in Pemilu 2014, Sindikasi_Media, Uncategorized

KPU Harus Tegas Soal Kouto 30 Persen Perempuan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta tegas dalam menjalankan ketentuan kuota 30 persen calon anggota legislatif (caleg) perempuan di Daftar Caleg Sementara (DCS) pada daerah pemilihan (dapil) di semua tingkatan.
Desakan ini disampaikan Koalisi Amankan Pemilu (KAP) yang terdiri dari Perludem, IPC, KIPP, KIPP Jakarta, Formappi, JPPR, Yappika, PPUA Panca, Puskapol UI, Demos, ICW, PSHK, GPSP, Indonesia Budget Center, Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS), KRHN, Seknas Fitra, dan TII dalam keterangan pers di Jakarta, Minggu (31/3).
“KPU diminta tetap tegas implementasikan UU No 8 Tahun 2012 tentang pemilu, khususnya isu keterwakilan perempuan yang telah terformulasi dengan baik melalui PKPU No 7 Tahun 2013,” ujar peneliti SSS Toto Sugiarto.
KPU pun diminta konsisten dalam memberi sanksi terhadap partai politik (parpol) yang tidak mengikuti ketentuan tersebut. Yakni, parpol tidak diikutkan dalam Pemilu 2014 di dapil yang tidak memenuhi kouta 30 persen perempuan. Sebagaimana termaktub dalam Peraturan KPU No 7 Tahun 2013 dan amanat Undang-Undang No 8 Tahun 2012 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota.
KAP juga menuntut parpol peserta pemilu, khususnya sembilan fraksi di DPR, mendukung kebijakan keterwakilan dengan baik. Patut diherankan, DPR sebagai pembuat UU No 8 Tahun 2012 menolak, dan meminta agar KPU menghapuskan sanksi seperti diatur dalam PKPU.
“Mestinya parpol menjadikan ini momentum guna mewujudkan target pemenuhan keterwakilan 30 persen di Parlemen. Disayangkan jika komitmen itu dicederai parpol di DPR yang menolak, dan mengganggap keterwakilan perempuan dalam PKPU dilihat tindakan melanggar undang-undang,” ujar Toto.
Menurut dia, alasan DPR bahwa UU No 8 Pemilu Tahun 2012 tidak menyebutkan sanksi kepada parpol yang tidak memenuhi 30 persen keterwakilan perempuan dalam DCS, jelas telah melawan kehendak publik dan dunia dalam memenuhi komitmen pemenuhan keterwakilan perempuan.
“Khawatirnya, penolakan oleh parpol bukan hanya soal kesesuaian antara perundang-undangan, tapi lebih kekhawatiran mereka tidak mampu memenuhi syarat, dan akhirnya tak bisa mencalonkan di dapil tertentu,” ucap dia.
Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan KPU berapa waktu lalu, Komisi II DPR RI menolak sanksi tersebut diterapkan. Rekomendasi mereka agar KPU cukup mengumumkan parpol mana saja, dan dapil mana saja yang tidak memenuhi 30 persen perempuan lewat media.
Penolakan parpol itu seolah menegasikan langkah KPU yang selalu mengkonsultasikan terlebih dahulu semua PKPU yang akan disahkan kepada DPR dan Pemerintah. Artinya, peraturan tersebut sebetulnya telah memperoleh kesepakatan bersama antara KPU, DPR, dan Pemerintah. (cr-14)
Post: Harian Pelita, 31 Maret 2013
Repost: Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)

Post Comment