in Sindikasi_Media, Uncategorized

Belanja Kampanye Harus Dibatasi

Kembali mencuatnya usulan mengatasi politik biaya tinggi dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui pembatasan belanja kampanye calon kepala daerah di Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pilkada diminta jangan lagi hanya wacana. Fraksi-fraksi DPR maupun pemerintah harus serius menggolkan pengaturan tersebut yang dinilai dapat memutus mata rantai kepala daerah tersangkut korupsi.
“Beberapa aturan yang sebelumnya telah ada dan ditujukan untuk menutup ruang korupsi, seperti batasan sumbangan, menyerahkan rekening partai, audit partai dan lainnya, tetap tidak menghentikan perilaku korupsi,” kata Koordinator Jaringan Pendidikan Politik untuk Rakyat (JPPR) Yusfitriadi ketika dihubungi, di Jakarta, Kamis (7/2).
Dia sepakat dengan usulan untuk membatasi belanja kampanye agar pengeluaran para kandidat kepala daerah tidak jor-joran dalam kampanye. Selain menghindarkan kandidat dari perilaku korup karena fokus mengembalikan besarnya biaya kampanye jika nantinya terpilih, juga untuk menghadirkan kesetaraan dalam berkontestasi. Penentuan batas belanja kampanye, harus menggunakan parameter-parameter yang jelas. 
“Misalnya disesuaikan dengan kelayakan media kampanye, sehingga bisa seragam, kemudian bisa menggunakan parameter jumlah pemilih, dan terakhir pengaturan yang jelas terkait nominal yang telah ditentukan dan belanjanya,” papar dia. Menurutnya, untuk meminimalisir perilaku korup maka ketegasan aturan juga harus dihadirkan.
Sanksi Tegas
Jika nantinya aturan pembatasan tersebut disepakati, maka auditor juga harus siap dalam mencermati seluruh pengeluaran kandidat. Terhadap pasangan yang melakukan penyimpangan atas ketentuan batas belanja kampanye, perlu disanksi tegas. Ketegasan itu, sambungnya, juga tetap diberlakukan kendati yang bersangkutan merupakan pemenang pilkada.
Sementara itu, di Komisi II DPR sendiri usulan tentang membatasi belanja kampanye mendapat sambutan positif. “Usulan itu harus diapresiasi dan didukung. Sangat perlu untuk mengantisipasi atau mengurangi pelanggaran pilkada terutama politik uang yang hari ini menggejala di setiap pilkada,” ujar anggota Komisi II DPR, Abdul Malik Haramain.
Menurut politisi PKB ini, ketentuan mengenai pembatasan belanja kampanye harus diatur dalam RUU tentang Pilkada. Ia pun mengusulkan agar besaran pembatasan dana kampanye didasarkan jumlah pemilih. “Besaran pembatasan dana itu berdasarkan jumlah pemilih. Misalkan, satu pemilih sekian rupiah, dikalikan ada berapa jumlah pemilih. Dana kampanye yang dikeluarkan calon tidak boleh melebihi itu,” ujar dia.
Selain membatasi dana kampanye, Malik juga menyoroti pelaporan penggunaan dana tersebut. Dikatakan, harus ada mekanisme bahwa peruntukkan dana kampanye dilaporkan ke akuntan publik yang ditunjuk Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat.
“Mekanismenya, dana kampanye itu dilaporkan ke akuntan publik yang ditunjuk KPUD setempat. Akuntan publik harus lakukan audit dua kali, sebelum ditetapkan menjadi calon, dan sebelum ditetapkan jadi pemenang. Laporan dana itu tidak hanya terkait jumlah dana, dan pemasukannya, juga rincian penggunaan dana tersebut. Setelah itu, KPUD harus mengumumkannya ke publik melalui media,” ujarnya. 
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi mengatakan pemerintah menilai membatasi belanja kampanye calon kepala daerah dalam RUU tentang Pilkada adalah hal yang rumit dalam pelaksanaannya serta mengandung risiko tinggi atas stabilitas daerah yang bersangkutan. Karena itu, pemerintah mengusulkan alternatif guna menekan politik biaya tinggi dengan menyederhanakan kampanye. “Ada banyak pemikiran yang muncul untuk mengefektifkan dan mengefisienkan kampanye,” katanya.
Terhadap wacana membatasi belanja kampanye dengan nominal tertentu, Gamawan menyebut praktiknya akan sulit. Dijelaskan semisal ada pembatasan belanja kampanye tentunya akan dilakukan audit setelah penyelenggaraan pilkada berlangsung. Dia mempertanyakan, bagaimana jika ternyata calon yang dinyatakan menang terbukti melakukan penyimpangan. “Apakah dibatalkan kemenangannya, apa didiskualifikasi. Kan tidak mudah. Dan ributnya akan luar biasa itu,” tandasnya.
Gamawan mengatakan semua keputusan terhadap opsi-opsi tersebut harus dibahas secara mendalam. Dipilih mana ketentuan yang paling rendah risikonya namun paling efektif dan efisien. “Atau mungkin nanti kalau tujuannya mencerdaskan, ya pakai media lah. Misalnya radio, televisi, koran, itu yang lebih diperbanyak, tidak pengerahan massa yang diperbanyak, jor-joran masang baliho yang banyak,” dia menambahkan. har/P-3
Post: Koran Jakarta
Repost: Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)

Post Comment