in Sindikasi Media, Uncategorized

JPPR Dorong KPU Perbaiki Website Resminya

JPPR, Pantau Pemilu,
JAKARTA – Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memperbaiki website resminya. Tampilan website disertai informasi yang mutakhir akan membuat publik mengetahui banyak perkembangan proses pemilu.
capture laman web kpu
(www.kpu.go.id)
image: www.jppr.org – pantau pemilu
Deputi Koordinator JPPR, Masykurudin Hafidz kepada wartawan di Jakarta, Kamis (26/12/2013), mengaku ada beberapa hal yang perlu diindahkan KPU terhadap website resminya baik tampilan, konten berita, dan informasi lainnya.
“Karena penggunaan website dapat mempermudah, mempercepat dan memperluas setiap informasi yang butuhkan oleh siapapun tentang pelaksanaan Pemilu 2014. Maka itu KPU perlu meningkatkan pengelolaan data dan informasinya, baik pengelolaan isi maupun tampilannya,” ujar Masykurudin.
JPPR mencontohkan beberapa hal yang perlu KPU perbaiki dalam websitenya, pertama soal menu-menu yang ditampilkan harus selalu mutakhir. Bagi menu yang sudah melewati kadaluarsa sebaiknya dihapus saja misalnya menu Pengumuman CPNS, Lomba Maskot dan Jingle dan Kepastian Terdaftar di Pilkada.
Kedua, merapikan rubrikasi. Dalam menampilkan menu sebaiknya tidak tumpang tindih sehingga terlihat tidak rapi bahkan berantakan. Misalnya menu data pemilih di mana setiap tahapan perbaikan ada menunya sendiri (DPS, DPSHP dan DPT). Sebaiknya menu-menu ini disatukan saja dalam menu Data Pemilih baru didalamnya ditambahkan sub-menu.
“Demikian juga menu Perpustakaan KPU, sebaiknya menu diisi diisi penuh dengan dokumentasi milik KPU baik berupada buku, majalah dan sejenisnya yang bisa dibaca dalam bentuk PDF,” sambungnya.    
Ketiga, kata Masykurudin, menu yang baik mampu meningkatkan partisipasi pemilih. Karena hal tersebut dapat menjadi wahana interkasi yang intensif. Misalnya setiap berita dan informasi dipastikan terdapat kolom komentar, adanya kolom media sosial yang dapat digunakan pembaca untuk menyebarkan informasi tersebut, kolom pusat pengaduan yang sistemik dan pendaftaran relawan demokrasi secara online.
“Kehendak KPU untuk meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan tahapan Pemilu patut diapresiasi. Dan itu, perlu diawali dengan pengelolaan website yang rapi, interaktif dan terorganisir,” terangnya.
Post: Tribun News, 26 Desember 2013
Repost: Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)

Post Comment