in Sindikasi_Media, Uncategorized

JPPR: KPU Tak Punya Niat Baik Patuhi Produk Hukum Pemilu

Jakarta – Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR), Yusfitriadi berpendapat, keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menolak putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk tidak mengikutsertakan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pada Pemilu 2014 mendatang adalah bukti bahwa KPU tidak mempunyai niat baik untuk mematuhi produk hukum pemilu.
“KPU lebih mengedepankan kredibilitas kelembagaan, sehingga kesannya ‘kuat-kuatan’, padahal KPU juga menyaksikan langsung setiap fakta persidangan, saya khawatir upaya intervensi terhadap KPU dari DPR untuk menolak keputusan Bawaslu,” ujarnya dalam siaran pers, Senin (11/2).
Oleh karena itu, lanjut Yus, pihaknya meminta kepada Bawaslu untuk menempuh jalur ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), karena KPU telah terbukti melanggar etika. Buktinya, menolak keputusan Bawaslu.
“Ketika Bawaslu tidak merespon keputusan KPU tersebut, maka Bawaslu juga sudah terkena intervensi,” kata dia.
Sebelumnya, KPU tidak meloloskan PKPI menjadi peserta Pemilu 2014. Namun Bawaslu memutuskan mengabulkan permohonan PKPI untuk tampil di Pemilu 2014 pada sidang ajudikasi yang diselenggarakan 5 Februari lalu.
Namun dalam pertimbangan KPU, putusan Bawaslu tersebut tidak sesuai fakta persidangan. Bawaslu juga dinilai tidak konsisten. Untuk klausul yang sama di partai lain, putusan Bawaslu berbeda.
Post: Beritasatu, 11 Februari 2012
Repost: Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)

Post Comment