in Berita, Uncategorized

Pelanggaran Makin Tak Terkendali

MAKASSAR– Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel, terus menuai sorotan. Penyebabnya, lembaga penyelenggara itu terkesan membiarkan pelanggaran.

Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Sulsel Zulfikarnain Tallesang menuding, semakin tidak terkendalinya pelanggaran yang dilakukan partai politik dan caleg disebabkan lemahnya pengawasan dari KPU dan Bawaslu. “Hampir semua caleg (calon legislatif) curi start kampanye. Sebagian mereka kurang paham aturan karena sosialisasi KPU lemah. Begitu juga tindakan pencegahan dan pengawasan, Bawaslu yang lalai,” tuding Zulfikarnain, kepada KORAN SINDO di Makassar, kemarin.
Di samping itu, kata Zulfikarnain, para caleg sangat leluasa memasang atribut peraga lebih dari satu di setiap wilayah, serta tidak terkendali memuat iklan sosialisasi di media massa. JPPR menilai, KPU dan Bawaslu tidak tegas menegakkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 (perubahan atas PKPU No. 01/2013) tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan PKPU Nomor 17 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
Padahal aturan ini sudah disosialisasikan sejak lima bulan terakhir. Menurut dia, seharusnya pihak penyelanggara tidak membiarkan pelanggaran tersebut. Hanya saja, baik KPU maupun Bawaslu, seakan tidak melakukan antisipasi. Seperti memberikan tindakan tegas kepada yang terbukti melanggar dan memasang kembali alat peraga. “Sebenarnya KPU-Bawaslu sudah paham kalau banyak melanggar. Tapi itu tadi, mereka seakan lalai. Makanya, harus tegas dalam mengimplementasi aturan mereka sendiri,” tambah dia.
Pantauan KORAN SINDO, di hampir semua kabupaten/ kota, atribut peraga caleg masih marak terpasang, terutama di Makassar. Padahal, jika mengacu di aturan, baik parpol, maupun caleg hanya diperkenankan memasang satu atribut ukuran spanduk di setiap wilayah. Namun kenyataannya, pemasangan alat peraga justru banyak lebih dari satu. Bahkan, caleg masih leluasa memasang atribut di papan reklame, seperti yang terpasang di Jalan Pengayoman.
Selain itu, sebagian menempatkan atribut dalam bentuk baliho dan benner di jalan-jalan. JPPR menegaskan, penyelenggara seakan tutup mata dengan banyakanya pelanggaran tersebut. Padahal, di peraturan yang mereka buat sendiri, jelas diatur mengenai tanggal batas waktu pengiplementasian peraturan. Seperti pembatasan alat peraga, sudah berlaku sejak 27 September 2013. “Itu untuk KPU. Sedangkan Bawaslu dan jajarannya, itu juga sudah diatur mengenai batas waktu kampanye, yakni Maret 2014. Tapi kenyataannya, sudah banyak caleg kampanye sana- sini. Ini ada apa dengan pengawasan Bawaslu,” kata dia dengan nada bertanya.
Terkait tudingan JPPR, Ketua Bawaslu Sulsel Laode Arumahi menampik bila pihaknya seolah membiarkan pelanggaran. Menurut dia, sejak awal, Bawaslu sudah menginstruksikan panwaslu kabupaten/kota, untuk menginventarisir berbagai dugaan pelanggaran, seperti zonasi kampanye. “Cuma dulu kita terhambat di penetapan zona kampanye di setiap daerah pemilihan. Tapi, tetap kita jalan melakukan pendataan caleg atau parpol yang diduga melanggar,” jawab Arumahi, saat dikonfirmasi.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel Iqbal Latief juga mengklaim, pihaknya terus melakukan berbagai sosialisasi terkait dengan aturan baru. Bahkan, sebagiandaerahsudahmelakukan penertiban alat peraga, bersama pemerintah setempat. “Sosialisasi tetap jalan, dan berulangkalijugakitasampaikan kepada pesertapemilumengenai sanksi bila ada yang melanggar,” pungkas Iqbal, secara terpisah.

Post Comment