada dusta di antara kita,” katanya. Dia mendukung KPU bersikap tegas dalam menerapkan kebijakan tersebut. Tidak boleh memberikan hak-hak istimewa kepada para caleg. 

Sementara itu, anggota Komisi II dari Fraksi Hanura Miryam S Haryani menambahkan, KPU seharusnya tidak mudah terintervensi. Karena itu, semua calon diharuskan memberi data riwayat hidup. Caleg yang tidak mematuhi harus diberi sanksi. “Kan enggak boleh begitu. Kenapa hanya 140. Kalau tidak, ya tidak semua. Bagaimana pemilunya nanti kalau gampang diintervensi,” katanya. 

Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo mengatakan, memang tidak ada kewajiban di dalam undang-undang untuk setiap caleg bersedia memublikasikan riwayat hidupnya. Namun, untuk memenuhi asas transparansi agar publik bisa menilai, para caleg seharusnya mau memublikasikan riwayat hidup mereka. “UU tidak ada mengatur menyertakan biodata, tetapi KPU mengatur tentang rekam jejak caleg, jadi ini suatu progresivitas,” ucapnya.Dia mengakui ketidakbersediaan 140 caleg tersebut hak pribadi. Masyarakat yang akan menilainya terhadap rekam jejak para caleg. 

Sementara itu, Manajer Pemantauan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz menilai, ketidaksediaan para caleh dipublikasikan riwayat hidupnya menjadi bukti minimnya keterbukaan dari caleg tersebut. “Ini preseden yang kurang baik bagi para caleg karena mencalonkan diri untuk menjadi pejabat publik, tetapi sejak awal tidak memberikan semangat utama sebagai pejabat publik yaitu keterbukaan,” ucapnya. 

Menurut dia, dari aspek pengenalan, sesungguhnya para caleg yang tidak bersedia dipublikasikan tersebut sangat rugi. Caleg tidak bisa dikenal pemilih sejak awal karena riwayat hidupnya tidak bisa diakses dari laman KPU. ”Kesempatan caleg tersebut untuk mendapatkan kampanye gratis saat diumumkan riwayat hidupnya di laman KPU tidak bisa dinikmati para caleg tertutup ini,” ungkapnya. 

Terima 50 Masukan Masyarakat 

Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiansyah mengatakan, pihaknya telah menerima 50 masukan masyarakat terkait tanggapan daftar caleg sementara (DCS). Karena itu, hingga saat ini KPU masih terus menunggu tanggapan dari publik lainnya. “Sekarang sudah terkumpul sekitar 50-an tanggapan, masih dikompilasi oleh petugas kami,” kata Ferry. 

Lebih lanjut Ferry mengatakan, penyerahan hasil kompilasi tersebut akan disampaikan kepada masing-masing parpol. Dengan begitu, akan ada bahan evaluasi yang progresif tentang latar belakang caleg yang diusungnya untuk tetap dijagokan atau tidak dalam pemilu mendatang. “Masih ada waktu tiga hari lagi karena setelah 27 Juni akan kita sampaikan ke parpol,” ungkapnya. 

Pengamat masalah pemilu Yus Fitriadi meminta KPU bisa lebih masif mendorong masyarakat untuk mau mengawasi para caleg yang tertera dalam DCS. Caranya tentu bervariasi bisa melalui media massa ataupun turun langsung ke masyarakat. “Akhirnya sedikit yang mengetahui kecuali masyarakat yang terlembaga semacam LSM yang memang fokus mengenai pemilu,” katanya. 

Menurut dia, KPU sebaiknya menggunakan lembaga sosial ataupun pendidikan untuk menyosialisasikan tahapan masukan masyarakat ini. Selain mengajak pemilih pemula untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu, KPU juga bisa menggunakannya sebagai ajang pendidikan politik kepada masyarakat. “Lembaga pendidikan ilmiah lebih kritis diajak untuk mendiskusikan ini (DCS) dan lebih efektif,” ucapnya. dita angga/ dian ramdhani


Post: koran-sindo.com, 26 Juni 2013
Repost: Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)

Post Comment