in Sindikasi_Media, Uncategorized

Penyederhanaan Parpol: Pemilu 2014 Lebih Berkualitas

JAKARTA: Hasil verifikasi faktual peserta Pemilu 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang meloloskan sepuluh partai politik diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemilu yang berkualitas.
Pendapat itu disampaikan Manajer Pemantauan Pemilu Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz dan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa secara terpisah di Jakarta, Rabu (9/1).
Menurut Saan, dengan sedikitnya jumlah parpol yang mengikuti pemilu, diharapkan makin memudahkan masyarakat pemilih untuk menetapkan pilihannya saat pemilu. “Pemilih akan menjadi lebih rasional dalam menentukan pilihannya yang sesuai dengan harapannya,” katanya.
Selanjutnya, menurut dia, sistem presidensial juga akan tercipta dan berjalan lebih stabil karena didukung kondisi parlemen yang lebih efektif. Sebab, kegaduhan politik yang kerap muncul dalam setiap pembahasan kebijakan di DPR sering kali mengganggu keberlangsungan pemerintahan.
Sedangkan Masykurudin menilai, hasil verifikasi faktual yang telah ditetapkan KPU diharapkan mampu mendorong gairah politik masyarakat.
“Hasil rekapitulasi tersebut sebenarnya memperlihatkan makin ketatnya persyaratan yang ditetapkan KPU. Ini (bukti) berhasil dilakukannya penyederhaan parpol di parlemen. Nanti dengan sedikitnya parpol di parlemen, tentunya akan berdampak pada efektivitas parlemen,” ujarnya.
Sebenarnya, menurut dia, kesadaran politik di masyarakat saat ini terus mengalami penurunan. Ini dikarenakan minimnya kepercayaan masyarakat terhadap parpol. “Kualitas parpol makin menurun karena banyaknya kasus korupsi yang melibatkan parpol. Masyarakat kita makin apatis dan tidak bergairah terhadap pemilu,” ujarnya.
Ia menambahkan, parpol-parpol yang tidak lolos dalam verifikasi faktual dapat bergabung dengan parpol yang lolos. Hal ini sebagai upaya meningkatkan sistem dan kinerja kepartaian yang lebih baik.
Sementara itu, sejumlah partai politik (parpol) yang tidak puas terhadap keputusan KPU terkait hasil verifikasi faktual peserta Pemilu 2014 bakal mengajukan gugatan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Ketua Bawaslu Muhammad Nur menyatakan kesiapan pihaknya dalam menerima berbagai pengajuan gugatan dari parpol yang dinyatakan gagal memenuhi persyaratan verifikasi faktual.
“Sudah ada beberapa partai yang secara resmi mengajukan gugatan. Kami siap terima gugatan yang tidak lolos. Sesuai regulasi dalam pemilu disebutkan, jika ada calon peserta yang tidak lolos, dipersilakan untuk mengajukan gugatan,” katanya di Jakarta, Rabu (9/1).
Dia menjelaskan, berdasarkan laporan yang masuk ke Bawaslu, gugatan yang diajukan parpol, antara lain menyatakan keberatan terhadap mekanisme verifikasi maupun terkait dengan hasilnya.
Namun, dia juga mengingatkan, parpol yang ingin mengajukan gugatan sebaiknya dipercepat karena aturan hanya memperbolehkan pengajuan itu dilakukan dalam waktu 12 hari setelah keputusan KPU. “Karena itu, kita harapkan adanya kerja sama dari parpol dan KPU. Ini mengingat terbatasnya waktu penanganan gugatan itu,” ujarnya.
Muhammad mengungkapkan, pihaknya saat ini masih terus mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dapat dipergunakan dalam menindaklanjuti gugatan dari parpol-parpol.
Sejauh ini, menurut dia, Bawaslu sebenarnya telah menemukan adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan KPU dalam proses verifikasi faktual. Namun, hal ini masih akan terus dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
“Jika melihat data dan fakta, memang ditemukan adanya indikasi pelanggaran oleh KPU. Tetapi, itu akan kita kroscek dalam gugatan sengketa. Nanti akan kita konfrontasi ke partai dan KPU. Kita lihat dulu kebenarannya,” katanya.
Berdasarkan data yang dimiliki Bawaslu, sudah ada beberapa parpol yang secara resmi mengajukan gugatan, antara lain Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) dan Partai Bulan Bintang (PBB).
Ketua Pelaksana Harian PKN Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Roy BB Janis, menjelaskan, partai politik yang tidak memiliki kursi di parlemen kini mengadakan rapat untuk menyusun gugatan ke Bawaslu, DKPP, PTUN, dan MA terkait pelanggaran yang dilakukan KPU, yakni hanya meloloskan 10 partai peserta Pemilu 2014.
Bahkan partai-partai itu telah sepakat untuk menunjuk Yusril Ihza Mahendra sebagai ujung tombak perlawanan secara hukum melawan KPU.
Ditanya materi apa saja yang digugat partai-partai non-parlemen, Roy Janis mengatakan, data-data partai yang dimanipulasi KPU sehingga merugikan partainya. “Kita juga akan protes KPU yang kerjanya tidak memuaskan sehingga merugikan parpol-parpol non-Senayan,” tuturnya.
Menurut Roy Janis, dalam melakukan verifikasi, KPU terkesan membela partai-partai berkuasa di DPR, sampai-sampai pelanggaran yang dilakukannya dianggap sepi.
“Kami akan menggalang kekuatan baik yang ada di dalam maupun di luar partai untuk melawan ketidakadilan KPU,” ujar Roy Janis.
Rencananya Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB) juga berkeinginan mengajukan gugatan. Hal ini disampaikan Ketua Umum Dewan Tanfidz PKBIB Yenny Wahid.
Dia menjelaskan, alasan mengajukan gugatan karena melihat dugaan banyaknya kejanggalan, kesalahan, dan kecurangan dalam proses verifikasi partai politik di tingkat KPU daerah kabupaten/kota.
“Ada upaya menjegal PKBIB. Karena itu, kami akan berjuang untuk menunjukkan bukti-bukti yang kami miliki mengenai kejanggalan yang dilakukan KPUD-KPUD di Bawaslu, DKPP, dan PTTUN,” ujarnya. (Tri Handayani/Rully)

Post Comment