in Calon Legistatif, Sindikasi_Media, Uncategorized

32 Persen Caleg DPR Berasal Dari Jakarta

Jakarta: Calon anggota legislatif yang tersebar di seluruh daerah pemilihan (dapil) masih banyak yang tersentral dan bermukim di DKI Jakarta. Demikian dikatakan Manajer Pemantauan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz, Jakarta, Kamis (20/6).

“Dalam Daftar Calon Sementara (DCS) yang diumumkan oleh KPU untuk masing-masing partai politik tergambar banyak sekali calon sementara yang tinggal atau beralamat di daerah provinsi lain. Jakarta paling banyak menyumbang penempatan calon disemua daerah pemilihan,” kata Masykurudin.

Bedasarkan data yang diolah JPPR dengan menghilangkan tiga dapil DKI Jakarta, dari total 6.550 orang nama dalam DCS DPR RI yang diumumkan oleh KPU, ditemukan sebanyak 2.100 calon atau 32% calon sementara yang tinggal atau beralamatkan di Jakarta mencalonkan di daerah pemilihan luar Jakarta.

Dari jumlah temuan tersebut Partai Demokrat mempunyai calon paling banyak yaitu 248 calon (44%) dari seluruh total daftar calonnya, diikuti Partai Golkar 234 calon (42%), Partai Hanura 230 calon (40%), PDIP 202 calon (36%), Partai Gerindra 186 calon (34%), PAN 174 calon (32%), PKPI 164 calon (31%), PPP 160 calon (30%), PBB 160 calon (29%), Partai NasDem 141 calon (25%), PKB 136 calon (24%) dan PKS 65 calon (13%).

“Banyaknya calon yang datang dari Jakarta ini menunjukkan sistem rekruitmen pencalonan masih sangat sentralistik dan elitis,” kata Masykurudin.

Partai politik, lanjutnya, tidak mempertimbangkan aspek pengalaman terhadap situasi sosial setempat dan kedekatan emosional dengan konstituen, sehingga daftar calon sementara ini kurang mencerminkan representasi dari jiwa pluralitas, peta masalah, dan kepentingan di masing-masing daerah pemilihan.

Di sisi lainnya, daftar calon sementara ini menjadi preseden tentang besarnya biaya kampanye yang akan dikeluarkan. Sebab, partai politik dan calon jelas membutuhkan biaya tambahan untuk kampanye terutama akomodasi dan transportasi.

“Apabila partai politik dan calon mengambil jalan pintas dengan memasang iklan dan alat peraga, itu akan berakibat pada aspek kedekatan secara sosial emosional semakin tipis,” katanya.

Oleh karena itu, Masykurudin berharap partai politik mengaktifkan kantor-kantor di daerah untuk meningkatkan kegiatan politik dan pendidikan pemilih. “Dengan demikian mereka bisa melakukan komunikasi dan menyerap aspirasi konstituen secara langsung untuk menjadi catatan dalam merumuskan program kerakyatannya,” tukasnya. (Fox)


Post: metrotvnews.com, 20 Juni 2013
Repost: Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)

Post Comment