in KAP, Pemilu 2014, Sindikasi_Media, Uncategorized

Koalisi Amankan Pemilu Buka Posko Pengaduan Pemilu

Koalisi Amankan Pemilu, Rabu, membuka posko pemilu untuk menampung masukan masyarakat terkait dengan daftar calon sementara (DCS) anggota DPR, DPD, dan DPRD yang telah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum.
Koalisi Amankan Pemilu merupakan gabungan dari sejumlah LSM pegiat pemilu, antara lain, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), dan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi).
“Kami dari menginisiasi Posko Pengaduan Pemilu 2014 guna memberikan fasilitas bagi masyarakat dalam menyampaikan masukan mereka terhadap calon anggota legislatif,” kata Koordinator JPPR Muhammad Afifudin di Jakarta, Rabu.
Masyarakat dapat menyampaikan saran dan kritik terhadap seluruh caleg, baik di DPRD, DPD, maupun DPR, melalui surat elektronik (koalisi.amankan.pemilu2014@gmail.com), Twitter (@pospemilu), Facebook (poskopengaduanpemilu), serta telepon atau pesan singkat ke nomor 081213147833.
“Kami menunggu masukan dari masyarakat paling lambat Minggu, 24 Juni, untuk kemudian diolah secara komprehensif,” kata Sunanto dari JPPR.
KPU telah mengumumkan DCS ke publik melalui website masing-masing kantor KPU agar masyarakat yang mengetahui ada kekurangan di caleg tertentu dapat melaporkannya.
Hasil masukan yang diterima Posko Koalisi Amankan Pemilu nantinya akan diserahkan juga ke KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami berharap dan mendorong lembaga penyelenggara pemilu mampu memvalidasi temuan-temuan itu,” tambahnya.
Seluruh jaringan LSM yang tergabung di Koalisi tersebut juga diimbau untuk menindaklanjuti temuan-temuan laporan terhadap caleg DPRD untuk kemudian diolah secara koordinatif dengan pusat.
“Masing-masing LSM ini punya jaringan di daerah, sehingga kami ingin mendorong masukan dari rekan-rekan terkait catatan para caleg itu,” kata Veri Junaidi dari Perludem.
Masukan publik tersebut diperlukan untuk memberikan penilaian terhadap para calon wakil rakyat terkait dengan dokumen ijazah, kesehatan, dan persyaratan lain. (*/jno)
Post: Antara, 19 Juni 2013
Repost: Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)

Post Comment