in Uncategorized

Release: Mewaspadai Masalah Laten Daftar Pemilih Pada Pemilu 2014

PERNYATAAN SIKAP BERSAMA
(JPPR, FORMAPPI, KIPP Indonesia, SSS, IPC, ICW, PPDI, PPUA PENCA)
“Mewaspadai Masalah Laten Daftar Pemilih Pada Pemilu 2014”
Pemilihan Umum 2009 yang lalu, menyisakan banyak masalah yang hingga saat ini menjadi trauma politik masyarakat, tidak hanya dalam konteks produk yang dihasilkan oleh pemilu 2009, namun pada bagian prosesnyapun syarat dengan masalah. Salah satu masalah yang “booming” dan berimplikasi panjang, karena menyangkut hak politik rakyat adalah DAFTAR PEMILIH. Masalah Daftar Pemilih 2009 sempat booming, hingga faktanya sampai harus dibentuk pansus DPTdi DPR yang hingga saat ini tidak mendapat kejelasan hasil, ternyata berimplikasi panjang, hal itu dibuktikan dengan beberapa Pemilihan Kepala Daerah, baik Gubernur, Bupati maupun Walikota setelah pemilu 2009 daftar permilih masih menjadi masalah besar. Masalah Daftar Pemilih tersebut, menjadi perdebatan yang cukup sengit sepanjang pemilu ke pemilu, entah data kependudukan negara kita yang tidak rapih ataupun penyelenggara pemilu yang tidak maksimal dalam memutakhirkan data pemilih. Yang pasti, salah satu implikasi besarnya adalah banyak hak politik warga negara indonesia yang tidak mendapat haknya dalam menentukan pilihannya pada pemilu.
Kondisi di atas sangat mungkin terulang kembali pada pemilu 2014, yang tahapannya sudah dimulai ini, karena pemilukada terdekat beberapa hari kemarin mengindikasikan daftar permilih masih menjadi masalah besar, yang berimplikasi tidak sederhana pada penguatan demokrasi di negeri ini.
Oleh karena itu kami beberapa Lembaga swadaya Masyarakat Pegiat Pemilu, memohon jaminan kepada penyelenggara pemilu baik KPU maupun BAWASLU, untuk tidak mengulangi permasalahan-permasalahan Daftar Pemilih pada Pemilu 2014. Jaminan-jaminan tersebut dapat direalisasikan melalui:
  1. KPU memastikan terbentuknya petugas pendaftaran pemilih (pantarlih) yang kapable, sehingga akan mampu meminimalisir masalah dalam pemutakhiran data pemilih.
  2. KPU memastikan sosialisasi pada tahapan pendaftaran pemilih secara massif, sehingga masyarakat mengetahui informasi pendataan dan pemutakhiran pemilih.
  3. SIDALIH (sistem pendataan pemilih) melalui sistem electronik, merupakan alat bantu pendataan dan pemutakhiran data pemilih yang baru digunakan pada pemilu 2014, oleh karena itu kami meminta kepada KPU agar terlebih dahulu mensosisalisasikan dan menguji-publik-kan sistem tersebut, supaya ke depan bisa terdeteksi kekuatan dan kelemahan dari sistem tersebut.
  4. Melakukan sosialisasi yang masif terkait Daftar Pemilih Sementara (DPS) kepada masyarakat. Ini menjadi penting sebab salah satu faktor terjadinya masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah karena sosialisasi DPT yang tidak massif, sehingga masyarakat kesulitan mendapatkan informasi DPS tersebut.
  5. Meminta kepada peserta pemilu untuk menjalankan fungsi sosialisasi dan kontrol terhadap Daftar Pemilih, supaya diketahui lebih awal, tidak melaksanaan complain setelah daftar pemilih ditetapkan menjadi DPT.
  6. Meminta kepada BAWASLU untuk melaksanakan fungsi pengawasan yang melekat terhadap proses pendataan pemilih sejak awal, supaya hak-hak politik warga negara terlindungi.

Demikian pernyataan sikap bersama ini, dengan harapan menjadi perhatian bersama, agar masalah daftar pemilih pada pemilu 2014 tidak terjadi lagi.

Jakarta, 24 Maret 2014
Kontak Peson :
Yusfitriadi (JPPR)                     : 08128900723
Yurist Oloan (FORMAPPI)       : 08129424877
Jojo Rohi (KIPP Indonesia)       : 081586010747
Toto (SSS)                               : 081219190018
Sulastio (IPC)                           : 0811193286
Abdulah Dahlan (ICW)             : 081388768548
Gufron (PPDI)                          : 0811949592
Ariany (PPUA PENCA)           : 081318907184

Post Comment