in Pemilu 2014, Sindikasi_Media, Uncategorized

Banyaknya Kasus Korupsi Buat Masyarakat Jengah Hadapi Pilwalkot Bandung

JAKARTA – Dipanggilnya Walikota Bandung Dada Rosada dan mantan Sekda Bandung Edi Siswadi sebagai saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi akan membuat masyarakat jengah menjelang Pilwalkot Bandung 2013.
Akibatnya, kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan pun semakin berkurang, sehingga berdampak pada minimnya keikutsertaan masyarakat dalam memilih.
“Masyarakat sudah bosan dengan pemerintahan korup. Kasus Bansos yang menyeret Kepala Dinas Pemkot Bandung menjadi tersangka dan dipanggilnya Walikota dan mantan Sekda membuat masyarakat Bandung harus segera melakukan gerakan pembersihan,” ucap Koordinator Gerakan Indonesia Bersih Adhie M. Massardi kepada “PRLM”, di Jakarta, Minggu (31/3).
Menurut Adhie pPemerintahan Kota Bandung merupakan contoh kecil dari banyaknya kasus korupsi yang sudah membudaya. Dengan demikian, ia pun pesimistis masyarakat Kota Bandung berantusias menghadapi Pilwalkot apabila calon yang akan dipilih berasal dari kalangan pemerintahan.
Untuk itu, kata Adhie, sudah saatnya gerakan kekuatan civil society untuk melakukan pembersihan. Dia menambahkan, mobilisasi kekuatan sipil untuk bendung para koruptor harus segera dilakukan masyarakat Kota Bandung.
“Masyarakat Kota Bandung merupakan masyarakat berpendidikan tinggi. Maka diperlukan gerakan mobilisasi kekuatan sipil yang berintelektual,” tuturnya.
Sementara itu, Manajer Pemantauan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz mengatakan, sudah pasti status Dada Rosada dan Edi Siswadi menjadikan masyarakat Kota Bandung memberikan penilaian tertentu apakah keterlibatannya akan menjadikan Kota Bandung lebih baik, atau justru sebaliknya.
“Kalau di KPK itu, karena kerjanya memang tidak main-main biasanya meskipun hanya jadi saksi tingkat keterlibatannya tinggi. Jadi, tinggal masyarakat saja yang menilainya,” ucap Masykurudin.
Kemudian, ketika ditanya seberapa besar kasus Bansos ini mempengaruhi suara pemilih pada Pilwalkot Bandung, kata dia, masyarakat pemilih Kota Bandung adalah pemilih yang relatif well informed terhadap situasi politik baik lokal maupun nasional sehingga lebih bisa memberikan penilaian terhadap calon pemimpinnya, termasuk keterlibatan kasus korupsi Bansos ini.
“Jadi, apakah suara keduanya akan terkurangi? Berkurang atau tidak memang tidak bisa dipastikan, karena memang tergantung banyak faktornya,” ucapnya.
Akan tetapi, kata dia, jika JPPR bisa menilai, calon-calon yang terlibat kasus korupsi trennya makin tidak dipilih. Masyarakat pemilih perkotaan semakin cerdas dan tidak lagi bisa dibodohi dengan isu lainnya.
Mengenai tantangannya sekarang ini, kata dia, masyarakat perkotaan, meskipun rata-rata cerdas dalam penilaian terhadap pasangan calon tetapi memang kurang minat dalam melakukan pencoblosan. Dia menambahkan, mereka enggan ke TPS untuk mencoblos sehingga partisipasi rendah padahal mereka mempunyai penilaian yang lebih baik.
“Inilah problemnya Mas. Misalkan saja Pilwalkot di Kota Medan kemarin, partisipasinya tidak sampei 50 persen,” ucapnyam
Oleh karena itu, kata dia, meskipun ini sama sekali tidak diharapkan oleh JPPR, kejenuhan mereka terhadap pilkada yaitu setelah Pilgub Jabar, serta pasangan calon yang terlibat dalam dugaan korupsi serta tren masyarakat pemilih perkotaan yang cenderung tidak ke TPS memang bisa membuat turunnya angka partisipasi. Kata Hafidz, ketiganya penyebab yang sangat signifikan.
“Oleh karena itu, tentu ini tidak hanya tugas KPU Kota Bandung, tetapi semua pihak yang terlibat dalam Pilkada,” ucapnya.
Salah satu caranya, kata dia, memastikan setiap tahapan jauh dari kecurangan dan kalau pun saat ada kecurangan segera ditindaklanjuti dan diselesaikan.
“Mungkin ini salah satu untuk meningkatkan partisipasi, kepercayaan terhadap penyelenggara ditingkatkan dengan menjamin menindak semua pelanggaran, baik administrasi ataupun pidana,” ucapnya. (A-194/A-89)***
Post: Pikiran Rakyat, 31 Maret 2013
Repost: Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)

Post Comment