in Sindikasi_Media, Uncategorized

Partai Mesti Realistis Pilih Caleg

JAKARTA – Partai politik diminta tidak memaksakan diri mencalonkan bakal calon legislator yang terbukti tak siap maju. Partai harus memprioritaskan untuk mencalonkan orang yang siap dan berkualitas. Demi kemudahan proses pencalonan ini, partai sebaiknya tidak perlu susah payah dan bersikap realistis saja. 
“Jangan memaksakan diri yang pada akhirnya menyulitkan diri sendiri. Belenggu ini disebabkan oleh tindakan partai politik yang terlalu memaksakan diri untuk memaksimalkan memenuhi jatah kursi di setiap daerah pemilihan,” kata Deputi Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Masykurudin Hafidz, di Jakarta, Minggu (12/5). 
Banyaknya kekurangan kelengkapan berkas administrasi yang harus dipenuhi oleh partai politik untuk memenuhi seluruh syarat pencalonan menjadi belenggu tersendiri bagi salah satu pilar demokrasi tersebut. Partai tidak mempertimbangkan kelengkapan berkas administrasinya sehingga yang terjadi bakal calon kedodoran oleh setumpuk kewajiban untuk melengkapi berkasnya.
Masykurudin menyarankan sebaiknya seleksi saja para bakal calon berdasarkan kesiapannya menyerahkan kelengkapan berkas. Jika sulit untuk melengkapi, sebaiknya bakal calon itu dihapus saja dari daftar pencalonan. “Selain itu, yang lebih penting dari proses pencalonan ini, partai harus mempertimbangkan aspek kualitas bakal calon,” kata dia.
Sangat Penting
Aspek kualitas ini, kata dia, sangat penting karena itu terkait dengan masa depan keterpilihan partai itu sendiri saat Pemilu nanti. Semakin banyak calon berkualitas, akan semakin meningkatkan jumlah perolehan suara. Sebaliknya, jika partai politik masih saja mengusung para calon yang bermasalah, secara otomatis partai tersebut menyatakan diri untuk tidak dipilih oleh rakyat di pemilu nanti.
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, dalam diskusi “Kemampuan Parpol dalam Memenuhi Keterwakilan Perempuan 30 Persen”, mengatakan sistem proporsional daftar terbuka atau sistem suara terbanyak yang kembali diterapkan di Pemilu 2014 menjadikan para bakal caleg berharap untuk ditempatkan pada nomor urut 1. 
“Kendati begitu, perubahan yang terjadi pada aspek-aspek sosial politik dinilai menjadikan nomor urut tidak lagi menjadi faktor yang signifikan dalam menentukan keterpilihan calon anggota legislatif sebagaimana terjadi pada Pemilu 2009. Kondisi politik sosial dan hukum sudah berbeda,” kata Titi.
Titi menjelaskan pada Pemilu 2009 mayoritas caleg terpilih berasal dari nomor urut pertama dipengaruhi beberapa sebab. Pertama, sistem suara terbanyak itu bukanlah semangat orisinil dari pembentuk UU, melainkan diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) empat bulan sebelum pemungutan suara. Selain itu, dipengaruhi banyaknya partai peserta pemilu maupun caleg sehingga pemilih tidak bisa mengenali siapa calon-calon tersebut.
“Karena hal tersebut, orang biasanya memilih nomor urut satu dengan anggapan biasanya partai menaruh yang terbaik di sana. Akhirnya orang tidak punya pilihan secara psikologis karena tidak ada yang kenal,” ujar dia. 
Untuk caleg perempuan DPR yang terpilih pada Pemilu 2009, 44 persennya berasal dari nomor urut 1, 29 persen di nomor urut 2, 20 persen pada nomor urut 3, dan hanya 7 persen yang terpilih dari nomor urut 4 ke atas.
Sementara itu, menjelang Pemilu 2014, banyak sekali perubahan. Sejak awal, UU Pemilu mengatur tentang sistem suara terbanyak. Pemilih lebih berkesempatan mengenal para calon. Saat ini, masyarakat telah dapat mencermati nama-nama yang akan berkompetisi pada 2014 setahun sebelum pemungutan suara.
Selain itu, pemilih tidak dipusingkan dengan banyaknya calon mengingat saat ini pemilu hanya diikuti 12 partai politik. “Kalau dulu 38 partai. Jadi memang secara psikologis dan sosial, peluang pemilih untuk mengenali calon lebih besar. Ini akan betul-betul buktikan, apakah paradoks di 2014 akan terjadi lagi atau tidak,” papar dia. 
Secara terpisah, anggota KPU Jawa Timur (Jatim), Najib Hamid, mengatakan KPU Jatim masih memberi kesempatan partai untuk memperbaiki berkas bakal caleg yang tidak memenuhi syarat hingga 22 Mei 2013.
Post: Koran Jakarta
Repost: Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)

Post Comment