in Sindikasi_Media, Uncategorized

JPPR: Hai penyelenggara Pemilu, jangan gadaikan etikamu!

Deputi Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Masykurudin Hafidz menyatakan, keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberikan sanksi terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur (Jatim) merupakan sebuah pelajaran bagi penyelenggara Pemilu.
Dikabarkan sebelumnya, aduan yang dilakukan oleh pasangan calon (Paslon) Khofifah Indar Parawansa-Herman Suryadi Sumawireja sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jawa Timur telah dikabulkan yang sebelumnya digugurkan oleh KPU Provinsi Jatim.
Keputusan DKPP menjatuhkan sanksi peringatan kepada Ketua KPU Provinsi Jatim, Andry Dewanto Ahmad serta merehabilitasi Sayekti Suwandi dan memberhentikan sementara ketiga Komisioner KPU Provinsi Jatim Najib Hamid, Agung Nugroho dan Agus Mahfud Fauzi.
“Memberikan pelajaran penting bagi KPU dan juga Bawaslu bahwa menjaga etika perilaku penyelenggara Pemilu adalah dengan berlaku jujur, menjaga kemandirian dan integritas,” ujar Masykurudin kepada wartawan di Jakarta Kamis (01/08/2013).
Menurut Masykurudin yang juga sebagai Deputi JPPR ini, selain pengetahuan dan keterampilan teknis kepemiluan yang wajib dimiliki penyelenggara Pemilu, yang jauh lebih penting adalah menjaga independensi dan kemandirian sehingga bebas dari intervensi siapapun dan pengaruh apapun.
“Ke depan, dalam pelaksanaan Pemilu legislatif akan sangat tinggi godaan-godaan politik kekuasaan dan iming-iming material karena peserta Pemilu akan semakin banyak,” terangnya.
Masykurudin beranggapan, sebanyak dan segencar apapun godaan politik dan materi, apabila penyelenggara Pemilu menjaga kejujuran, kemandirian dan integritas maka hasil penyelenggaraan Pemilu dapat dipertanggung jawabkan.
“Keyakinan masyarakat untuk percaya terhadap penyelenggaraan Pemilu semakin meningkat,” pungkasnya.@yuanto

Post Comment