in Pemilu 2014, Sindikasi_Media, Uncategorized

Masalah Daftar Pemilih Selalu Jadi Perdebatan dari Pemilu ke Pemilu

JAKARTA– Permasalahan daftar pemilih masih menjadi perdebatan yang cukup sengit sepanjang pemilu ke pemilu. Untuk itu, KPU harus segera memastikan terbentuknya petugas pendaftaran pemilih (pantarlih) yang kapabel, sehingga akan mampu meminimalisir masalah dalam pemutakhiran data pemilih.
“Pemilu 2009 lalu masih menyisakan banyak masalah yang hingga saat ini menjadi trauma politik masyarakat, tidak hanya dalam konteks produk yang dihasilkan oleh pemilu 2009, namun pada bagian prosesnyapun syarat dengan masalah. Salah satu masalah yang ‘booming’ dan berimplikasi panjang, karena menyangkut hak politik rakyat adalah daftar pemilih,” ucap Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Yus Fitriadi kepada “PRLM”, di Jakarta, Minggu (24/7).
Menurut Yus, masalah daftar Pemilih 2009 sempat booming, hingga faktanya sampai harus dibentuk pansus Daftar Pemilih Tetap (DPT) di DPR yang hingga saat ini tidak mendapat kejelasan hasil, ternyata berimplikasi panjang.
Hal itu, kata dia, dibuktikan dengan beberapa Pemilihan kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun walikota setelah pemilu 2009 daftar permilih masih menjadi masalah besar.
Dia menambahkan, masalah daftar pemilih tersebut, menjadi perdebatan yang cukup sengit sepanjang pemilu ke pemilu, entah data kependudukan negara kita yang tidak rapih ataupun penyelenggara pemilu yang tidak maksimal dalam memutakhirkan data pemilih.
Yang pasti, kata dia, salah satu implikasi besarnya adalah banyak hak politik warga negara indonesia yang tidak mendapat haknya dalam menentukan pilihannya pada pemilu.
“Kondisi di atas sangat mungkin terulang kembali pada pemilu 2014, yang tahapannya sudah dimulai ini. Itu karena, pemilukada terdekat beberapa hari kemarin mengindikasikan daftar permilih masih menjadi masalah besar, yang berimplikasi tidak sederhana pada penguatan demokrasi di negeri ini,” ucapnya.
Oleh karena itu, kata dia, beberapa lembaga swadaya masyarakat Pegiat Pemilu, memohon jaminan kepada penyelenggara pemilu baik KPU maupun badan pengawas pemilu, untuk tidak mengulangi permasalahan-permasalahan Daftar Pemilih pada Pemilu 2014.
Jaminan itu, kata Pengamat Politik dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Yurist Oloan, pertama KPU memastikan terbentuknya petugas pendaftaran pemilih (pantarlih) yang kapabel, sehingga akan mampu meminimalisir masalah dalam pemutakhiran data pemilih.
Kedua, KPU memastikan sosialisasi pada tahapan pendaftaran pemilih secara masif, sehingga masyarakat mengetahui informasi pendataan dan pemutakhiran pemilih.
Ketiga, sistem pendataan pemilih (Si Dalih) melalui sistem electronik, merupakan alat bantu pendataan dan pemutakhiran data pemilih yang baru digunakan pada pemilu 2014.
“Oleh karena itu, kami meminta kepada KPU agar terlebih dahulu mensosisalisasikan dan menguji-publikkan sistem tersebut, supaya ke depan bisa terdeteksi kekuatan dan kelemahan dari sistem tersebut,” katanya.
Selain itu, kata Yurist, mereka harus melakukan sosialisasi yang masif terkait Daftar Pemilih Sementara (DPS) kepada masyarakat. “Ini menjadi penting sebab salah satu faktor terjadinya masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah karena sosialisasi DPT yang tidak massif, sehingga masyarakat kesulitan mendapatkan informasi DPS tersebut,” ucapnya.
Kelima, meminta kepada peserta pemilu untuk menjalankan fungsi sosialisasi dan kontrol terhadap Daftar Pemilih, supaya diketahui lebih awal, tidak melaksanaan complain setelah daftar pemilih ditetapkan menjadi DPT.
Dan keenam, meminta kepada Bawaslu untuk melaksanakan fungsi pengawasan yang melekat terhadap proses pendataan pemilih sejak awal, supaya hak-hak politik warga negara terlindungi. (A-194/A-89)***
Post: Pikiran Rakyat, 24 Maret 2013
Repost: Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)

Post Comment