in Sindikasi Media, Uncategorized

JPPR : 2014, Tahun Penentuan Integritas Pemilu

Contoh Surat Suara Pemilu 2014 - JPPR Pantau Pemilu 2014
Petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukan contoh surat suara pada rapat lanjutan singkronisasi desain dan supervisi pengkajian desain surat suara di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, Jakarta, Senin (30/12). Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerima hasil validasi specimen surat suara Pemilu dari Partai Politik (Parpol) peserta Pemilu 2014 untuk kemudian diadakan perbaikan sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. (sumber: Antara/Reno Esnir)
JPPR, Pantau Pemilu, 
Jakarta – Deputi Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz, menegaskan, pada tahun 2014, integritas penyelenggara pemilu paling menentukan.
“Peristiwa besar tentang seleksi kepemimpinan akan berlangsung sepanjang tahun 2014. Sebagai tahun politik, pemilihan anggota legislatif serta presiden dan wakil presiden menghabiskan hampir seluruh tenaga untuk mewujudkan hasil Pemilu yang demokratis dan berkualitas,” kata Masykurudin, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (31/12)
Menurutnya, belajar dari pengalaman sepanjang 2013, integritas para penyelenggara Pemilu dari KPU hingga KPPS, dari Bawaslu hingga PPL, menjadi tantangan paling besar terhadap proses Pemilu. Adanya kekhawatiran Pemilu berjalan tidak benar-benar mencerminkan suara rakyat.
Oleh karena itu, menjaga integritas penyelenggaraan terutama menjamin suara rakyat untuk benar-benar terwakilkan kepada partai politik dan calon yang menjadi pilihan pemilih adalah tugas utama sepanjang 2014.
Cara menjaga integritas tersebut diantaranya, yakni tahan terhadap setiap intervensi. Sekuat apapun godaan dari pihak manapun yang ingin merusak hasil Pemilu tidak akan ada artinya jika penyelenggara Pemilu mampu menolaknya.
“Tinggalkan kebiasaan lama yang buruk, karena sebesar apapun uang yang ditawarkan sesungguhnya tidak sebesar harga kemurnian suara pemilih,” ucapnya.
Pelaksanakan tahapan Pemilu, menurut Masykurudin, tidak sekedar karena mendapatkan honor, tetapi bagian dari panggilan nurani. Menjadi penyelenggara Pemilu bukanlah seperti mencari pekerjaan tetapi juga pengabdian dan pelayanan ke masyarakat pemilih.
“Keterlambatan menerima honor misalnya karena anggaran belum turun sama sekali tidak mempengaruhi kualitas pelaksanaan tahapan Pemilu,” sindir Masykurudin.
Kemudian, menanamkan pemahaman bahwa Pemilu bukan hanya seleksi kepemimpinan tetapi juga perihal masa depan. Penting untuk memberi pelajaran kepada generasi penerus bagaimana mengelola Pemilu yang jujur, adil dan transparan.
Post: Berita Satu
Repost: Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) – JPPR, Pantau Pemilu 2014

Post Comment