in Pilgub_Jabar, Sindikasi_Media, Uncategorized

Ini Temuan Masalah dalam Pilgub Jabar

Jakarta – Pemungutan suara Pemilihan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Jawa Barat telah berlangsung pada Minggu (24/2) kemarin. Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) mendapati temuan masalah tentang daftar pemilih saat pemungutan suara berlangsung. Apa saja?
“Pertama, adanya jumlah pemilih tambahan yang ditambahkan oleh petugas dengan tulis tangan, misalnya ditemukan di TPS 3 Tanjungsari, Sumedang dan TPS 07 Situsaeul, Regol, Bandung,” kata Manajer Pemantau Masykurudin Hafidz dalam rilis yang diterima, Senin (25/2/2013).
“Pemilih tambahan ini rata-rata pemilih yang ber-KTP Jabar tetapi tinggal atau kerja di luar Jabar sehingga pada saat pendataan pemilih tersebut tidak didata,” lanjutnya.
Kedua, adanya sejumlah nama pemilih yang dicoret dari DPT karena tidak berhak memilih dan terdapat nama ganda di DPT. Misalnya, ditemukan di TPS 06 Lengkong, Kec Lengkong, di mana terdapat 6 pemilih yang dicoret dan adanya pemilih ganda di TPS 14, Daminggir, Garut.
“Ketiga DPT yang tidak dipasang di papan pengumuman misalnya ditemukan di TPS 07, Lengkong, Kota Bandung; TPS 06 lingkar selatan, kota Bandung; TPS 07 Situsaeul, Regol, Bandung; dan TPS 11, Situsaeuk, Bojongloa Kidul, Kota Bandung,” jelasnya.
Ketiga temuan tentang masalah daftar pemilih itu, menurut Masykurudin menunjukkan bahwa proses pendataan pemilih kaitannya dengan proses pemungutan dalam Pilkada Jabar, masih belum mampu menjamin setiap warga Jabar mendapatkan haknya untuk memilih.
“Keputusan KPU Jabar bahwa pemilih yang ber-KTP untuk bisa memilih harus melapor ke PPS (Panitia Pemungutan Suara) dengan rekomendasi Panwaslu juga menunjukkan proses pendataan yang belum maksimal,” ucapnya.
Meski demikian, ia menuturkan proses pendataan yang bermasalah ini sesungguhnya bisa menjadi pelajaran penting bagi KPU yang saat ini mulai mempersiapkan pendataan pemilih untuk Pemilu 2014.
“Data pemilih Pemilu 2014 mendatang seharusnya tidak hanya bersih dari pemilih hantu tetapi yang lebih penting adalah data tersebut dapat menjamin setiap warga untuk bisa memilih. Tidak ada lagi warga yang punya hak pilih tetapi tidak terdaftar,” tegas Masykurudin.
(iqb/rmd)
Post: News.Detik.com, 25 Februari 2013
Repost: Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)

Post Comment