in Sindikasi_Media, Uncategorized

Jumlah Bacaleg KPU Berbeda dengan Rekapitulasi JPPR

Jakarta – Deputi Internal Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Masyukurudin Hafidz, menemukan adanya perbedaan perhitungan rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan jumlah riil bakal calon anggota legislatif (bacaleg) yang diserahkan oleh partai politik.
“Ada penambahan dan pengurangan. Jumlah yang dirilis oleh KPU aebanyak 6576 nama, berbeda dengan temuan JPPR sebanyak 6573 nama,” ujarnya dalam konferensi pers ‘Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Legislatif Calon Pemilu 2014’ di Kantor JPPR, Cikin, Jakarta Pusat, Minggu (5/5).
Hafidz menambahkan, dari 6573 nama terdapat 714 bacaleg atau 11 persen yang sama sekali belum menyerahkan semua dokumen administrasinya. Tiga partai teratas yang tidak menyertakan berkas adalah Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebanyak 33 persen, partai Hanura sebanyak 23 persen san Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak 19 persen.
Sementara itu, untuk bacaleg yang belum menyerahkan ijazah adalah sebanyak 338 orang atau sebesar lima persen, yakni dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebanyak 15 persen dan Partai Nasdem sebanyak tujuh persen dan PKPI sebanyak tujuh persen.
Selain itu, juga terdapat 293 bacaleg atau empat persen yang belum menyerahkan KTP di antaranya, PKB sebanyak sembilan persen, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebanyak delapan persen dan PKS sebanyak delapan persen.
Ditambahkannya, ada pula 485 bacaleg atau tujuh persen nama yang belum menyerahkan KTA yakni Partai Bulan Bintang sebanyak 18 persen dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebanyak 12 persen sedangkan PDIP sebanyak 11 persen.
“Contoh yang belum menyerahkan KTA di antaranya Tjahjo Kumolo dari PDIP, Saharuddin Daming dari PBB, Kamal Fauzi dari PKS, Abdul Kadir Kading dari PKB, Andin Bahtiar dari Partai Hanura, Imron Hamid dari Partai Demokkrat, Angel Lelga dari PPP, Emilia Contesa dari PPP, Tabrani Syabirin dari Gerindra dan Freddy Numberi dari Gerindra,” jelasnya.
Sedangkan contoh yang belum menyerahkan KTP di antaranya Mahardika Rahmawati Soekarno dari Partai Nasdem, Tonny Daud Kaunang dari PAN, Munawarman dari PPP, Ratieh Sanggarwaty dari PPP, Ribka Tjiptaning dari PDIP dan Imam Nahrawi dari PKB.
Sementara beberapa nama yang belum menyerahkan ijazah yakni Muhammad Al-Khaththath dari PBB, Agoes Purnomo dan Zulkieflimansyah dari PKS, I Wayan Gunastra dari Demokrat, Munarwan dari PPP, Ratieh Sanggarwati dari PPP, Jamal Mirdad dan Taufiq Effendi dari Gerindra, serta Andre Hehanusa dari Hanura.
Hafidz menyarankan kepada bacaleg yang belum memenuhi syarat administrasi agar segera melengkapinya. Di mana syarat terakhir pengumpulan adalah 22 Mei mendatang.
“Kepada partai politik untuk segera menyiapkan dan memenuhi seluruh kekurangan. Partai politik tidak boleh leha-leha, mengingat waktu perbaikan yang tidak panjang,” ujar Hafidz.
Koordinator Nasional JPPR, Afifuddin menambahkan, dalam hal rekapotulasi bacaleg, KPU hanya melakukan rekapitulasi dari urat pernyataan partai politik, berdasarkan dari data bacaleg yang dilaporkan. Selain itu, menurut dia, parpol juga kurang cermat dalam menghitung data bacalegnya.
“Banyak ditemukannya parpol yang menyerahkan bacaleg dengan tidak disertai seluruh dokumen administrasinya, menunjukkan ketidaksiapan parpol dalam menyiapkan syarat adminitrasi pencalonan. Bahkan hal ini menjadi indikasi merekrut Bacaleg dari luar partai termasuk kesulitan penuhi 30 persen perempuan,” tuturnya.
Selain itu, lanjut dia, bacaleg yang belum menyerahkan KTP menandakan orang yang bersangkutan tidak serius dengan pencalonannya, padahal KTP adalah syarat yang paling mudah untuk dipenuhi.
Ditegaskannya, JPPR mengimbau kepada seluruh masyarakat agar terus mencermati rekam jejak dari para bacaleg tersebut.

Post Comment