in Sindikasi_Media, Uncategorized

JPPR: KPU dan Bawaslu Harus Siap Dihujani Gugatan

Banyaknya gugatan itu terjadi terkait verifikasi faktual partai politik.
Koordinator Program Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Yusfitriadi mengatakan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga yang mengawasi seluruh proses penyelenggaraan pemilu akan kebanjiran pengaduan.
Gugatan itu terjadi khususnya pada verifikasi faktual partai politik.
“Begitupun KPU, akan kebanjiran gugatan, terutama oleh parpol yang tidak lolos. Dan sangat mungkin ada fakta-fakta baru yang akan diadukan oleh parpol kepada Bawaslu,” ujar Yusfitriadi. 
“Selain itu, pernah ada preseden perubahan keputusan KPU terkait verifikasi administrasi parpol kemarin, sehingga partai-partai politik yang tidak lolos akan mempunyai harapan ketika mereka mengadukan berbagai masalahnya ke Bawaslu, pada aspek pengaduan.” 
Hal tersebut diungkap Yusfitriadi melalui rilis kepada media, terkait pengumuman hasil verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (8/1) dinihari.
Adapun pada proses pelaksanaan verifikasi faktual partai politik (parpol), lanjut Yusfitriadi, ada beberapa hal yang berpotensi ditemukan permasalahan. 
Di antaranya adalah bahwa secara administratif, format Kartu Tanda Anggota (KTA) partai yang tidak seragam sesuai dengan yang distandarkan oleh peraturan KPU. Misalnya, ada parpol yang KTA-nya tidak mencantumkan alamat lengkap pemegang kartu tersebut.
“Rasionalnya, bagaimana akan memverifikasi faktual, alamatnya saja tidak ada, dan itu lolos sebagai peserta pemilu. Kemudian, terkait dengan keberadaan 50 persen struktur partai di tingkat kecamatan. KPU tidak memverifikasi faktual itu, sehingga bagaimana mungkin bisa mengetahui keberadaannya sesuai perundang-undangan,” terangnya.
Pada sisi keberlangsungan tahapan pemilu, membanjirnya pengaduan-pengaduan ke Bawaslu dan gugatan-gugatan ke KPU dalam bentuk apapun, secara otomatis akan mengganggu kinerja penyelenggara dan akan mengganggu pula tahapan pemilu.
JPPR sendiri, menurut Yusfitriadi, berharap bahwa baik KPU maupun Bawaslu, harus sudah mengantisipasi kondisi tersebut. Dalam arti, tidak seperti pada tahapan verifikasi administrasi kemarin, di mana kelihatannya KPU tidak siap dengan kondisi tersebut.
“Kami berharap kepada masyarakat ataupun partai politik, untuk tidak segan-segan dalam mengadukan berbagai hal, ketika di lapangan ditemukan fakta-fakta pelanggaran. Terutama kalau ada partai politik yang dihambat hak-hak politiknya,” ujarnya pula.
“Kepada Bawaslu juga diharapkan agar serius dalam memproses seluruh pengaduan-pengaduan dari mana pun, serta kepada KPU untuk tidak alergi terhadap protes dan gugatan (dari) semua kalangan,” tutupnya.
Post: Berita Satu
Repost: Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)

Post Comment