in Sindikasi_Media, Uncategorized, Verifikasi Parpol

JPPR Minta Proses Gugatan Parpol Dihormati

JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah menggelar sidang ajudikasi partai politik. Bawaslu akhirnya meloloskan PKPI sebagai peserta pemilu 2014.

“Proses persidangan ajudikasi yang berlangsung relatif berjalan terbuka. Keterbukaan sidang ditunjukkan dimana pemantau dan publik yang hadir bisa secara langsung mendengarkan proses gugatan partai politik dan jawaban yang disampaikan oleh KPU/KPUD,” kata Manajer Pemantauan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Masykurudin Hafidz kepada Tribunnews.com, Minggu (10/2/2013).
Ia mengatakan meskipun tidak seluruhnya dan terlambat, hasil putusan persidangan juga telah dimuat di laman resmi Bawaslu. “Dalam pelaksanaan kewenangan barunya ini, Bawaslu menunjukkan usahanya dengan secara maraton melakukan sidang yang simultan,” imbuhnya.
Selain adu data antara partai politik dan KPU/KPUD, kata Hafidz, sidang ajudikasi juga banyak menemukan KPUD dan tim verifikator melakukan verifikasi faktual keanggotaan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terutama kepada partai politik yang lolosnya setelah putusan DKPP.
“Waktu yang cukup sempit menjadi faktor kekeliruan KPUD dan tim verifikator dalam melakukan verifikasi,” imbuh Hafidz.
Terhadap putusan lolosnya PKPI oleh Bawaslu, kata Hafidz, JPPR melihat, perdebatan ini berawal dari logika UU Pemilu tentang sengketa verifikasi partai politik ini yang putusan hasilnya selalu mengarah ke menolak gugatan sehingga kemudian ada proses banding ke lembaga yang lain.
“Proses gugatan diawali mediasi ke ajudikasi ke PT TUN hingga ke MA menunjukkan bagaimana proses menolak hasil itu dijalankan. UU Pemilu kita mempunyai ruang kosong ketika putusan itu berbunyi menerima gugatan partai politik,” kata Hafidz.
Dengan diterimanya gugatan, lanjut Hafidz, maka sesungguhnya tidak ada yang dirugikan. Sementara logika gugatan sengketa di verifikasi partai politik kita ini harus sampai ke MA untuk bisa final dan mengikat.
Disisi lain, kata Haifdz, proses ajudikasi diatur oleh UU Pemilu. dan kewenangan Bawaslu melaksanakannya. Ini bagian dari penguatan baru bagi Bawaslu yang sebelumnya hanya dianggap tukang pos.
“Dengan penuh kesabaran, mari kita menghormati proses gugatan dan sengketa verifikasi partai politik yang memang kita buat berliku dan berjenjang ini,” tuturnya
Post: Tribun News
Repost: Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)

Post Comment