in Pilgub Jatim, Sindikasi_Media, Uncategorized

Pertarungan “Rawe Rantas Malang Putung”

Cagub Jatim No 4 dan Cagub No 1 2013
Khofifah Indar P (Cagub Jatim No. 4) dan Sukarwo (Cagub Jatim No. 1)
Bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), hajatan pemilihan gubernur (Pilgub) di Jawa Timur (Jatim) sangat strategis. Provinsi itu, dari pemilu ke pemilu, merupakan kantong utama suara partai berbasis massa kaum nahdliyin tersebut. Diloloskannya pasangan Khofifah Indar Parawangsa-Herman Suryadi Sumawiredja lewat putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjadi tonggak penting bagi PKB dalam menatap Pemilu 2014. 

Wakil Sekretaris Jenderal PKB, Hanif Dhakiri, mengaku ketar-ketir ketika pencalonan Khofifah-Herman dibatalkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim di detik terakhir pencalonan. Padahal, mesin partai sudah dipanaskan sedari dulu untuk memenangkan duet Khofifah-Herman. Untungnya, angin politik masih berembus ke kubu Khofifah. Lewat putusan DKPP, optimisme menguasai gelanggang Pilgub kembali menyala. “Kami bersyukur pada akhirnya pasangan Mbak Khofifah-Herman diloloskan,” kata Hanif.


Baginya, gonjang-ganjing menjelang penetapan calon pasangan gubernur dan wakil gubernur adalah sebuah pelajaran sangat berharga untuk penguatan demokrasi di Tanah Air. Sebuah pelajaran bahwa hak konstitusional warga negara tak boleh diganjal-ganjal dan tak boleh dibunuh. “Diloloskannya pasangan Khofifah-Herman menandai babak baru pemulihan demokrasi di Jatim,” kata dia. 


Ia berharap, dari Pilgub Jatim, semua pihak bisa belajar untuk dewasa dalam politik. Kepada KPU, sebagai penyelenggara, ia juga berharap ke depan memegang teguh independensinya. “PKB berterima kasih kepada semua pihak, terutama DKPP dan KPU, yang memberikan keputusan terbaik dalam rangka menyelamatkan demokrasi di Jatim,” kata Hanif.


Begitu Khofifah resmi bisa berlaga lagi, partainya langsung menghidupkan mesin. Jejaring partai di Jatim diperintahkan menyosialisasikan Khofifah-Herman ke simpul-simpul basis massa. Yang pasti, kata Hanif, seluruh kekuatan kaum nahdliyin terus dikonsolidasikan untuk memenangkan Khofifah-Herman. Baginya, Khofifah adalah satu-satunya calon gubeurnur dari kalangan NU. Ini momentum terbaik bagi warga NU untuk memiliki gubernur sendiri.


PKB, tegas dia, akan all out bekerja memenangkan Khofifah-Herman. Bahkan, Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, sudah memerintahkan seluruh mesin politik partai, termasuk para caleg PKB di semua tingkatan, wajib menyosialisasikan dan memenangkan Khofifah-Herman di daerah pemilihan masing-masing. Kini, jalan kemenangan Khofifah-Herman sudah terbuka.


“Ini saatnya bagi semua kader PKB dan segenap warga NU Jatim untuk cancut tali wondo, rawe-rawa rantas malang-malang putung memenangkan Khofifah-Herman,” kata Hanif.


Harus Diantisipasi

Politisi PKB lainnya, Marwan Jafar, mengatakan partainya akan memprioritaskan penguatan jejaring saksi dalam Pilgub nanti. Belajar dari kejanggalan dalam proses pencalonan, tentunya kemungkinan kecurangan harus diantisipasi. Karena itu, selain konsolidasi, sosialisasi, penguatan jejaring partai menjadi salah satu prioritas dalam memenangkan Khofifah-Herman.


Dalam Pilgub Jatim, empat pasangan bakal berlaga. Pertama, duet Eggi Sudjana-Muhammad Sihat jalur yang maju lewat jalur perseorangan. Kedua, pasangan Bambang DH-Said Abdullah yang dijagokan PDI-P. Ketiga, pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf yang diusung Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Gerindra, PAN, PKS, Hanura, PKNU, PPP, PDS, dan PBR, serta aliansi partai nonparlemen. Keempat, Khofifah-Herman, yang didukung PKB dan empat parpol nonparlemen. 


Seperti diketahui, menjelang penetapan calon, terjadi gejolak politik, dengan dibatalkannya pasangan Khofifah-Herman, oleh KPU, karena adanya dukungan ganda. Dua partai pendukung Khofifah, yakni Partai Kedaulatan dan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia, memberikan dukungan ganda. Atas pembatalan itu, kubu Khofifah melawan dengan menggugat KPU Jatim ke DKPP dan PTUN. 


Dalam sidang DKPP, hak konstitusional Khofifah diperintahkan untuk dipulihkan. Tak hanya itu, DKPP juga menonaktifkan tiga komisioner pemilihan Jatim, yaitu Najib Hamid, Agung Nugroho, dan Agus Mahfud Fauzi. Cerita politik pun mencatatkan Khofifah-Herman akhirnya bisa berlaga dalam Pilgub Jatim dengan nomor urut empat.


Bagi kubu Soekarwo-Saifullah, majunya Khofifah justru jadi berkah. Khatibul Umam Wiranu, Ketua DPP Partai Demokrat, yang juga salah seorang tim sukses Soekarwo-Saifullah, mengatakan itu saat berbincang-bincang dengan Koran Jakarta, kemarin. 


Majunya Khofifah justru membuat Demokrat dan partai koalisi pendukung Soekarwo semakin ringan. “Ini semakin meringankan kerja politik ketimbang jika hanya ada dua pasangan cagub-cawagub dari parpol,” kata dia.

Menurut dia, segala kemungkinan telah dihitung dengan cermat. Asumsinya, bila Khofifah tak berlaga, suara pendukungnya bisa beralih ke kubu Bambang DH, jago dari PDI-P. Tetapi, dengan kembali masuknya Khofifah ke arena pertarungan, suara limpahan untuk Bambang DH bisa terkurangi.


“Kami justru lebih optimistis, dari awal kami sudah ngitung kok, lebih berat bila pertarungan hanya dua pasangan calon yang berasal dari partai. Satu pasangan kan dari perseorangan,” kata Khatibul.


Bagi Demokrat, Pilgub Jatim sangat strategis karena ini adalah pemilihan terakhir di Pulau Jawa menjelang dihelatnya Pemilu 2014. Ini akan jadi cermin bagi Demokrat dalam menyongsong hajatan besar, Pemilu 2014. Karena itu, Demokrat akan all out memenangkan Soekarwo-Saifullah. “Kami tak ada strategi khusus. Kan secara reguler, selama empat tahun, Pakde Karwo, kepemimpinannya sudah dirasakan oleh rakyat Jatim,” kata dia.


Duet Soekarwo-Saifullah juga, kata Khatibul, adalah duet maut yang ideal bagi Jatim. Soekarwo merepresentasikan kelompok nasional religius, sementara Saifullah mewakili kelompok religius yang nasionalis. Jadi, duet ini duet yang merepresentasikan dua kekuatan besar yang mendominasi masyarakat Jatim.


Jatim, kata Khatibul, merupakan barometer politik Tanah Air. Sebab dari sisi jumlah pemilih, Jatim merupakan salah satu lumbung suara terbesar di Indonesia. Dari sisi politik, dinamika politik Jatim sangat dinamis. Ini ditandai dengan banyaknya capres dan cawapres yang berasal dari wilayah ini. “Dengan dua sisi ini saja bisa dinyatakan bahwa Pilkada Jatim adalah barometer dari Pilpres 2014 yang akan datang,” kata dia.


Sementara itu, peneliti senior Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo, melihat dari sisi peta pemilih, Jatim adalah provinsi yang pemilihnya memang didominasi kaum santri atau kalangan NU. Di provinsi inilah basis terbesar kaum nahdhiyin berada. Basis terbesar kedua di Jatim adalah kelompok nasionalis. Namun, dalam pemilihan secara langsung, pilihan kaum nadhiyin tidak selalu linier kepada kandidat yang berasal dari kaum nadhiyin. 


“Artinya, belum tentu semua warga nadhiyin 100 persen akan memilih kandidat atau partai yang berasal dari kalangan NU. Begitu pula pemilih nasionalis belum tentu 100 persen memilih kandidat atau partai yang berasal dari kalangan nasionalis,” kata mantan peneliti Lingkaran Survei Indonesi (LSI) tersebut.


Menurut Karyono, dalam sistem pemilihan langsung, kemenangan tidak hanya ditentukan oleh sentimen ideologis atau ikatan primordialisme. Masih ada variabel lain yang turut menentukan kemenangan. Namun, yang kerap terjadi, faktor ketokohan kandidat yang mampu memikat hati pemilih lebih dominan pengaruhnya dalam memenangi pemilihan dibanding partai maupun organisasi kemasyarakatan. 


Oleh karena itu, pemenang Pilgub Jatim kali ini juga akan ditentukan sejauh mana kandidat mampu memikat hati pemilih. “Memang jika kita lihat peta pemilih pada Pilgub Jatim kali ini, suara pemilih NU kemungkinan akan terbelah, terutama ke pasangan Khofifah-Herman dan Soekarwo-Saifullah,” kata dia.


Tetapi tidak menutup kemungkinan sebagian suara NU juga akan tersebar ke pasangan Bambang DH – Said. Begitu pun basis nasionalis, akan tersebar, terutama ke pasangan Bambang DH – Said dan Soekarwo-Saifullah. Sebagian bisa jadi tersebar juga ke pasangan Khofifah-Herman. Dari kondisi terakhir pasca keputusan DKPP, pasangan Khofifah diuntungkan dengan pemberitaan media yang secara tidak langsung mem-branding Khofifah sebagai figur yang teraniaya. 


“Namun, pasangan Sukarwo-Saifullah tetap diuntungkan karena posisinya sebagai kandidat petahana. Calon incumbent tentu lebih banyak memiliki instrumen pemenangan, asalkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja incumbent masih tinggi,” kata dia. 


Manajer Pemantauan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Masykurudin Hafidz, menyoroti tentang putusan DKPP, terutama penonaktifan tiga komisioner pemilihan Jatim. Putusan DKPP itu mengisyaratkan kualitas penyelenggaran Pilkada masih buruk, terutama di Jatim. “KPU Jatim sebagai penyelenggara memang memegang peranan kuat untuk menentukan kualitas baik buruknya proses pilkada,” kata Masykurudin.


Dengan kuatnya kewenangan yang dimiliki KPU di daerah, penyalahgunaan rentan terjadi, terutama dalam tahapan pencalonan. Dan itu terbukti di sidang-sidang DKPP itu. Tahapan pencalonan, kata Masykurudin, adalah tahapan paling krusial karena tahapan ini menentukan kepemimpinan daerah. Sekaligus ruang potensial bagi KPU Daerah untuk mengatur siapa saja yang bisa bertarung dengan dukungannya masing-masing. 


Untuk menciptakan penyelenggaraan pilkada yang demokratis dan berkualitas, yang salah satu ukurannya adalah para calon yang bertarung mencerminkan aspirasi dan representasi masyarakat, dimulai dengan proses perekrutan anggota KPUD yang tidak hanya wajib memiliki pengetahuan kepemiluan yang cukup, tapi juga mampu menjaga kemandirian sehingga nantinya bebas dari intervensi siapa pun. KPU Daerah harus mempu menjaga etika penyelenggara pemilu dengan berlaku jujur dan selalu sejalan apa yang dikatakan dengan yang dijalankan.


Standar kinerja yang dibuat KPU ini bisa dipakai sebagai standar dan indikator dalam setiap tahapan Pilkada itu, apakah bernilai baik atau buruk. Penilaian itu, menurut Masykurudin, dapat dilaksanakan dalam dua kategori, yaitu kelembagaan dan kesesuaian dengan perundang-undangan. 


“Apakah proses penyelenggaraan pilkada telah sesuai dengan ketentuan undang-undang dan menciptkan proses demokrasi lokal yang berkualitas dan individu. Dan apakah para anggota KPUD telah menjaga kemandirian, berintegritas, dan memunyai sikap pelayanan kepada masyarakat pemilih,” tutur dia. ags/P-3


Post: koran-jakarta.com, 08 Agustus 2013
Repos: Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)

Post Comment