in Sindikasi_Media, Uncategorized

Verifikasi Faktual-Parpol Persoalkan Perbedaan Mekanisme

JAKARTA – Sejumlah partai politik (parpol) mempersoalkan perbedaan mekanisme verifikasi faktual yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di beberapa daerah. Ketua Partai Buruh Sonny Pudjisasono mengatakan, tata cara verifikasi pemilu yang dilakukan KPU di daerah berbeda- beda antara satu daerah dengan daerah lain. Dia mencontohkan verifikasi faktual di Sidoarjo, Jawa Timur. 
Verifikasi faktual parpol di wilayah itu,menurutnya, tidak hanya dilakukan KPUD, melainkan juga dilakukan panitia pengawas pemilu (panwaslu).”Panwaslu mendatangi satu per satu anggota kami. Berbadan tegap dan menginterogasi anggota kami yang akhirnya membuat anggota kami,para penduduk desa, menjadiketakutan,”tandasSonny di Jakarta kemarin. 
Selain itu,menurutnya,ada perbedaan penanganan verifikasi faktual antara 18 parpol hasil keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan 16 parpol yang sudah dinyatakan lolos verifikasi administrasi sebelumnya.Menurut dia,untuk 16 parpol yang lolos lebih dulu hanya diminta menunjukkan kartu tanda anggota (KTA) parpol yang berisi nama dan nomor anggota. ”Sementara kami harus pakai alamat jelas. 
Ini apa tidak diskriminatif? Sudah kami buat lengkap, petugas KPU bilang tidak bisa menemukan karena alamatnya sulit. Salah siapa sekarang?”tandasnya. Karena itu, Sonny menilai, apa pun hasil verifikasi nanti, proses tersebut tidak mencerminkan proses demokrasi sesuai dengan aturan perundangundangan. 
Menurut Sonny, hal seperti ini sangat disayangkan. Sebab,Pemilu 2014 adalah momentum pesta rakyat yang secara ritual dilakukan lima tahun sekali.Namun, pesta rakyat ini sepertinya menjadi tidak merakyat ketika KPU tidak mampu mengontrol jalannya demokrasi. ”Pelaksanaan pemilu kali ini perlu dievaluasi sebelum masuk ke tahapan berikutnya. Tahapan awal saja sudah karutmarut dan penuh kegaduhan. 
Apalagi nanti menjelang pileg dan pilpres,”ucapnya. Hal senada diungkapkan Ketua Umum Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) Roy BB Janis. Menurut Roy, telah terjadi diskriminasi oleh KPU di daerah saat melakukan verifikasi faktual. ”Tidak seharusnya KPU melakukan eksklusivitas kepada parpol di parlemen. Kita pun memiliki bukti bahwa KPU di daerah tidak melakukan verifikasi faktual kepada parpolparpol tertentu,”ujarnya. 
Meski memiliki data-data atas dugaan penyimpangan yang dilakukan KPU di daerah, Roy mengaku pihaknya hingga kini belum membuat laporan ke Bawaslu.Partainya baru sebatas konsultasi ke Bawaslu. ”Buat apa kita melapor. Saya yakin berkas itu hanya akan menjadi tumpukan sampah karena memang tidak akan ditindaklanjuti,” ujarnya. 
Namun, Roy mengungkapkan bahwa pada saat KPU mengumumkan hasil verifikasi faktual pada 9 Januari 2013, pihaknya akan membuka seluruh dataatastemuandilapanganitu. Menanggapi hal ini,Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah membenarkan bahwa di beberapa daerah ditemukan fungsi pengawasan yang overlapping dengan fungsi verifikator. ”Maksudnya adalah ada panwas yang seharusnya mengawasi, tapi ikut menjadi verifikator seperti halnya dilakukan KPU,” ungkap Ferry.Namun,menurut Ferry, hal itu kasuistis saja dan KPU sudah mengomunikasikan hal tersebut dengan Bawaslu. murey widya
Post: Seputar Indonesia
Repost: Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)

Post Comment