in Sindikasi_Media, Uncategorized

‘Hamba Allah’ pada Sumber Dana Kampanye, Pelecehan Tuhan

JAKARTA – Selain menghambat proses transparansi, masih banyaknya partai politik yang menggunakan nama ‘Hamba Allah’ pada pemberi dana kampanye dalam gelaran Pemilu 2014, dinilai sebagai bentuk pelecehan terhadap Tuhan. Hal tersebut disampaikan oleh Manajer Pemantauan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Masykurudin Hafidz.
“Sumbangan dari ‘Hamba Allah’ itu berarti melecehkan Tuhan, karena sesungguhnya Tuhan menyukai orang-orang yang transparan,” ungkap Masykurudin dalam pesan singkatnya kepada Okezone, Selasa 16 April.
Penggunaan nama ‘Hamba Allah’ dalam sumbangan, lanjut dia, sesungguhnya telah melakukan setengah korupsi penggelapan dana kampanye. “Oleh karena itu, seharusnya tidak boleh lagi ada kata tersebut dan KPU harus melarang kata itu,” terangnya.
Ditambahkan Masykurudin, dalam perihal dana kampanye harus tertulis jelas dari mana sumber dana itu. “Sebab, kata Hamba Allah hanya boleh ditulis di sumbangan yang memang tidak perlu diaudit (ikhlas karena Tuhan) misalnya di kotak amal. Tapi untuk laporan dana pemasukan kampanye harus ditulis karena itu harus diaudit publik dan sebagai bentuk tanggung jawab transparansi,” tegasnya.
Sekadar diketahui, dalam survei yang dilakukan Transparency International Indonesia (TII) terkait transparansi pendanaan parpol, dari sembilan parpol di parlemen hanya Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang tidak menerima iuran dengan mengatasnamakan “Hamba Allah”.
“PAN dan Gerindra melakukan publikasi identitas penyumbangnya. Kita bisa lihat ‘Hamba Allah’ mulai tidak ada. Jadi, nama dan jumlahnya cukup jelas. Sampai saat ini baru partai Gerindra dan PAN,” kata peneliti TII, Putut Aryo di Hotel Atlet Century, Senayan, Jakarta.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), sambung Putut, juga memiliki transparansi anggaran cukup bagus. Hanya saja, partai berideologi nasionalis itu belum sebagus PAN dan Gerindra dalam hal transparansi anggaran.
“PDIP belum ada. Dua partai tadi yaitu Gerindra dan PAN sudah menuliskan identitasnya, yang kami cek itu rata-rata identitas penyumbang adalah anggota legislatifnya. Makanya, skornya sangat tinggi. Kami dorong buka identitas penyumbang, dan pembelanjaannya,” ungkapnya.
Post: Okezone, 21 April 2013
Repost: Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)

Post Comment