in Pemilu 2014, Sindikasi_Media, Uncategorized

KPU Hadang Golput

JAKARTA: Tingginya tingkat keengganan pemilih menggunakan hak demokrasinya dalam beberapa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilada), menjadi “cambuk” bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Karena itu, upaya mengantisipasi atau “menghadang” golongan putih (golput) ini akan dilakukan agar kondisi serupa tak terjadi pada Pemilu 2014.
Ketua KPU Husni Kamil Manik, di Jakarta, kemarin, mengatakan, pihaknya menargetkan tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu mendatang dapat mencapai 75 persen. Dalam kaitan ini, KPU akan berupaya melakukan berbagai upaya sosialisasi kepada masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih untuk menggunakan haknya dalam Pemilu 2014.
Salah satunya, seperti yang terlihat dalam pelaksanaan Gerak Jalan Sehat untuk Pemilu 2014 yang diselenggarakan KPU pada Minggu (7/4). Husni menjelaskan, kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka sosialisasi pelaksanaan pemilu mendatang.
“Kegiatan ini sangat berkorelasi dengan pelaksanaan pemilu karena sukses atau tidaknya pemilu mendatang sangat tergantung dengan antusiasme masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya,” ujarnya saat mengikuti acara Gerak Jalan Sehat untuk Pemilu.
Sosialisasi
Dia mengatakan, pihaknya memiliki tanggung jawab dalam menyukseskan pelaksanaan pemilu, termasuk meminimalisasi tingkat golput. Karena itulah, KPU akan terus berkomitmen untuk melakukan imbauan dan mengoptimalkan sosialisasi ke masyarakat untuk dapat menggunakan hak pilihnya.
“Ini menjadi tugas kami untuk menaikkan minat masyarakat terhadap pemilu agar mengurangi jumlah masyarakat yang golput. Tentunya kamu juga akan terus menjaga pemilu untuk berjalan demokratis sehingga memuaskan masyarakat,” katanya.
Dalam kesempatan terpisah, Manajer Pemantauan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykuridin Hafidz menilai, KPU harus dapat memaksimalkan momentum setahun menjelang penyelenggaraan Pemilu 2014 ini sebagai upaya mendongkrak tingkat partisipasi pemilih.
“Bukan hanya sebatas mengingatkan pemilih untuk dapat ke tempat pemungutan suara (TPS), namun sekaligus untuk menanamkan rasa memiliki terhadap penyelenggaraan pemilu, dalam hal ini berupaya menjadikan pemilih sebagai subyek,” ujarnya.
Sebab, selama ini keberadaan pemilih dalam setiap penyelenggaraan pemilu masih sebatas obyek. Dalam hal ini, partai politik kerap memandang pemilih hanya karena kebutuhan mendapatkan suara.
“Masyarakat pemilih kita tidak serta merta mempunyai minat yang tinggi jika tidak dipicu secara terus menerus oleh penyelenggara pemilu. Karena itulah, KPU perlu mengedepankan kepentingan utama pemilih dengan meningkatkan aspek pelayanan dalam setiap tahapan penyelenggaraannya,” katanya.
Terkait hal tersebut, Hafidz juga berharap KPU dapat membuka ruang yang luas dan mudah pada saat memberikan masukan dan penilaian terhadap daftar calon sementara (DCS) pada masa pencalonan.
Dengan demikian, ujar dia, jika masyarakat pemilih dilibatkan sejak awal, maka akan menghasilkan peningkatan partisipasi sehingga ancaman golput bisa diminimalisir. (Tri Handayani)
Post: Suara Karya, Senin, 8 April 2013
Repost: Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)

Post Comment