in Pemilu 2014, Sindikasi_Media, Uncategorized, Verifikasi Parpol

KPU gagal komunikasi dengan stakeholder pemilu

Jakarta-Konflik internal antara Komisioner KPU dengan Sekretariat Jenderak (Setjen) KPU dinilai sebagai kegagalan KPU dalam membangun komunikasi dengan para stakeholder pemilu.
“Ya, baik dengan kesekretariatan, dengan Bawaslu, dan pegiat pemilu, bahkan antar Komisioner sendiri,” ujar Koordinator Nasional (Kornas) Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Yusfitriadi dalam rilisnya, Kamis (15/11/2012).
Yusfitriadi menambahkan, ada beberapa keterangan yang harus diusut Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi II DPR atas fakta persidangan dugaan pelanggaran kode etik ketua dan anggota KPU beberapa hari lalu
“Terutama, yaitu terkait instruksi komisioner terhadap kesekretariatan untuk tidak memverifikasi keanggotaan parpol dan diserahkan kepada International Foundation for Election System (IFES),” tambahnya.
Menurutnya, fenomena perlawanan ini dinilai secara psikologi jika anggota KPU tidak mempunyai kewibawaan lagi di mata publik. Alhasil, jika konflik internal KPU ini terus berlarut-larut dan tidak segera diselesaikan, akan mengganggu kinerja penyelenggaraan pemilu. 
Dengan adanya perseteruan atau konflik internal KPU tersebut, kata dia, sudah bisa dipastikan budaya kerja akan terganggu. Sehingga sulit untuk bisa meyakinkan parpol, DPR dan masyarakat jika KPU bekerja dengan baik 
“Pada akhirnya semua komponen akan meragukan kualitas pemilu 2014 ini,” jelasnya.
Yusfitriadi juga mempertanyakan data 12 parpol di masing-masing lembaga (KPU, bawaslu dan parpol) untuk dikonfrontasi. Pasalnya mereka dinilai harus memverifikasi ulang dengan melibatkan minimal tiga stakeholder pemilu. 
“Syukur-syukur dilibatkan juga masyarakat dan DKPP. Sehingga masing-masing tidak merasa benar dan kuat dengan datanya sebelum dikonfrontir data tersebut,” pungkasnya.
Post: nasional.sindonews.com
Repost: Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)

Post Comment