in Sindikasi_Media, Uncategorized

KPU Sebaiknya Segera Terbitkan Putusan Soal PKPI

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebaiknya segera menerbitkan keputusan tentang Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) sebagai peserta Pemilu 2014. Penyegeraan ini penting dilakukan karena didasari sedikitnya oleh dua alasan.
“Keputusan Bawaslu yang mengabulkan permohonan PKPI untuk menjadi peserta Pemilu pada sidang penyelesaian sengketa Pemilu Selasa lalu (5/2) semestinya ditindaklanjuti dengan segera oleh KPU dengan menerbitkan Keputusan baru tentang penetapan PKPI sebagai peserta Pemilu 2014,” ucap Pengamat Politik dari Sinergi Masyarakat untuk Indonesia (Sigma) Said Salahudin kepada “PRLM”, di Jakarta Minggu (10/2).
Penyegeraan itu pertama, kata dia, tidak ada ruang bagi KPU untuk melakukan perlawanan hukum terhadap Keputusan Bawaslu tersebut. Sebab, menurut UU Pemilu, objek gugatan dalam penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) dan Mahkamah Agung (MA) adalah Keputusan KPU dan bukan Keputusan Bawaslu.
“Jadi, sudah benar apa yang disampaikan oleh Ketua KPU dan Ketua Bawaslu belum lama ini bahwa karena objek TUN-nya adalah Keputusan KPU, maka perlawanan hukum hanya bisa dilakukan oleh partai politik dan bukan oleh KPU. Akan terjadi kekacauan hukum manakala KPU justru mempersoalkan Keputusannya sendiri. Jika KPU tetap ingin menyoalnya, ini tentu akan sangat menggelikan,” tuturnya.
Sehingga, kata dia, sekarang ini semestinya tidak perlu lagi dimunculkan perdebatan bahwa seolah-olah ada perbedaan tafsir tentang apakah Keputusan Bawaslu itu bisa membatalkan Keputusan KPU, apakah Keputusan Bawaslu itu final dan mengikat, dan apakah KPU wajib melaksanakan Keputusan Bawaslu tersebut.
“Itu karena, KPU dan DPR sebetulnya sudah mengetahui sejak lama bahwa Bawaslu memang berwenang membatalkan Keputusan KPU, bahwa Keputusan Bawaslu itu final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya banding ke PT TUN dan kasasi ke MA karena objek TUN-nya adalah Keputusan KPU itu sendiri, sehingga oleh karenanya KPU wajib melaksanakan Keputusan Bawaslu itu,” ujarnya.
Hal ini, kata dia, sebagaimana telah diatur pada pasal 257, 259, dan 268 UU No.8 Tahun 2012 tentang Pemilu, juncto pasal 46 dan lampiran model C-14 Peraturan Bawaslu No.15/2012, pasal 1 angka 1 dan 2 Peraturan MA No.6/2012, serta dinyatakan eksplisit pada diktum kelima Keputusan KPU No.05/2013.
“Benar bahwa UU Pemilu menyatakan Keputusan Bawaslu dimaksud disebut final dan mengikat dengan pengecualian. Tetapi pengecualian itu harus tetap mengacu kepada objek sengketanya. Karena yang objek yang disebutkan adalah Keputusan KPU, maka pengecualian tersebut menjadi tidak bermakna,” ucapnya.
Dengan demikian, kata dia, apabila KPU terus menunda-nunda penetapan PKPI sebagai peserta Pemilu sebagaimana Keputusan Bawaslu, atau malah nekat menyoal Keputusan Bawaslu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), maka KPU dapat dan oleh karenanya layak dibawak ke muka sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Itu karena, ada pelanggaran kode etik yang nyata disana.
“Apalagi penundaan yang berlarut-larut tersebut sesungguhnya telah menimbulkan kerugian bagi PKPI yang sudah tertinggal dari 10 parpol lainnya dalam mempersiapkan proses pencalegan,” katanya.
Hal senada dikatakan Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Koordinator Nasional Yusfitriadi. Menurut Yus, KPU harus segera menindaklanjuti putusan Bawaslu.
“Jelas lah, KPU harus segera menindaklajuti hasil sidang ajudikasi, tidak hanya masalah PKPI, juga masalah-masalah yang lain yang hasil ajudikasi permohonan parpol dikabulkan,” tuturnya.
Ia mengatakan, pihak tidak melihat kejanggalan dibalik putusan Bawaslu. Itu karena memang fakta-fakta persidangan digelar secara terbuka, dengan menghadirkan pihak KPU, Bawaslu, partai politik, pegiat pemilu serta teman-teman media. Kalaupun ada kejanggalan, pihaknya berpikir akan banyak masalah dalam sidang ajudikasi tersebut. (A-194/A-89)***
Post: Pikiran Rakyat
Repost: Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)

Post Comment