in Pemilu 2014, Sindikasi_Media, Uncategorized

JPPR: KPU Harus Tekan Angka Golput

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus mampu menekan angka Golput pada pemilu 2014. Untuk itu, Jaringan Pendidikan Pemilihan Untuk Rakyat (JPPR) meminta KPU berkomitmen untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di setiap tahapan pemilu. Mengingat Pemilu akan digelar satu tahun lagi, tepatnya 9 April 2014.
“Jadikan momentum setahun jelang hari pemungutan suara ini sebagai komitmen kuat peningkatan partisipasi masyarakat di setiap tahapan Pemilu yang bukan hanya untuk mengingat dan datang ke Tempat Pemilihan Suara (TPS) di hari pencoblosan,” ujar Manager Pemantau JPPR, Masykurudin Hafidz di Jakarta, Senin (8/4/2013).
Masykurudin Hafidz mengatakan, peningkatan partisipasi masyarakat harus dimulai dengan menanamkan rasa memiliki terhadap Pemilu, yaitu dengan menjadikan pemilih sebagai subyek. “KPU perlu mengedepankan kepentingan utama pemilih dengan meningkatkan aspek pelayanan dalam setiap tahapan penyelenggaraannya,” ujarnya.
Melihat situasi saat ini, ungkap Masykurudin, memang tidak bisa instan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi 5 tahunan tersebut. “Masyarakat pemilih kita tidak serta merta mempunyai minat yang tinggi jika tidak dipicu secara terus menerus oleh penyelenggara Pemilu,” ungkapnya.
Sebab itu, Masykurudin mengingatkan peningkatan partisipasi pemilih pada 9 April 2014 perlu dimulai sejak dini dengan mengajak masyarakat untuk ikut secara subtantif untuk selalu terlibat terhadap tahapan Pemilu. Bahkan, Masykurudin mengusulkan agar KPU membuka ruang yang luas dan mudah pada saat memberikan masukan dan penilaian terhadap daftar calon sementara (DCS) pada masa pencalonan.
“Dengan demikian, jika masyarakat pemilih dilibatkan sejak awal, maka akan menghasilkan peningkatan partisipasi pemilih disetiap penyelenggaraan pemilu. Dan ancaman golput bisa diminimalisir,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua KPU, Husni Kamil Manik meminta kepada masyarakat di seluruh Indonesia untuk turut berpartisipasi dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas, bersih, jujur dan adil. Pasalnya, pemilu adalah milik seluruh masyarakat. Dan KPU hanya lembaga yang diberi mandat oleh undang-undang untuk melayani dan memfasilitasi rakyat dalam menunaikan hak politiknya.
“Mari kita semua menyukseskan pemilu 2014 dengan cara berpartisipasi pada semua tahapan penyelenggaraan pemilu. KPU tidak dapat bekerja sendiri tetapi butuh dukungan semua pihak. Partisipasi masyarakat harus terus meningkat dari waktu ke waktu. Masa depan demokrasi ada di tangan kita semua. Kita hadirkan demokrasi yang sehat dan produktif melalui pemilu yang jujur dan adil,” ujar Husni Kamil Manik.
Mantan Ketua KPUD Sumatera Barat (Sumbar) ini menjelaskan, pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih para pemimpinnya, baik yang akan duduk di legislatif maupun eksekutif. Dan rakyat menjadi penentu nasib bangsa ini untuk lima tahun ke depan.
“Karena itu saya minta, kita semua masyarakat Indonesia jangan pernah menyia-nyiakan hak yang sudah diberikan undang-undang. Mari kita gunakan hak kita dengan baik sebagai bentuk tanggung jawab kita dalam memajukan bangsa ini,” kata Husni Kamil.
Husni menegaskan, Pemilu yang jujur dan adil, sudah menjadi komitmen semua jajaran penyelenggara pemilu. Untuk itu, KPU berharap komitmen yang sama datang pula dari peserta pemilu baik partai politik maupun perseorangan. “Jika semua komponen bangsa ini berpikir dan bekerja sama untuk melaksanakan pemilu yang jujur dan adil, maka apapun tantangannya akan dapat di atasi dengan baik,” tutup Husni Kamil. []
Post: Pesatnews.com, 08 April 2013
Repost: Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)

Post Comment