in Pilgub_DKI, Sindikasi_Media, Uncategorized

Pilgub DKI Masih Dihantui Pelanggaran

JPPR, Jakarta-Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) mencatat adanya beberapa indikasi pelanggaran di hari pencoblosan pemilihan gubernur DKI Jakarta. Keadaan ini menurutnya tidaklah jauh berbeda dari penyelenggaraan putaran pertama.”Penyelenggaraan pemilu putaran pertama dan kedua tidak berubah (masih banyak indikasi pelanggaran),” ujar Manajer Pemantauan JPPR, Masykurudin Hafidz di Jakarta 20 September 2012. 
Pelanggaran-pelanggaran ini umumnya menurut dia berupa pelanggaran teknis penyelenggaraan dilapangan. “Seperti masalah surat undangan yang tidak sampai, DPT, atribut kampanye itu masih ditemui di putran dua ini,” ujarnya
Selain masalah teknis penyelenggaran, JPPR juga menyoroti adanya indikasi politik uang di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. “Soal politik uang ini kita telefon sendiri orangnya. Orang tersebut secara jelas telah diminta untuk memilih pasangan Foke-Nara dengan imbalan Rp 100.000.” katanya
Selain itu, ia mengatakan bahwa di TPS 09, TPS 20, dan TPS 22 Pegangsaan, Jakarta Pusat tercatat adanya indikasi pengarahan massa.”Ada semacam pengarahan kepada warga yang akan memilih dengan memberikan petunjuk ucapan coblos nomor satu (kode jari).”
Meski putaran pertama dan kedua tidak jauh berbeda, ia juga mencatat sedikit perbedaan di putaran kedua, yakni semakin masifnya isu Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA). “Bahkan dimasa tenang sekalipun selebaran-selebaran gelap dan sms-sms negatif secara masif beredar di masyarakat,” ujarnya. 
Atas semua hasi evaluasi pemantauannya, JPPR berniat akan meneruskan temuan-temuannya ke Panwaslu. “Akan kami teruskan kesana agar diproses.”
posting: tempo.co
repost: jaringan pendidikan pemilih untuk rakyat (jppr)

Post Comment