in Sindikasi_Media, Uncategorized

JPPR Desak KPU Uji Publik Sistem Informasi Data Pemilih

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) untuk menghimpun semua data pemilih. Namun, publik masih tanda tanya soal operasional dan ketahanan kwalitas Sidalih.
Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), M Afifuddin meminta KPU segera melakukan uji publik terhadap opersional dan kwalitas Sidalih. Jangan sampai, di kemudian hari mendapat gugatan karena belum teruji.
“Karena belum diuji publik, Sidalih sebagai sistem yang dipakai dalam pendataan pemilih akan menyisakan kecurigaan publik tentang bagaimana cara kerjanya,” ujar Afifuddin dalam diskusi, ‘Daftar Pemilih, Masalah dan Solusinya,’ di Formappi, Jakarta, Kamis (25/7/2013).
Afifuddin menambahkan, masalah yang kerap muncul dalam penggunaan sistem ini berdasar temuan JPPR, antara lain karena penyelenggara kurang dibekali pengetahuan untuk penggunaannya, sulit mengunduh data karena lambatnya jaringan.
“Sebagai sebuah sistem, Sidalih dikhawatirkan publik yang banyak mempertanyakan hasilnya nanti. Jika saja publik tidak mengetahui bagaimana sistem ini dioperasikan,” tambah Afifuddin.
Wakil Ketua Komisi II, Arif Wibowo menambahkan, Sidalih yang ada memang harus diuji dengan sistem yang Kementerian Dalam Negeri dalam mendata jumlah penduduk karena memiliki tiga kriteria yakni berdasar antara lain retina, sidik jari.
“Apakah juga mampu Sidalih mendeteksi penggelembungan jumlah pemilih. Makanya kita tanya soal Sidalih, apa bisa kontrol data pemilih. Sistemnya apa yang dipakai untuk Sidalih ini. Apakah sistemnya akurat. Kalau KPU pakai instrumen apa?” Tanya Arif.
Memang, dalam sistem Kemendagri, semua data penduduk tercantum dengan latarbelakang pekerjaan seperti TNI, dan Polisi. Namun, agar tak terulang masuk sebagai pemilih, KPU harus menyortirnya. Di sinilah gunanya pemutakhiran data pemilih.
Anggota KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengaku dalam waktu dekat akan melakukan uji publik setelah data pemilih terekapitulasi semua secara nasional. Saat ini sudah 77persen data pemilih masuk Sidalih.
“Nanti akan kita uji publik, termasuk bagaimana proses awal-akhirnya. Lalu soal data berkelanjutan. Itu kan selalu putus dari setiap pemilu ke pemilu berikutnya sehingga terus membutuhkan dana,” kata Ferry.
Menyoal analisa potensi ganda, kata Ferry, salah satu faktornya karena ada KTP lama dan e-KTP. Untuk menguranginya, KPU akan mendeteksi lintas kabupaten dan nasional soal pemilih ganda, dan mekanisme kerjan sebenarnya sangat sederhana.
“Sekarang kita mau ubah mekanismenya dari coklit (pencocokan dan penelitian data pemilih) di lapangan, kita langsung input ke sistem. tapi nyatanya banyak yang mengerjakan secara manual,” ujarnya.
Post: Tribun News, 25 Juli 2013
Repost: JPPR

Post Comment