in Sindikasi_Media, Uncategorized

Transparansi Penggunaan APBD DKI Kabur

JPPR, Jakarta-AKTIVIS yang tergabung dalam Forum Peduli Pemilukada DKI Jakarta 2012, kemarin menyampaikan sikapnya. Para aktivis tersebut berasal dari dari elemen LEAD Institute Universitas Paramadina, Indonesia Budged Center (IBC), Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), PBHI Jakarta dan KIPP Jakarta. 
Mereka menyerukan lima sikap sebagai bentuk keprihatinan. “Kami menuntut transparansi penyelenggaraan pemilukada. Menjelang pemilukada, transparansi penggunaan APBD cenderung kabur dan tertutup, terutama terkait informasi dan dokumen anggaran, termasuk dana kampanye dan DPT,” terang Ketua KIPP DKI Jakarta Wahyu Dinata, Senin (25/6).
Selain itu, badan publik penyelenggara pemilukada juga cenderung tidak siap. Karena belum tersedianya PPID dan kategori informasi yang bisa diakses setiap saat. Ataupun berkala untuk setiap tahapan pemilukada. “Untuk itu, kami mengajak segenap lapisan masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana APBD dan transparansi penyelenggara Pemilukada DKI Jakarta 2012. Agar dapat mendorong proses Pemilukada DKI Jakarta yang transparan dan berintegritas,” bebernya.
Kemungkinan terjadinya politisasi APBD Pemilukada oleh incumbent dan kandidat lainnya perlu diawasi secara ketat. Politisasi anggaran sering dilakukan dengan memanfaatkan pos-pos belanja pada APBD yaitu Belanja Hibah (BH) dan Belanja Bantuan Sosial (BBS). Belanja hibah 2012 dialokasikan sebesar Rp 1,37 triliun atau naik 8 kali lipat dibanding alokasi tahun 2007 sebesar Rp 177 miliar. “Meski dalam 5 tahun terus-terusan cenderung meningkat, tetapi kenaikan hingga 215 persen dua tahun menjelang pilkada menimbulkan pertanyaan besar, apakah untuk kepentingan ormas atau terkait dengan upaya pemenangan bagi calon tertentu dalam pemilukada,” ungkap Wahyu.
Pihaknya juga meminta Panwaslu DKI Jakarta bersikap tegas. Tidak memihak, dan bekerja maksimal dalam pengawasannya. “Ketegasan itu dapat diwujudkan dengan menindaklanjuti temuan selebaran yang mengadu domba, memberi sanksi tim kampanye yang melanggar aturan dan meresahkan masyarakat, mengotori fasilitas publik, dan mencuri start jadwal kampanye,” bebernya. 
Forum Peduli Pemilukada DKI Jakarta 2012 juga mendesak Pemprov DKI Jakarta, dalam hal ini Satpol PP DKI Jakarta, untuk bersikap netral. Serta segera melakukan pembersihan terhadap alat peraga “narsis” para calon yang sudah mengganggu tata keindahan kota. 
Adapun yang keempat, mereka memperingatkan setiap pihak agar bertindak secara fair, menghindari black campaign. Dan melakukan tindakan yang mendukung terselenggaranya pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2012 secara jujur, adil, demokratis, dan damai, bukan hal yang sebaliknya. “Kami mengajak segenap masyarakat untuk menolak segala aktivitas yang berbau politik uang dan segera melaporkannya kepada pengawas pemilu jika menemukan hal tersebut di lingkungannya masing-masing. Jangan ambil uangnya, jangan pilih orangnya,” pungkas Wahyu. (dai)

Sumber: JPPN, 26 Juni 2012

Repost: Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)

Post Comment