in Pemilu 2014, Sindikasi_Media, Uncategorized

Aturan Kampanye Media Perlu Direvisi

JAKARTA– Aturan kampanye partai politik (parpol) di media massa dinilai masih memiliki titik lemah. Salah satunya adalah aturan tersebut tidak mampu mendeteksi kampanye terselubung yang dilakukan parpol dan elitenya. 
Manajer Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz menyebutkan, iklan parpol masih marak ditemui di media saat ini.Padahal, aturan melarang kampanye menggunakan media massa sampai 21 hari menjelang masa tenang Pemilu. Hafidz pun menyatakan kampanye di media yang paling terlihat adalah iklan Partai Gerindra dengan Ketua Dewan Pembina Prabowo Subianto dan Partai Golkar dengan ketua umumnya,Aburizal Bakrie. 
“Prabowo dan Aburizal beberapa kali menampilkan tayangan yang bernuansa kampanye, termasuk saat Prabowo mengucapkan perayaan nasional. Itu sebenarnya termasuk kampanye terselubung,” ungkap Hafidz di Jakarta kemarin. Menurut Hafidz, di sinilah letak kekaburan peraturan kampanye. Kecanggihan Gerindra dan Golkar dalam meramu iklan di media, ujarnya, menjadikan seolah-olah hanya iklan biasa dan bukan iklan kampanye pemilu. Karena itu, mereka tidak bisa terjerat oleh peraturan. 
“Iklan kampanye perlu memasukkan unsur visi, misi, dan program.Tetapi dalam iklan kedua parpol itu, hanya menyebutkan selamat perayaan hari nasional atau itu program pribadi, dan ini tidak melanggar,”paparnya. Langkah Golkar dan Gerindra ini, menurut Hafidz, sebenarnya bisamenjadicatatanbagi KPU untuk menindak modelmodel kampanye yang terselubung seperti itu.
“Peraturan kita tidak detail, terutama tentang memenuhi unsur dan tidak memenuhi unsur. Kalau tidak memenuhi unsur satu saja,maka tidak dianggap kampanye.Padahal, itu jelas-jelas itu memengaruhi pemilih,”tandasnya. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik menyatakan,KPU tidak bisa memberikan sanksi pidana terkait pelanggaran tersebut. Namun,KPU akan memastikan kembali apakah iklan yang memuat tokoh parpol selama ini melanggar aturan atau tidak.
“Kami hanya dapat memberi sanksi pemberhentian kampanyenya saja. Kewenangannya sudah dijelaskan dalam UU No 8 Tahun 2012 dan PKPU No 1 Tahun 2012,”kata Husni. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Mochamad Riyanto juga menyatakan bahwa KPI tidak bisa mencabut izin siaran media massa meskipun terbukti melanggar aturan.
“Kami agak kesulitan memberikan sanksi.Induk dan basis kami adalah UU Penyiaran.Sanksi tertinggi dalam UU Penyiaran adalah pengurangan durasi jam siaran atau penghentian sementara.Kalau pencabutan izin siaran harus melaluipengadilan,”paparnya. murey widya
Post: Sindo
Repost: Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)

Post Comment