in Sindikasi_Media, Uncategorized

JPPR Temukan Bacaleg Tidak Lengkapi Persyaratan Administrasi

JAKARTA – Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) merilis hasil temuan terkait bakal calon legislatif (Bacaleg). JPPR menemukan 714 Bacaleg (11%) dari 6.573 yang sama sekali belum menyerahkan dokumen administrasinya.
“Banyak ditemukan partai politik yang menyerahkan Bacaleg dengan tidak disertai seluruh dokumen administrasinya,” kata Koordinator Nasional JPPR Afifudin di kantor JPPR, Jakarta, Minggu (5/5/2013).
Afifudin mengatakan hal itu menunjukkan ketidaksiapan partai politik dalam menyiapkan syarat administrasi pencalonan. Bahkan hal itu menjadi indikasi merekrut bacaleg dari luar partai termasuk kesulitan untuk memenuhi calon 30% perempuan.
Hasil temuan JPPR, tiga partai teratas yang paling banyak tidak menyerakan berkas adalah PKPI (33%), Hanura (23%) dan PKB(19%).
Kemudian terdapat 338 bacaleg (5%) yang belum menyerahkan ijazah. Tiga partai teratas adalah PKS (15%), Nasdem (7%) dan PKPI (7%).
Mereka diantara yang belum memberikan ijazah adalah Munarman (PPP), Agus Purnomo (PKS) dan Andre Hehanusa (PKPI).
“Banyak ditemukan Bacaleg partai politik yang tidak menyetorkan ijazah menjadi indikasi sulitnya Bacaleg dalam melakukan proses kelengkapan administrasi ijazah karena akan melibatkan lembaga pendidikan asal,” katanya.
Kemudian terdapat 293 bacaleg (4 %) yang belum menyerahkan KTP. Tiga partai teratas adalah PKB (9%), PDIP (8%) dan PKS (11%). Bacaleg yang melum menyerahkan KTP yakni Mahardika Rahmawati Soekarno (Nasdem), Ratih Sanggarwati (PPP) dan Ribka Tjiptaning (PDIP).
“Banyak ditemukan bacaleg yang tidak menyetorkan KTP membuktikan ketidakseriusan bacaleg dalam pelengkapan syarat administrasi, padahal KTP adalah syarat yang paling mudah dipenuhi,” ujarnya.
Lalu terdapat 485 bacaleg (7%) yang belum menyerahkan KTA (Kartu Tanda Anggota). Tiga partai teratas adalah PBB (18%), PPP (12%) dan PDIP (11%). Bacaleg yang belum menyerahkan KTA antara lain Tjahjo Kumolo (PDIP), Angel Lelga (PPP) dan Freddy Numberi (Gerindra).
“Banyaknya bacaleg yang tidak menyetorkan KTA mengindikasikan bacaleg bukan kader partai,” ujar Afifudin.
Untuk itu, kata Afifudin, JPPR menyarakan kepada partai politik untuk menyiapkan dan memenuhi segala kelengkapan administrasi yang kurang dan wajib diserahkan.
“Partai politik tidak boleh berleha-leha mengingat waktu perbaikan tidak panjang hingga 22 Mei 2013,” imbuhnya.
JPPR juga meminta Bawaslu serius melakukan pengawasan terhadap partai politik dan KPU disetiap tingkatan.
“Bawaslu juga perlu melakukan tindakan pencegahan untuk mengurangi potensi pelanggaran yang akan terjadi,” tuturnya.
Post: Tribun News, 05 Mei 2013
Repost: Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)

Post Comment