in Sindikasi_Media, Uncategorized

Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) : Seleksi Komisioner KPUD Rawan Intervensi

Proses seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum di daerah (KPUD) dinilai sebagai salah faktor utama yang membuat kualitas para komisionernya rendah. Sejak awal, proses perekrutan calon komisioner rawan intervensi dan konflik kepentingan.
Akibatnya, KPUD diisi orang-orang yang tidak memiliki kapasitas memadai sebagai penyelenggara pemilu di daerah dan rawan diintervensi kekuatan politik tertentu. Masyarakat di daerah pun dirugikan, karena pilkada yang diselenggarakan KPUD menghasilkan kepala daerah yang jauh dari harapan, sehingga gagal menyejahterakan masyarakat di daerah.
Demikian rangkuman pandangan Manajer Pemantauan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz,  kepada Progresivenews, Senin (12/8) dan Selasa (13/8). Mereka menanggapi banyaknya komisioner KPUD yang dipecat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), yang mencapai 95 orang, sepanjang 2013.
Masykurudin Hafidz menjelaskan, seleksi anggota KPUD terutama di daerah-daerah yang tingkat keterbukaan informasinya rendah, sangat rentan terhadap intervensi. Proses intervensi terjadi sejak perekrutan menjadi anggota KPUD, di mana keterpilihannya juga berdasarkan siapa dibawa siapa.
“Aspek siapa dibawa siapa inilah yang kemudian mempengaruhi pelaksanaan tahapan pilkada. Karena masing-masing anggota kemudian mempunyai utang budi kepada pihak yang meloloskannya itu,” kata Masykurudin, Selasa (13/8).
Menurutnya, aspek lain yang menyebabkan kualitas komisioner KPUD sangat rendah adalah soal dukungan anggaran. Dalam pelaksanaan pilkada, dukungan anggaran dari Pemda membuat KPUD tidak independen. Sebab, umumnya pasangan yang maju dalam pilkada datang dari kalangan birokrasi dan legislatif.
“Dua hal inilah setidaknya yang menjadikan proses melahirkan kepemimpinan daerah menjadi terganggu,” ucap pengamat Pemilu itu.
Oleh karena itu, dalam menjamin independensi KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota, memang KPU perlu membuat sebuah standar kinerja yang mampu menciptakan mekanisme hukuman. KPU harus melibatkan pihak luar dalam perekrutan, yaitu tim seleksi.
“Kinerja KPUD perlu dijaga dengan membuat standar penilaian apakah proses penyelenggaraan pilkada sesuai dengan ketentuan dan menciptakan proses demokrasi lokal yang berkualitas, serta apakah para anggota KPUD telah menjaga kemandirian dan mempunyai sikap pelayanan yang sama kepada semua pihak yang ikut pilkada,” ujarnya.
Masykurudin juga menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sengketa pilkada yang belum mampu memberi efek jera terhadap komisioner KPUD.
“MK jangan hanya fokus pada hasil penghitungan suara, tetapi harus melihat secara menyeluruh proses penyelenggaraan pilkada. MK perlu memberikan pelajaran ke publik bahwa pilkada bukan hanya persoalan kalah menang. Tetapi juga bagian dari proses demokratisasi kita di tingkat lokal yang harus dijalankan secara substansif,” katanya.
Dampak dari kinerja KPUD yang lemah, di bidang eksekutif, terjadi krisis kepemimpinan. Pembangunan menjadi lamban karena krisis kepemimpinan paling parah justru terjadi di level kabupaten/kota, level yang menjadi kekuatan otonomi daerah. Sejumlah riset menunjukkan, 85 persen otonomi daerah gagal karena rendahnya kualitas kepala daerah. Pemilihan langsung bupati dan wali kota justru menghasilkan pemimpin yang kurang berkualitas. Sebagian besar bupati dan walikota terbelit korupsi.
Ini semua terjadi karena KPUD gagal menjadi filter yang baik. KPUD tidak bekerja dengan independen dan adil, melainkan justru menjadi agen kandidat tertentu.Cfs
Post: progresivenews.com, 13 Agustus 2013
Repost: JPPR

Post Comment