in Pilgub_DKI, Sindikasi_Media, Uncategorized

JPPR: Pelanggaran di Pilgub DKI Harus Diproses

Jakarta Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) meminta pelanggaran di Pilgub DKI Jakarta tidak dilupakan dan harus diproses. LSM ini mengantongi sejumlah bukti pelanggaran.

“Meskipun hasil Pemilu Kada bisa diprediksi oleh hitung cepat dengan hasil yang terpaut jauh tetapi hal ini tidak lantas membuat kita melupakan pelanggaran dan kesalahan proses Pemilu Kada di Jakarta,” ujar Manajer Pemantauan JPPR, Masykurudin Hafidz, di kantor Panwaslu DKI, Jalan Suryo Pranoto Jakarta Pusat, Jumat (21/9/2012).

Menurutnya, pihaknya mendapatkan banyak pelanggaran di TPS selama proses pemungutan suara yang berlangsung pada Kamis 20 September. Setidaknya ada 7 kategori pelanggaran yang dilaporkan JPPR kepada Panwaslu DKI.

Ketujuh pelanggaran yang menjadi temuan JPPR itu yaitu terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT), surat undangan mencoblos, situasi di TPS, adanya atribut kampanye di lokasi TPS, visi misi pasangan calon yang tidak terpasang di TPS, politik uang, dan kampanye hitam.

“Temuan JPPR sebanyak 30 warga tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena tidak terdaftar dalam DPT, kemudian ada empat TPS yang tidak memasang DPT, lalu pemilih yang tidak terdaftar di DPT tetapi boleh memilih di TPS dan pemasangan DPT yang tidak seragam,” ungkapnya.

Terkait surat undangan, JPPR mendapati ada surat undangan yang dibagikan di hari H, yaitu TPS 059 Petamburan dan TPS, 57 Semper Timur. Kemudian ada warga yang tidak memperoleh surat undangan, yaitu di TPS 08 Sumur Batu dan TPS 14 Tebet Timur. Serta surat undangan yang kosong di TPS 22 Sukabumi Utara, Jakpus.

JPPR juga mendapati 10 TPS yang tidak memasang visi misi pasangan calon di TPS, padahal seharusnya visi misi pasangan calon ditempel di tiap TPS. Lalu temuan JPPR mendapati praktek politik uang, yaitu pemberian uang sebesar 100 ribu dari tim pasangan calon nomor 1 di Tanah Abang, Jakarta Pusat.

“Perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendaftaran pemilih, mulai dari prosedur pendataan hingga proses pemutakhiran oleh pemerintah dan penyelenggara pemilu. Kemudian terkait pelanggaran kampanye, perlu juga dilakukan evaluasi terhadap peraturan yang kampanye yang selama ini dijalankan,” kata Masykurudin.

“Pelanggaran adalah pelanggaran, sehingga tetap harus diproses untuk menciptakan Pemilu Kada yang jujur, adil dan kredibel,” imbuhnya.

(bal/aan)

Post: Detik
Repost: JPPR

Post Comment