in Sindikasi_Media, Uncategorized

Golput Di Pemilukada, Sikap Kritis Atau Apatis (1)

Golongan Putih’ (Golput) menjadi wacana klasik kehidupan politik di negeri manapun, terma-suk Indonesia saat ini. Secara konstitusional, pilihan golput tidak memiliki konsekuensi hukum, selain konsekuensi moral dalam komunitas masyarakat tertentu. Menjelang Pemilukada Kaltim 2013, wacana golput kembali menyeruak ke permukaan. Ada lontaran pernyataan di masyarakat katakan kalau tidak ada yang bisa dipercaya, ‘ngapain’ repot ke kotak suara. Pertanyaannya, apakah pernyataan itu benar?, belum tentu.

Dalam perhelatan akbar, Pemilu di dunia manapun, selalu saja dijumpai kelompok masyarakat tidak menentukan pilihan alias golput, baik Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada), Pemilihan Legislatif (Pileg) maupun Pemilihan Presiden (Pilpres). Pemilukada adalah hajatan besar bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Pesta rakyat lima tahun ini merupakan harapan seluruh masyarakat. Masa depan Kaltim akan ditentukan pada 10 September 2013.

Beberapa akademisi mengata-kan golput dapat dikategorikan dalam 3 kelompok. Pertama, orang golput karena faktor teknis. Golongan ini adalah mereka yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Penyebabnya bisa karena kesalahan KPU dalam pendataan, pemerintah setempat atau orang bersangkutan. Bisa saja mereka sudah terdaftar, tapi dalam hari ‘H’ ada keperluan tidak bisa ditinggalkan, sehingga mereka tidak hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kedua, golput karena faktor ekonomis. Orang yang golput karena alasan ini biasanya karena pekerjaan, mereka tidak bisa meninggalkan aktivitas untuk mencari nafkah bagi keluarganya.

Golongan ini didominasi pedagang kecil, karyawan dengan upah harian dan pekerja serabutan lainnya. Ketiga, golput karena faktor politis, mereka yang merasa tidak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tidak percaya bahwa Pemilukada akan membawa perubahan dan perbaikan untuk masa depan mereka yang lebih baik.  Masyarakat bisa jengah, bosan dan apatis terhadap pesta demokrasi yang dianggap hanya menguntungkan pejabat dan elite politik semata. (*)

Jawaban dari kelompok pertama, apabila seseorang golput karena faktor tekhnis tentu orang tersebut tidak dapat disalahkan, malah KPU lah yang patut disalahkan selaku panitia penyelenggara. Selanjutnya kelompok kedua pun demikian, mereka terpaksa tidak memilih karena memiliki prioritas untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, kedua kelompok ini agaknya dapat dimaklumi apabila mereka termasuk dalam golput.

Namun yang menarik untuk kita telaah adalah kelompok selanjutnya, kelompok ketiga. Orang yang mengaku termasuk dalam kelompok ini akan mengatakan “tidak memilih adalah pilihan saya”, namun sesungguhnya apakah orang-orang ini mengerti dan sadar bahwa apa yang dia lakukan itu termasuk sikap kritis atau malah sikap apatis (tidak peduli). Apabila yang dilakukannya itu merupakan sikap kritis atas ketidakpuasannya dengan calon-calon yang ada, lantaran ia memahami betul secara mendalam siapa orang-orang yang mencalonkan diri tersebut, baik kehidupannya, keluarganya, moralitasnya, agamanya, kepemimpinannya dan lain – lain, alasan dia mungkin dapat diterima, dan tentunya itu merupakan haknya untuk memilih abstain/golput, terlepas dari kewajiban moral kita untuk bijaksana dengan memilih yang terbaik diantara yang buruk tersebut.

Selain alasan itu, orang-orang tersebut tidaklah masuk kedalam kategori golput karena sikap kritis, namun hanya akan masuk kedalam kategori golput karena sikap apatis, ketidakpeduliannya dalam menentukan siapa pemimpinnya kelak dapat dilihat dengan pengetahuannya terhadap siapa calon-calon pemimpinnya, bagaimana program kerja atau visi misinya, bahkan apabila orang tersebut sampai tidak tahu kapan penyelenggaraan Pemilukada, maka dia termasuk apatis yang parah. Untuk orang-orang seperti itu, sudah sepantasnya ia tidak berhak untuk menuntut jalannya pemerintahan kelak, ia tidak berhak untuk demo di jalan raya lantaran pemimpin saat itu buruk.

Sedikit flashback kebelakang menengok sejarahnya, golput pada awalnya adalah “gerakan moral” yang dicetuskan pada 3 Juni 1971 di Balai Budaya Jakarta, tepatnya satu bulan sebelum dilaksanakannya pemilihan pertama pada masa Orde Baru. Semenjak dilaksanakannya pemilu pertama tahun 1955 angka golput cenderung terus naik. Bila dihitung dari pemilih tidak datang dan suara tidak sah, golput pada pemilu 1955 sebesar 12,34%. Pada pemilu 1971, ketika golput dicetuskan dan dikampanyekan, justru mengalami penurunan hanya 6,67%. Pemilu 1977 golput sebesar 8,40%, 9,61% (1982), 8,39% (1987), 9,05% (1992), 10,07% (1997), 10.40% (1999), 23,34% (Pemilu Legislatif 2004), 23,47% (Pilpres 2004 putaran I), 24,95% (Pilpres 2004 putaran II).

Menurut catatan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), dari 26 Pemilu kepala daerah tingkat provinsi yang berlangsung sejak 2005 hingga 2008, 13 pemilu gubernur ‘dimenangi’ golput. Artinya, jumlah dukungan suara bagi gubernur pemenang Pemilukada kalah ketimbang jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya. Pemilukada DKI Jakarta misalnya. Jumlah masyarakat yang tidak memilih mencapai angka 39,2%. Nilai ini setara dengan 2,25 juta orang pemilih, sementara sebagai pemenang, Fauzi Bowo hanya dipilih oleh 2 juta orang pemilih (35,1%). Preseden peningkatan dan kemenangan golput dalam pemilu tentu menjadi beban bagi kita semua khususnya bagi para pejabat dan politisi di negeri ini baik itu beban politis maupun psikologis, kendati jumlahnya melampaui pemenang, golput tidaklah membatalkan hasil pemilu. Tapi secara substantif, tingginya dan bahkan kemenangan golput menunjukkan kurangnya legitimasi dan kepercayaan rakyat terhadap pemilu dan pemenang.

Setiap saat dalam hidup, kita selalu dihadapkan dengan pilihan. Seseorang yang pandai dalam memilihlah yang akan berhasil dalam menjalani hidupnya. Pilihan bukan tanpa konsekuensi, sekecil apapun urgensi pilihan kita akan selalu ada akibat yang menyertai. Semakin dekat dengan Pemilukada, semakin banyak pertanyaan seperti, siapakah yang akan dipilih, apa konsekuensi dari pilihan ini, bagaimana kalau pilihan saya kalah, bagaimana kalau menang, dan yang paling penting kalau saya memutuskan untuk memilih sudah betulkah pilihan saya? Pertanyaan ini mungkin banyak berkecamuk dikepala para pembaca, mungkin juga tidak. Tapi yang pasti dalam menentukan pilihan bukanlah suatu hal yang mudah dan bukan pula tanpa konsekuensi seperti yang sudah penulis ungkapkan diatas, apalagi dalam Pemilukada yang mana suara kita akan turut menentukan masa depan daerah kita. Bahkan ada seorang yang mengatakan bahwa apabila kita memilih pemimpin yang zalim, maka kita juga termasuk orang yang zalim. Zalim atau tidaknya seorang penguasa tidak bisa terlihat saat mereka masih berstatus sebagai calon penguasa tapi baru terlihat setelah mereka betul-betul terpilih menjadi penguasa. Dan apa yang telah kita lakukan itu (memilih calon) tidak lain merupakan sebuah bentuk usaha dan kepedulian kita demi Kalimantan Timur yang lebih baik. Satu hal lagi yang tidak kalah penting untuk kita ingat bahwa, siapapun calon yang memenangkan Pemilukada Kaltim 2013 nanti, itulah pemimpin kita, oleh karenanya mari kita kawal pelaksanaan Pemilukada dengan aman dan damai.


Post: Koran Kaltim, 02 September 2013
Repost: Jaringan pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)

Post Comment