in Pemilu 2014, Sindikasi_Media, Uncategorized

KPU Harus Terbuka Lakukan Sinkronisasi Data Daftar Pemilih

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum diminta terbuka melakukan sinkronisasi data daftar pemilih dengan membandingkan data dari Kementerian Dalam Negeri. Keterbukaan ini penting agar masyarakat bisa memberi masukan.

Peneliti Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS), Toto Sugiarto mengaku, KPU berpotensi tidak serius dalam memperbaiki daftar pemilih tetap. Karena bagaimana mungkin KPU menjamin tidak bermasalah atas proses sinkronisasi jika akses publik untuk mengetahuinya ditutup rapat-rapat.
“Saya khawatir, Bawaslu pun tidak mendapatkan akses. Sehingga KPU akan terjebak pada kesewenang-wenangan. Apa yang kita lakukan karena perhatian pada warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih,” ujar Toto dalam diskusi di kantor JPPR, Jakarta, Minggu (24/3/2013).
Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Yusfitriadi menambahkan, berkaca pada pengalaman Pemilu 2009, banyak DPT bermasalah. Sehingga ini seharusnya jadi patokan KPU untuk persoalan DPT menyertakan bagaimana proses sinkronisasi itu baik.
Merujuk pemilu kepala daerah baru-baru ini saja, DPT selalu menjadi persoalan tak kunjung tuntas. Jika data yang diperoleh KPU lewat pemilukada dengan membandingkan data yang diperoleh dari Kementerian Dalam Negeri, dipastikan dalam proses sinkronisasi bermasalah.
Masalah lainnya adalah penggunaan Sidalih (Sistem Informasi Daftar Pemilih) untuk membantu teknis pendataan pemilih secara elektronik. Yang menjadi masalah, KPU selama ini belum mengujinya ke publik, sejauh mana kekuatan dan kelemahan sistemnya.
Sebagai alat bantu, ketika Sidalih tidak berfungsi maksimal, data pemilih akan hilang. Sampai saat ini, kata Yus, publik belum mengetahui siapa yang mengoperasionalkan Sidalih, dan bagaimana pemeliharaan Sidalih dari serangan hacker.
“Salah satu lemahnya pengawasan pada Pemilu 2009, satu sisi ketika DPT banyak bermasalah, Bawaslu tidak memiliki banyak temuan. Harusnya kan linear, ketika DPT bermasalah, temuan Bawaslu juga mendukung it,” terang Yus.
Maka, ketika sinkronisasi DPT yang sedang berjalan di KPU, Bawaslu harus ikut memberikan pengawasan. Sampai saat ini belum diketahui bagaimana pengawasan Bawaslu terhadap sinkronisasi DPT oleh KPU. Jika upaya itu tidak dilakukan, besar kemungkinan hal sama terulang.
Post: Tribun News, 24 Maret 2013
Repost: Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)

Post Comment