in Sindikasi_Media, Uncategorized

JPPR: MK Tegaskan Hak Pilih Sangat Mendasar

Jakarta  – Manajer Pemantauan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz menilai putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan penggunaan KTP dan kartu keluarga dalam pilkada, menegaskan bahwa hak pilih sangat mendasar dalam politik.

“Putusan MK kembali menegaskan bahwa hak pilih adalah hak paling esensial dalam politik yang tak bisa diwakilkan kepada siapapun. MK memberikan penekanan bahwa daftar pemilih, tujuan utamanya bukan hanya membersihkan nama-nama yang tidak berhak, tetapi lebih ke penjaminan bahwa setiap warga untuk bisa menyalurkan hak politiknya,” ujar Masykurudin Hafidz melalui siaran pers di Jakarta, Rabu malam.

Dia mengatakan keputusan tersebut sekaligus menjadi peringatan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) untuk tidak main-main melakukan pemutakhiran data pemilih, sebab menyangkut perihal pelayanan hak setiap warga.

“Berdasarkan catatan JPPR, sejak dimulainya pilkada tahun 2005, persoalan data pemilih sudah ditemukan dan hingga sekarang belum bisa diselesaikan,” kata dia.

Sementara itu menurut dia, perihal rekomendasi MK terhadap KPU untuk membuat aturan khusus, tidak perlu dilakukan jika proses pemutakhiran data pemilih pilkada dilakukan secara sistematis dan maksimal.

Dia menilai permasalahan klasik data kependudukan bisa teratasi apabila proses daftar pemilih dilakukan dari hulu hingga hilir dengan mengaktifkan peran RT/RW dan pengawas, serta tidak lupa melibatkan masyarakat umum, dan memublikasikan secara luas dan didukung pendanaan yang tepat waktu.

Di sisi lain dia juga memandang keputusan MK terkesan hati-hati ketika memberikan batasan, agar penggunaan KTP dan KK tidak disalahgunakan, misalnya hanya bisa dilakukan di TPS di lingkungan RT/RW, di mana pemilih melaporkan dulu ke Petugas Pemungutan Suara (PPS) dan pemberian suaranya dilakukan di akhir waktu.

Persyaratan itu menurut dia, justru bisa membatasi pemilih untuk melakukan pemungutan suara. Oleh karena itu, JPPR memandang perlu ada mekanisme yang memudahkan seseorang untuk memilih, misalnya bagi pemilih yang di luar daerah dan bisa sepanjang waktu memilih di TPS.

“Catatan JPPR pemilih yang menggunakan haknya lebih dari satu kali sesungguhnya tidak banyak ditemukan sehingga batasan penyalahgunaannya jangan justru membuat masyarakat tidak memilih. Problem kita saat ini adalah partisipasi yang rendah sehingga perlu dorongan secara sistematis dan membuat gairah masyarakat untuk datang ke TPS,” kata dia.

Sebelumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan setiap pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) dapat menyalurkan suara dalam pemilihan kepala daerah dengan menggunakan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga.

MK telah mengabulkan sebagian pengujian Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang dimohon oleh dua warga DKI Jakarta Mohammad Umar Halimuddin dan Siti Hidayati, kata Ketua MK Mahfud MD. (*)


Post: Antara Jatim, 14 Maret 2013
Repost: Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)

Post Comment