in Sindikasi_Media, Uncategorized, Verifikasi Parpol

Baru 18 Parpol Lengkapi Dokumen

JPPR, JAKARTA– Syarat kepengurusan masih menjadi kendala utama partai politik (parpol) untuk melengkapi dokumen administrasi verifikasi. Dua hari jelang penutupan masa pelengkapan berkas syarat ini yang masih belum dipenuhi.

Syarat keanggotaan dan kantor domisili parpol juga menjadi kendala pemenuhan dokumen ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).Komisioner KPU Sigit Pamungkas mengatakan, KPU memberikan toleransi hingga 29 September 2012 agar parpol segera melengkapi dokumen syarat administrasi tersebut.Hingga kemarin baru 18 parpol yang sudah melengkapi dokumen-dokumen tersebut. ”Mayoritas dokumen yang belum dilengkapi parpol antara lain syarat keanggotaan, syarat pengurus di tingkat kecamatan, dan syarat keterangan kepemilikan atau penyewaan kantor sampai dengan tahun 2014.

Ini tetap menjadi kendala utama parpol,” tandas Sigit di Jakarta kemarin. Menurut dia, perpanjangan masa melengkapi dokumen ini dilakukan seiring putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa semua parpol harus diverifikasi. Karena putusan itulah, KPU menambah waktu selama 22 hari bagi parpol untuk menyerahkan dan melengkapi dokumen persyaratan, termasuk kartu tanda anggota (KTA).

Sebanyak 18 parpol yang sudah melengkapi dokumen adalah PPBIB, PPRN, Partai Kongres, PDIP,PPN, PPP, Partai Golkar, Partai Demokrat, PDK, PKNU, PKB, PBB,Partai Hanura, PPPI, PKPB, PDS, Partai NasDem,dan PKS. Mantan Dosen Universitas Gadjah Mada ini mengatakan, tidak ada sanksi kepada parpol yang tidak melengkapi dokumennya sampai batas akhir yang sudah ditentukan.Hanya, setelah 29 September 2012, KPU akan berhenti menerima berkas pemenuhan kelengkapan dokumen.

”Setelah verifikasi administratif selesai, akan diumumkan tingkat kelengkapan dokumen masingmasing partai untuk kemudian partai diminta memperbaiki berdasarkan pengumuman KPU,”paparnya. Komisioner KPU Ida Budhiati mengatakan, verifikasi administrasi ini sebenarnya untuk melihat kedalaman dokumen masing-masing parpol. Kegiatan ini dilakukan sampai 6 Oktober dan akan disampaikan hasilnya pada 7-8 Oktober 2012.

”Selanjutnya, setelah diumumkan,pada 9-15 Oktober, parpol diberikan kesempatan sekali lagi untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen verifikasi administrasi,” terangnya. Pelaksanaan verifikasi faktual, ujarnya, akan dilakukan secara paralel.Verifikasi faktual akan memeriksa kelengkapan kepengurusan partai, domisili parpol, dan keterwakilan perempuan.Proses ini akan digelar pada 26 Oktober sampai 3 November 2012.

”Untuk proses verifikasi di kabupaten/ kota waktunya lebih panjang karena harus memverifikasi faktual keanggotaan parpol. Kami juga memberikan kesempatan parpol untuk memperbaiki hasil verifikasi faktual berdasarkan dokumen yang asli,”tandasnya. Sementara itu,Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz mengatakan, syarat verifikasi kali ini sangat memberatkan parpol.

Bahkan lebih berat dibandingkan persyaratan Pemilu 2009. Karena itu,menurut dia, sangat wajar jika parpol kesulitan dan membutuhkan waktu untuk melengkapi persyaratan tersebut, terutama syarat kepengurusan di kecamatan. ”Ini sepertinya memang dialami oleh semua partai, baik partai baru dan nonparlemen yang sedang berusaha dan mencari kepengurusan baru serta partai lama di parlemen yang juga memang tidak mempersiapkan diri sebelumnya,” katanya.

Semua partai, lanjut Hafidz, memang sempat kelabakan atas syarat kelengkapan administrasi ini.Tidak mudah melengkapi dokumen ini, apalagi bagi partai-partai yang basisnya tidak merata, misalnya hanya kuat di Jawa. ”Misalnya surat keterangan domisili kantor partai yang harus ditandatangani oleh pemerintah kecamatan setempat. Ini sulit sekali didapatkan,” katanya. murey widya

repost: Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)

Post Comment