in Artikel, Uncategorized

Dilema Partai Dakwah

Kasus suap impor daging sapi yang melibatkan mantan presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) dan Ahmad Fathanah menjadi drama politik yang sangat menarik untuk dinikmati. Bertambah sedap setelah kasus ini juga dibumbui keterlibatan wanita-wanita cantik yang diduga menerima aliran dana kasus tersebut. Memang para petinggi PKS sudah melokalisir persoalan ini, bahwa perempuan-perempuan cantik itu adalah persoalan Fathanah seorang, bukan persoalan LHI, apalagi PKS. Sementara Fathanah “bukan kader” PKS.
Namun apa lacur, masyarakat sudah terlanjur mengaitkan bahwa antara LHI, Fathanah, PKS, perempuan, dan korupsi daging sapi adalah satu paket, tidak bisa dipisah-pisah.
Inilah resiko yang musti ditanggung oleh PKS. Pilihannya untuk menarik agama dalam panggung politik praktis, membawa konsekuensi yang sangat besar. Bandingkan bila yang melakukan hal serupa adalah partai
lain yang tidak membawa-bawa agama dalam perilaku politiknya, mungkin tidak ada “olok-olok” dari masyarakat. Karena masyarakat terlanjur menyimpulkan, politik itu kotor, sementara agama adalah bersih. Politik itu hitam, agama itu putih. Olok-olok masyarakat ini tidak sepenuhnya salah, karena pelibatan agama dalam wilayah publik memang beresiko besar, terlebih jika yang ditarik itu persoalan agama yang bersifat privat, semisal persoalan keyakinan (aqidah). Karena apa yang diyakini sesama muslim tentang Tuhan, nabi atau hari akhir, misalnya, tidak mungkin bisa diseragamkan antara satu orang dengan yang lain. Pun demikian dengan persoalan yang bersifat komunal-keumatan seperti soal-soal peribadatan (doa, salat, puasa, haji dan
yang terkait dengannya). Ini adalah persoalan privat yang tidak boleh ditarik-tarik untuk masuk ke wilayah publik. Ini adalah murni persoalan privat karena masuk dalam kategori hukum agama tentang keluarga (al-ahwal al-syahsiyat). Dengan dalih apa pun, negara tidak berhak mengerahkan polisi untuk, misalnya, memaksa seseorang menjalankan salat atau puasa. 
Ini berbeda dengan persoalan publik semisal muamalat (etika perdata), jinayat (pidana), dan siyasah (etika mengelola kekuasaan dan kekayaan negara). Agama mestinya harus hadir untuk memberikan pencerahan. Namun apa mau dikata, para kader partai pada persoalan publik ini justru “teledor”. Kasus video porno atau usulan “beberapa” kader untuk membubarkan KPK beberapa waktu lalu misalnya, adalah sedikit bukti tentang ketidakpahaman para kader dalam menempatkan pelibatan agama di wilayah publik. Dampaknya pun bisa ditebak, dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat, partai ini lebih sering mengedepankan pendekatan hukum ketimbang pendekatan moralitas dan etika. Jika hukum bertumpu pada kekuasaan, maka moralitas bermuara pada kesadaran dan kesalehan. Padahal semua kita tahu, hukum dan kekuasaan itu cenderung berorientasi penyelewengan. Karena itu tidak heran, begitu partai ini melakukan kesalahan, masyarakat pun langsung mencibirnya.
Inilah fatamorgana politik yang sedang ditampilkan PKS. Mereka membungkus permainan politiknya dalam balutan agama, sehingga pendidikan politik yang diberikannya pun tidak mendidik. Pertama, banyak orang kemudian tertipu karena telah memberikan penilaian yang kurang berimbang antara PKS dengan partai lainnya. PKS dalam banyak analisa, masih ditempatkan bukan layaknya partai politik, yang rakus dengan jabatan (kekuasaan), penuh manipulasi, dan tidak peduli dengan nasib masyarakat. Partai ini masih dianggap semacam organisasi kemasyarakatan, yang berdakwah, melakukan sesuatu dengan ikhlas, tidak punya pamrih, tidak berpikir tentang jabatan, dan sangat peduli dengan nasib masyarakat. Padahal (kedua), sebagai sesama partai politik, mestinya kita memberikan analisa dan perspektif yang sama terhadap semua partai, meskipun variablenya berbeda. Semua partai yang ada di negeri ini, harus diakui belum bisa memainkan segenap fungsi dan peran strategisnya, menjadi wadah bagi perjuangan politik untuk menyejahterakan masyarakat secara umum. Partai masih dipakai sebatas sebagai alat perjuangan untuk menyejahterakan diri dan kelompoknya sendiri. Kebutuhan berpartai masih sebatas sebagai tujuan, bukan sebagai sarana. Akibat paling menakutkan dari keadaan semacam ini adalah timbulnya “sesat pikir” dalam tubuh masyarakat. Kehidupan serba kekurangan yang selalu dihadapi masyarakat justru disikapi oleh partai dengan membuat jargon-jargon palsu yang meninabobokan. Kelihatan menjanjikan perubahan dan menunjukkan keberpihakan pada rakyat kecil, tetapi sesungguhnya hanyalah pepesan kosong yang berisi kebohongan.
Sekarang, masihkan kita berpikir bahwa PKS berbeda dengan partai lainnya, yang bersih dan tidak doyan kekuasaan? Perlu disadari bersama, tantangan terbesar seorang pendakwah (termasuk juga partai dakwah) adalah menjalankan apa yang diucapkannya. Firman Allah tegas menyatakan: “kaburo maqtan ‘indallahi an taqulu mala taf’alun”. Allah murka besar terhadap orang yang bisa bicara dan mengetahui hukum atau ilmu
suatu amal tetapi tidak dilaksanakan. Jadi, jangan pernah menyampaikan kebajikan jika hidup kita masih bergelimang dengan kebusukan. Jangan mengajak hidup bersih, jika perilakunya masih korup.
PENULIS ADALAH TRAINER JARINGAN PENDIDIKAN PEMILIH UNTUK RAKYAT (JPPR) JAKARTA

Post Comment