#RilisJPPR: Catatan Pelaksanaan Pilkada 2017
in Release

#RilisJPPR: Catatan Pelaksanaan Pilkada 2017

CATATAN PELAKSANAAN PILKADA 2017

Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)

  1. ANGGARAN PILKADA

Pembiayaan Pilkada bersumber APBD menjadi permasalahan karena fiskal yang bervariasi. Ruang fiskal berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Bukan Pajak, serta Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terdapat daerah yang biaya penyelenggaraanya cenderung tinggi dan daerah yang anggaranya rendah. Penyelenggaran Pilkada pada APBD berdampak pada ketidakadaan standarisasi anggaran Pilkada.

Pilkada lewat APBD acapkali melahirkan tarik menarik kepentingan antara aktor-aktor daerah dalam pembahasan anggaran Pilkada. Aktor kunci dalam pembahasan anggaran terdiri dari Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, DPRD, dan KPU di daerah sebagai kuasa pengguna anggaran. KPU dapat tersandera dengan penentuan anggaran Pilkada karena bergantung pada persetujuan kepala daerah yang seringkali juga merupakan calon petahana, serta partai pendukungnya di DPRD.

Anggaran Pilkada bersumber dari APBD membuat besaran objektif anggaran tiap daerah menjadi tantangan tersendiri. Merupakan hal wajar jika besaran anggaran Pilkada ditentukan varibel jumlah pemilih, keadaan geografis seperti dataran tinggi/rendah juga daratan/perairan, status tingkat administrasi, dan kekhususan konteks daerah. Perbedaan dari keadaan ragam variabel itu yang menjadi pembeda anggaran Pilkada suatu daerah lebih besar atau lebih kecil.

SELENGKAPNYA: Download di Sini

Post Comment