in Artikel, Uncategorized

Berebut Kuasa di Zona Golput

GOLONGAN putih alias golput menjadi jawara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta putaran pertama yang digelar, 11 Juli 2012 lalu. Angkanya fantastis. Mencapai 2.555.207 pemilih atau 36,7 persen dari total pemilih. Tingginya angka golput tentu menjadi bidikan kubu pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok) dan pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-Nara) yang melesat maju di putaran kedua di ajang suksesi menuju DKI-1. Jika salah satu jawara yang berlaga di Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta Putaran II bisa merebut mayoritas suara golput, maka dipastikan akan memenangkan pertarungan. Karenanya, tim pemenangan kedua pasang kandidat tengah mutar otak untuk mencari cara menggarap dukungan dari pemilih yang golput di putaran pertama.
Komunitas Intelektual Muda Betawi (KIMB) yang menjadi tim sukses pasangan Foke-Nara, bakal mati-matian merangkul warga DKI yang golput. “KIMB akan membangun kekuatan yang lebih strategis untuk mendorong para golput agar memberikan suaranya, serta merangkul secara langsung antara lain pemilih-pemilih pemula,” ujar Ketua KIMB, Ramdan Alamsyah. Sekretaris Tim Sukses Foke-Nara, Budi Siswanto juga menilai, tingginya angka golput menjadi penyebab kekalahan Foke-Nara dalam putaran pertama.
Karenanya, angka golput yang tinggi, mendorong pihaknya untuk berupaya merebut suara golput. Untuk itu, butuh kreativitas dalam menyusun strategi yang difokuskan pada kelompok masyarakat tersebut. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Gede Pasek Swardika juga menyatakan, untuk memenangkan pasangan Foke-Nara, Partai Demokrat berencana membujuk warga yang memilih golput. “Kami sekarang akan merangsang yang golput-golput akan datang karena suara golput, yakin Pak Foke akan menang,” katanya. Meski saat putaran pertama, Foke-Nara kalah suara dibandingkan Jokowi-Ahok yang memperoleh 1.847.157 suara, tidak berarti, jagoannya kalah. “Yang penting sampai injury time bisa menang,” kata dia.
Tim Foke-Nara boleh saja mengklaim telah memetakan beberapa titik yang diketahui banyak pemilih golput. Namun, strategi menggalang dukungan golput juga bakal gencar dilakukan pasangan Jokowi-Ahok. Stretegi Ahok misalnya.
Dia membidik kalangan muda yang diyakini banyak golput saat putaran pertama. Menurut Ahok, dukungan suara pemuda, bakal memenangkan dirinya bersama Jokowi memimpin DKI Jakarta. Karenanya, Ahok mengharap, pemilih muda tidak apatis untuk memberikan suaranya. “Kalau anak muda memberikan suaranya pada kami, maka kami akan menang,” ujarnya.
Langkah lainnya adalah dengan cara door to door (mengetuk pintu) atau menyambangi langsung komunitas pemilih yang golput. Menurut Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) Tjahjo Kumolo, pasangan Jokowi-Ahok telah berkomunikasi dengan masyarakat yang menginginkan adanya perubahan pemerintahan dan percepatan pembangunan.
Menurut dia, masyarakat sudah jenuh dengan berbagai macam permasalahan DKI Jakarta, seperti macet, banjir, dan berbagai macam masalah sosial lainnya. Walaupun demikian, Tjahjo mengaku tidak ingin meremehkan pasangan Foke-Nara. “Mereka terus bangun komunikasi untuk menyerap aspirasi masyarakat. Mudah-mudahan mereka (pemilih yang golput) tergerak hatinya untuk datang ke TPS. Waktu 5-10 menit untuk memberikan hak suara, mempengaruhi sampai lima tahun ke depan,” katanya.
Namun, upaya menggaet suara golput tidak mudah. Alasannya, kelompok golput terdiri dari orang-orang yang apatis terhadap kehidupan politik di negeri ini. Mereka tidak begitu saja percaya dengan jargon dan janji para kandidat. Selain itu, figur dari masing-masing kandidat menjadi penentu bagi masyarakat untuk menentukan pilihan, memilih atau tidak memilih. “Jadi, fenomena soal golput itu terkait dengan bagaimana profil calon yang muncul. Kalau tidak ada yang memuaskan publik, maka tidak akan menarik publik,” kata Ketua Kelompok Kerja Pencalonan KPU DKI Jakarta Jamaludin F Hasyim.
Pemilih yang menganggap tidak ada kandidat yang menarik cenderung bersikap biasa saja dalam menanggapi perhelatan lima tahunan itu. Karena itu, kandidat berperan mengubah mindset para golput. KPU, kata dia, juga telah menyosialisasikan agar pemilih tidak golput. Namun usaha ini perlu dimaksimalkan oleh para kandidat. “Karena suara golput hampir 40 persen itu sangat tinggi,” ujarnya.
Namun demikian, tingginya golput juga tidak terlepas dari kinerja KPU DKI Jakarta sebagai penyelenggara Pemilu. Manajer Pemantauan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) JPPR, Masykurudin Hafidz mengatakan, tingginya angka golput karena KPUD kurang memaksimalkan melakukan sosialisasi visi, misi dan program dari pasangan calon. Hal ini menyebabkan masyarakat pemilih kurang memahami visi, misi dan program para calon dan karena itu enggan mendatangi tempat pemungutan suara (TPS).
“Secara resmi, KPUD memang baru sekali mengadakan debat publik pasangan calon selama masa kampanye,‘ katanya. Padahal, Masykurudin menyatakan, Pasal 24 dalam peraturan KPU No 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menjelaskan bahwa pelaksanaan debat pasangan calon dapat diselenggarakan oleh KPU Provinsi disiarkan langsung oleh media elektronik, dilaksanakan paling banyak 5 (lima) kali,‘ ujar Manajer Pemantauan JPPR, Masykurudin Hafidz.
Dia juga menilai, KPUD tidak mencetak visi, misi, dan program pasangan calon dalam satu buku atau media sejenis secara khusus dan membagikan sebanyak-banyaknya ke masyarakat pemilih Jakarta. Ketiadaan informasi visi, misi dan program yang lengkap dan berimbang yang dicetak dalam satu buku ini, kata Masykurudin, membuat masyarakat kekurangan informasi dalam mempertimbangkan calon yang akan dipilih. Padahal, Pasal 15 dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa dalam rangka pendidikan politik, dapat memfasilitasi penyebarluasan materi kampanye dan sosialisasi kampanye yang meliputi visi, misi, dan pasangan calon.
Masykurudin juga menilai, kampanye tim pasangan calon yang mengerahkan kekuatan massa tidak efektif memberi pendidikan politik para pemilih. “Kampanye dengan cara unjuk kekuatan dukungan dengan penggalangan masa seperti ini justru kontraproduktif dan membuat masyarakat tidak simpatik,” ujarnya. Masykurudin juga menilai, pemasangan alat peraga kampanye oleh tim pasangan calon tidak membuat masyarakat antusias. “Masyarakat justru tidak paham akan visi, misi dan program dari pasangan calon, tetapi justru sebaliknya, membuat masyarakat pemilih semakin malas dan apatis untuk datang mencoblos ke TPS,”ujarnya.
M. Yamin Panca Setia/Fransiskus Saverius Herdiman/Nofrita

Sumber: Jurnas, 26 Juli 2012

Post Comment