in Uncategorized

JPPR: Sidang Ajudikasi Bawaslu Berlangsung Relatif Terbuka

Jakarta-Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menilai proses persidangan ajudikasi yang dilakukan Bawaslu selama ini telah berlangsung relatif terbuka karena melibatkan lembaga pemantau dan publik.
“Keterbukaan sidang ditunjukkan dengan pemantau dan publik yang hadir bisa secara langsung mendengarkan proses gugatan partai politik dan jawaban yang disampaikan oleh KPU/KPUD,” kata Manajer Pemantauan JPPR Masykurudin Hafidz melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (10/2).
Dia menilai meskipun tidak seluruhnya dan terlambat, namun hasil putusan persidangan juga telah dimuat di laman resmi Bawaslu. Selain itu dalam pelaksanaan kewenangan barunya ini JPPR memandang Bawaslu menunjukkan usahanya dengan secara maraton melakukan sidang yang simultan.
Masykurudin mengatakan selain terjadi adu data antara partai politik dan KPU/KPUD, sidang ajudikasi juga banyak menemukan KPUD dan tim verifikator melakukan verifikasi faktual keanggotaan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terutama kepada partai politik yang lolos melalui putusan DKPP.
Selain itu waktu yang cukup sempit menjadi faktor kekeliruan KPUD dan tim verifikator dalam melakukan verifikasi.
Dia mengatakan terhadap putusan lolosnya PKPI oleh Bawaslu, JPPR melihat perdebatan tersebut berawal dari logika UU Pemilu tentang sengketa verifikasi partai politik itu yang putusan hasilnya selalu mengarah ke “menolak” gugatan sehingga kemudian ada proses banding ke lembaga yang lain.
“Proses gugatan diawali mediasi ajudikasi ke PTTUN hingga ke MA menunjukkan bagaimana proses ”menolak” hasil itu dijalankan. UU Pemilu kita mempunyai ruang kosong ketika putusan itu berbunyi ”menerima” gugatan partai politik,” ujar dia.
Menurutnya, dengan diterimanya gugatan, maka sesungguhnya tidak ada yang dirugikan. Sementara logika gugatan sengketa diverifikasi partai politik harus sampai ke MA untuk bisa final dan mengikat.
Disisi lain, kata dia, proses ajudikasi diatur oleh UU Pemilu dan kewenangan Bawaslu untuk melaksanakannya.
“Hal ini bagian dari penguatan baru bagi Bawaslu yang sebelumnya hanya dianggap ”tukang pos”. Dengan penuh kesabaran, mari kita menghormati proses gugatan dan sengketa verifikasi partai politik yang memang kita buat berliku dan berjenjang ini,” ujar dia. (*/wij)
Post: Antara Sumbar
Repost: Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)

Post Comment