in Sindikasi_Media, Uncategorized

Pemilu Tak Memberikan Pendidikan Politik

Jakarta, Kompas – Pemilihan umum seharusnya merupakan sebuah proses pendidikan politik bagi rakyat. Namun, yang terjadi di Indonesia hanyalah penggalangan massa dan tidak lepas dari jual-beli suara. Kenyataan ini memprihatinkan, terlebih lagi banyak calon wakil rakyat atau kepala daerah yang kompetensinya diragukan.
”Belum lagi hubungan kepala daerah dan wakil kepala daerah, 80 persen pasti berkonflik. Urusannya apalagi kalau bukan soal besaran kontribusi, siapa yang menyumbang lebih besar, siapa yang lebih populer,” kata pengamat politik J Kristiadi dalam diskusi ”Pemilu yang Lebih Baik: Pengelolaan, Pengadaan dan Keterwakilan” di Jakarta, Kamis (17/2).
Diskusi yang diselenggarakan oleh The Asia Foundation dan Kemitraan Australia Indonesia tersebut menghadirkan pembicara Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Daniel Zuchron, Sekretaris Jenderal Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) Yuna Farhan, dan Direktur Pusat Kajian Politik (Puskapol) Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Sri Budi Eko Wardhani.
Daniel Zuchron melaporkan hasil Pemantauan 10 Pemilu Kepala Daerah 2010 yang dilakukan oleh JPPR. JPPR menemukan beberapa hal yang harus dibenahi, antara lain soal daftar pemilih tetap (DPT), pencalonan kepala daerah yang belum demokratis, sosialisasi pemilihan kepala daerah belum substansial, aspek logistik, dan juga penegakan hukum yang masih lemah.
DPT merupakan persoalan teknis yang bernilai politis. Dinilai teknis karena permasalahan DPT bermuara pada kemampuan penyelenggara memastikan data pemilih secara akurat. Dinilai politis karena DPT sering menjadi alat sandera kelompok politik untuk mempersoalkan keabsahan hasil pemilu dan pilkada.
”Tidak ada satu pun daerah yang tidak mempunyai masalah DPT,” kata Daniel.
Yuna Farhan menyampaikan rekomendasi dari Seknas FITRA bahwa anggaran pemilu bisa dihemat dengan mengurangi jumlah petugas KPPS, standardisasi unit cost, juga mengoptimalkan jumlah pemilih per TPS. Makin besar jumlah pemilih per TPS, makin hemat belanja penyelenggara.
Terkait dengan keterwakilan perempuan, Puskapol UI merekomendasikan untuk mengidentifikasi perempuan kelas menengah untuk mau terjun ke dunia politik dan memperkuat kapasitas mereka yang menyangkut hal-hal yang terkait dengan politik elektoral.
Langkah lain, menggalang perempuan yang saat ini duduk di legislatif serta mendorong mereka untuk selalu membangun komunikasi dan memberikan perhatian terhadap kepentingan konstituennya untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa pilihan terhadap perempuan bermanfaat bagi kehidupan mereka. Dengan begitu, mereka pun tidak perlu ragu memilih perempuan dalam pemilu berikutnya.(LOK)

Post Comment