in Calon Legistatif, Sindikasi_Media, Uncategorized

Kehilangan Dapil, Bukti Lemahnya Pengawasan Parpol

JAKARTA — Empat partai politik terancam kehilangan seluruh bakal caleg yang diusungnya dari suatu daerah pemilihan karena tersandung persoalan kuota keterwakilan perempuan. Pengamat pemilu dari Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Yus Fitriadi, menilai kasus tersebut disebabkan kesalahan parpol sendiri.
“Ini kelemahan parpol yang tidak pengawal. Seharusnya mereka day to day mengecek ke KPU mengenai berkas calegnya,” kata Yus saat ditemui di Komisi Pemilihan Umum, Selasa (11/6/2013).
Yus menambahkan, lemahnya pengawasan disebabkan pula karena parpol sibuk mengurusi urusan internal partainya. Namun, ia tak menampik kemungkinan kelalaian KPU dalam melakukan verifikasi.
“Minimnya pengawalan parpol terhadap proses verifikasi KPU menjadi kesalahan paling dominan dibandingkan kelalaian KPU saat memverifikasi berkas. Tetapi sangat mungkin ada juga kelalaian yang dilakukan KPU,” katanya.
Seperti diketahui, di dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 telah diatur syarat minimal keterwakilan perempuan di dalam pemilu di setiap daerah pemilihan, yaitu sebesar 30 persen. Tidak hanya persoalan kuota saja, KPU juga menerapkan zipper system yang memungkinkan posisi caleg perempuan untuk menduduki nomor urut atas. Sebagai contoh,zipper system dapat digambarkan di mana di dalam setiap tiga caleg yang diusung parpol harus ada seorang caleg perempuan.
Karena aturan ini, empat parpol terancam kehilangan kesempatan meraup suara dari sejumlah dapil, yaitu Partai Gerindra untuk daerah pemilihan Jabar IX, PPP untuk dapil Jawa Barat II dan Jateng III, PAN dapil Sumbar I, dan PKPI untuk dapil Jabar V, Jabar VI, dan NTT I.
Post: Kompas dot com, 12 Juni 2013
Repost: Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)

Post Comment